06 May 2009

[sobat-hutan] Tolong Selamatkan Hutanku



 
 
Rabu, 06 Mei 2009
 
 

Tolong Selamatkan Hutanku
Carut Marut Keberadaan Hutan Lindung Sungai Pulai

ZULHIDAYAT, SHut - LAMHOT M SINAGA, SHut
Staf Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang.

 
Secara kemanusiaan maupun secara hukum, pemerintah harus mengakui apabila benar terjadi kekeliruan dimasa yang lalu dengan "mengambil paksa" hak-hak masyarakat dan secara ksatria menyelesaikannya secara hukum pula melalui proses ganti rugi, relokasi maupun enclave. Sebaliknya, hukum juga perlu ditegakkan jika terdapat pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari permasalahan yang timbul, menggarap kawasan hutan negara tanpa ijin pejabat berwenang.


Formula yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengatasi kasus tumpang tindih penguasaan lahan adalah, pertama, bekerjasama dengan BPN Kota Tanjungpinang melakukan pendataan, pengukuran dan pemetaan penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan resapan sungai pulai wilayah Kota Tanjungpinang untuk mengetahui secara jelas dan akurat bentuk penguasaan serta mengukur dan memplotkannya ke dalam peta.


Dari hasil pendataan yang dilakukan pada tahun 2006, dapat diketahui bahwa di dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai wilayah Kota Tanjungpinang telah dihuni oleh 57 Kepala Keluarga yang mempunyai kecenderungan bertambah dari hari ke hari. Selain itu, terdapat 41 buah rumah permanen, 43 buah rumah semi permanen/pondok, sebuah masjid, sebuah pesantren dan satu komplek pemakaman muslim.


Dari sekitar 333 hektar kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai yang berada di wilayah administratif Kota Tanjungpinang, diperoleh data awal bahwa dokumen penguasaan lahan oleh masyarakat berupa sertifikat seluas 14,48 persen, alas hak 0,99 persen, surat tebas 13,58 persen, SKGR 2,83 persen, bukti pajak 2,80 persen, bukti surat jual beli 2,27 persen, surat pernyataan menguasai tanah 21,27 persen, bersedia diukur namun tidak melampirkan bukti penguasaan 18,41 persen dan lahan yang "penguasanya" tidak bersedia didata dan diukur seluas 23,37 persen.


Kedua, untuk mengetahui keabsahan penguasaan lahan oleh masyarakat berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Pemko Tanjungpinang kembali memohon bantuan BPN Kota Tanjungpinang untuk menelaah fotokopi dokumen-dokumen  penguasaan lahan yang telah terdata. Perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan resapan waduk Sungai Pulai wilayah Kota Tanjungpinang sangat mendukung upaya yang dilakukan dalam memberikan kepastian hukum status lahan yang mereka "kuasai" sehingga secara suka rela menunjukkan batas-batas lahan untuk diukur dan diplotkan ke dalam peta serta menyerahkan fotokopi dokumen penguasaan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.


Ketiga, dari hasil telaahan BPN tersebut nantinya, Pemko Tanjungpinang akan berkoordinasi dengan Departemen Kehutanan untuk mendiskusikan alternatif penyelesaian masalah yang terbaik, sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan tetap senantiasa berada pada koridor peraturan perundangan yang berlaku.


Apakah bentuk-bentuk penguasaan masyarakat yang telah ada sebelum kawasan hutan ditunjuk dan ditetapkan, dapat diganti rugi dan direlokasi atau tetap dipertahankan dengan cara di-enclave.


Satu hal yang pasti, mengingat pentingnya keberadaan kawasan resapan demi terjaganya waduk Sungai Pulai dan masih rendahnya kawasan hutan yang terdapat di Pulau Bintan dengan berbagai fungsi ikutannya.


Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai dapat tetap dipertahankan dengan menyelesaikan hak-hak penguasaan masyarakat yang benar-benar diakui berdasarkan peraturan perundangan.


Akan tetapi, karena Hutan Lindung Sungai Pulai sebagai kawasan resapan waduk Sungai Pulai ini terletak pada lintas batas Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang yang kewenangan pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai PP Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah, berada di tingkat provinsi. Maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang tidak akan mampu menuntaskan permasalahan tanpa dilakukan upaya yang sama terhadap kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Bintan. Karena fungsi resapan tidak dapat dibatasi oleh wilayah administratif.


Dikhawatirkan juga, karena belum tersedianya data bentuk penguasaan lahan yang lengkap terutama yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Bintan, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan tidak dapat merespons secara cepat upaya-upaya penyelesaian lahan yang nantinya akan diusulkan.


Sementara, dari hari ke hari kondisi kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, ditinjau dari segi manajemen sumber daya air, penyerahan pengelolaan PDAM dari Pemkab Bintan Ke Pemprov Kepri merupakan pilihan tepat dalam memadukan pengelolaan Hutan Lindung Sungai Pulai sebagai "catchment area".


Menurut peraturan perundangan merupakan kewenangan Pemprov Kepri dengan pengelolaan manajemen dan sarana produksi PDAM (pompa sedot, jalur distribusi, dll). Sehingga diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan sumberdaya air yang terpadu antara hulu dan hilir.


Oleh karena itu, "mumpung" kita kembali diingatkan bahwa air adalah kebutuhan paling utama bagi masyarakat dan pembangunan serta ke depan sumber daya air akan cenderung semakin terbatas. Maka kami mengajak berbagai pihak terkait untuk memprioritaskan penyelesaiaan tumpang tindih penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam Kawasan Resapan Waduk Sungai Pulai.


Demi menyelamatkan satu-satunya sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Janggi dengan cakupan pelayanan lebih dari 50 persen masyarakat Kota Tanjungpinang tersebut. Memperbaiki kondisi kawasan resapan jauh lebih murah dibandingkan upaya menciptakan waduk baru. Dan menyelamatkan waduk Sungai Pulai dengan debit konsumsi saat ini mencapai 334 liter/detik merupakan tindakan bijak.


Mengingat tingginya kepentingan lahan di Pulai Bintan, ke depan menemukan lokasi dengan debit air sebagaimana yang tersedia di waduk Sungai Pulai saat ini akan sangat sulit.
Mudah-mudahan penyelesaiaan masalah tumpang tindih lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai ini dapat menjadi "kasus pertama di Indonesia" yang dapat diselesaikan secara musyawarah.


 Tentunya, dengan kejelasan dan pengakuan status kawasan resapan oleh masyarakat, pemerintah dapat lebih maksimal melaksanakan langkah-langkah mengembalikan fungsi resapan kawasan melalui berbagai kegiatan yang didukung penuh oleh masyarakat.
Sehingga ke depan secara perlahan kita dapat meminimalisir fluktuasi permukaan air yang cukup tinggi antara musim kemarau dan musim hujan yang dapat menimbulkan ancaman kelangkaan pasokan air bersih bagi masyarakat. Semoga. ***

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

No comments: