07 September 2009

[sobat-hutan] Hak Ulayat Hutan Desa Kelawa Diakui Pemkab Pulang Pisau

 

Hak Ulayat Hutan Desa Kelawa Diakui Pemkab

Pulang Pisau, Dayak Pos

Hak ulayat Warga Desa Kelawa atas kepemilikan hutan adat didaerah itu sudah mendapat pengakuan dari Pemkab Pulang
Pisau. Hanya saja untuk dapat pengakuan secara hukum, keberadaan hutan adat ini perlu ada nya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau.
Hal ini di ungkapkan Kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pulang Pisau, Ir Satria During menjawab tuntutan warga
Kelawa yang ingin menjadikan hutan seluas 20. 675 ha didaerah kelurahan Kelawa Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau, menjadi hutan adat.
Hak Ulayat warga Kelawa atas hutan adat ini sudah dideklarasikan pada tahun 2005 yang pada waktu itu dihadiri Wakil
Bupati Darius Yansen Dupa. jadi secara adat hutan itu diakui sebagai hutan adat dan warga setempat mempunyai hak kelola, kata
Satria, belum lama ini.
Satria juga menyebutkan, hak ulayat warga atas tanah dan hutan adat sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang hutan Adat atau Hutan Religi.
Terkait dengan Perda, menurut nya, pihak nya perlu merangkul lembaga atau yayasan yang berkompeten seperti Yayasan
Betang Borneo (YBB) dan Wahana Lingkungan Hidup(Walhi) dalam penyusunan Reperda tentang Hutan Adat.
Sedangkan sebelum nya menurut sumber, menyebutkan bahwa di awal tahun ini sekitar 25 warga Kelawa mengundang
YBB dan Walhi Palangka Raya, untuk memfasilitasi mereka agar mendapat hak pengakuan dari Pemerintah.
Dalam rapat yang digelar di rumah bapak Dewi U. Tabat (55), warga mengungkapkan keinginan nya untuk menjaga
kekuatan hutan adat di Kalawa seluas 20. 675 ha. Atas arahan dari YBB dan Walhi, warga kemudian membentuk organisasi bernama Serikat Petani Hutan Adat Kelawa 'Pukung Pahawan' yang diketahui damang Kepala Adat Kayahan Hilir, Yan
Tandu.
Maka dalam persoalan ini Yan Tandu menjelaskan Hutan Adat 'Pukung Pahawan' Kalawa merupakan warisan nenek moyang yang sudah di miliki turun temurun.
Tapi dalam hal ini perlu ada legalitas formal melalui Peraturan Daerah, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan"tegas Yan Tandu" dikonfirmasi ahir pekan kemarin.
Sementara itu salah satu anggota DPDR Kabupaten Pulang Pisau H. Nurdin KS . Garib mengatakan, bahwa hutan adat yang ada ini merupakan sebuah asset daerah dengan nilai yang cukup tinggi harga nya dimasa mendatang.
Dipertegas nya, niat warga Kalawa ini harus cepat direspon Pemerintah Pulang Pisau dan anggota Dewan selaku wakil rakyat, sebagai upaya dalam melestarikan hutan itu sendiri.
Jangan sampai hutan adat ini hanya menjadi cerita dimasa mendatang, buat anak cucu kita, harap nya.
Menurut nya lagi, hutan adat adalah asset daerah dengan harga sangat tinggi dan jika dikelola dengan baik hutan
adat itu bisa mendatangkan keuntungan bagi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan warga sekitar hutan itu sendiri.
Seperti dibuat sebagai tempat wisata, sehingga bukan hanya bagi warga sekitar namun juga bisa dikunjungi oleh masyarakat luar Kota Pulang Pisau, tandas nya.

Sumber: Dayak Pos Senin, 7 September 2009

 
 
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah
 
Jl. Cikditiro No. 16  Palangkaraya 73112 Kalimantan Tengah ; Indonesia
Telp     : +(62(0) 536-3226437,
Fax      : +62(0) 536-3238382
e-mail   : kalteng@walhi.or.id
            : rompas@walhi.or.id
Web    : http://www.walhi.or.id/kalteng

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

No comments: