09 May 2009

Re: [sobat-hutan] Greenpeace adukan Menhut ke KPK



Memang tragedi pengrusakan hutan (khususnya di Riau-tidak sebatas deforestry lagi-melainkan forest destroying genosidely) berkesinambungan yang berlangsung secara sistematis hingga sekarang dan terorganisir dengan baik harusnya tidak cukup diadukan kepada KPK. Tetapi layaknya diadukan sampai lembaga-lembaga pemerhati Lingkungan Hidup, HAM dan yang berwenang di tingkat Nasional (KOMNAS HAM, Pengadilan HAM) da lnembaga-lembaga pemerhati Lingkungan Hidup tingkat Internasional bahkan ke Amnesty International (http://www.amnesty.org/) merupakan alamat yang sangat tepat untuk mengadukan oknum-oknum penjahat lingkungan hidup di dunia ini, khususnya di Indonesia.

Bagimana tidak ke Institusi tingkat Internasional para penjahat lingkungan hidup itu diadukan?
Kasus Illegal Loging yang dibongkar oleh Brigjen Suciptadi dengan susah payah ketika menjabat Kapolda Riau (yang menstatuskan para pimpinan PT Arara Abadi sebagai tersangka pelaku Illegal Loging), namun tugas penyidikan kasus tersebut belum tuntas, beliau diganti
("patut dicuragai pergantian tsb dilatar-belakangi oleh konspirasi antara pengusaha hutan dengan pihak-pihak tertentu") ;

Setelah beliau diganti tidak lama (9 bulan) kemudian penggantinya Brigjen Hadiatmoko menghentikan penyidikan dengan alasan Barang Bukti tidak memenuhi syarat untuk dipidanakan, sehingga Kasus Illegal Loging di-SP3. Upaya apa yang dilakukan sehingga dengan mudah menyimpulkan "Barang Bukti" tidak cukup?

Perlu diketahui bahwa ketika Kapolda Riau (ketika itu Brigjen Suciptadi) bagian telah menstatuskan Barang Bukti berupa jutaan ton kayu Illegal Loging. Namun setelah beliau diganti, Barang Bukti sitaan lenyap tidak terlihat? Mengapa d
emikian?????

Kurang lebih
2 minggu setelah SP3 Illegal Loging diterbitkan, meledaklah Kasus Desa Suluk Bongkal, dimana ketika itu puluhan orang manusia Indonesia pribumi teraniaya. Dalih mengatakan "bahwa mereka menduduki areal HPH PT Arara Abadi".

Yang jadi pertanyaan, dimana saja dan sampai dimana batas-batas areal HPH
PT Arara Abadi? Tidak seorang pun yang mentahuinya dan mampu menjawab sampai saat ini? Pernahkan perusahaan tersebut melaksanankan persyaratan-persyaratan dan kewjiban-kewjibannya yang tertuang pada Kep Men Hut yang menjadi senjata andalannya untuk meng-claim areal ini, areal itu adalah HPH PT Arara Abadi?

Tidak pernah ada manusia yang berani mengungkap misteri itu. Dilain sisi,
PT Arara Abadi dengan leluasanya membuat kanal-kanal, bendungan di berbagai wilayah kerja yang di-claim-nya. Hal inilah salah satu pemicu banjir tiap kali musim hujan.

Habitat hewani yang menghuni hutan telah rusak karena homogennya tanaman (Eucaliptus dan Acacia), sehingga gajah mengamuk, harimau me
ngamuk. Lagi-lagi yang korban adalah masyarakat Indonesia yang miskin materi.

Lahan perkebunanannya dan lahan pertaniannya sudah dirampas, mereka dipenjarakan bila melakukan perlawanan mempertahankan haknya. Lagi-lagi mereka juga harus menghadapi dan jadi korban bencana banjir, korban amukan gajah. Betapa pedih nasib Bangsa ini.

Karena itu, siapa pun oknum pelaku perusakan lingkungan hidup, harus ,mempertanggung-jawabkannya di muka Tuhan dan pengadilan manusia di dunia baka ini. Karena dampak pengrusakan lingkungan hidup itu tidak saja terbatas di bumi Lancang Kuning Riau, tetapi juga telah meningkatkan suhu bumi dan merusak iklim global universal. Untuk itu, para oknum tersebut harus diadukan ke lembaga-lembaga pemerhati lingkungan hidup, lembaga-lembaga HAM baik di tingkat Nasional, maupun tingkat Internasional.




Pada 30 Mei 2009 13:20, arie rompas <arierompas@yahoo.com.sg> menulis:
ak

 
JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup, Greenpeace, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban. Alasannya, Kaban telah mengeluarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berujung pada terbitnya izin pengolahan 100.000 hektar bagi 14 perusahaan—yang menurut Greepeace—bermasalah di Riau.
 
Ke-14 perusahaan yang sebagian besar adalah milik Sinar Mas Group tersebut sempat diperiksa pihak kepolisian karena diduga terlibat aksi pembalakan liar (illegal logging) pada 2007.
 
"Dari kasus ini seorang bupati ditahan. Tapi secara misterius kasusnya dihentikan kepolisian Desember tahun lalu," ujar Greenpeace Southeast Asia Media Campaigner Hikmat Soeriantuwijaya, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/4).
 
Menurut Hikmat, kebijakan Kaban sangat bertentangan dengan kondisi hutan Riau yang saat ini rusak parah. Langkah ini meningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia. Selain itu, pemberian izin usaha akan meningkatkan aksi pembabatan hutan (deforestasi).
 
Hikmat menambahkan, kebijakan ini juga bertentangan dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G-8 di Jepang awal tahun ini. Disebutkan, Indonesia akan mengurangi emisi rumah kaca sebesar 50 persen tahun 2009 dan 75 persen pada 2012.
 
"SBY hanya diam, menyaksikan pemerintahannya secara aktif memperparah emisi Indonesia, dengan mengeluarkan kebijakan eksploitasi lahan gambut dan mengeluarkan izin penghancuran hutan lebih banyak lagi. Presiden jangan hanya menyaksikan tapi harus menghentikannya," kata Greenpeace Southeast Asia Forest Campaigner Bustar Maitar.
 
Di depan Gedung KPK, Greenpeace melakukan aksi teatrikal. Dua orang aktivis yang mengenakan topeng MS Kaban dan topeng Gubernur Riau Rusli Zainal diserahkan untuk diperiksa KPK. Sementara itu, dua aktivis lain yang mengenakan topeng Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya berdiri menyaksikan penyerahan.
 
MYS

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Get it all here

Breaking news to

entertainment news

Need traffic?

Drive customers

With search ads

on Yahoo!

Yahoo! Groups

Mom Power

Discover doing more

for your family

.

__,_._,___

No comments: