31 March 2009

[sobat-hutan] Track Record Para Capres 2009 (Di Bidang Lingkungan Hidup)

Semoga bermanfaat.

salam hangat
andreas

 

JEJAK REKAM PARA CAPRES DI BIDANG LINGKUNGAN & PILIHAN BAGI GERAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Oleh George Junus Aditjondro(1)


PENGANTAR:
Mana partai yang paling punya jejak rekam peduli lingkungan?
Mana capres & cawapres yang punya jejak rekam peduli lingkungan?
Dari mana para capres & cawapres membiayai kampanye mereka: dari hasil pembalakan liar, konsesi hutan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan pulp dan kertas, pertambangan batubara, atau mana dan dari siapa?


JEJAK REKAM JUSUF KALLA, SALAH SATU CAPRES PARTAI GOLKAR:

Kepentingan JK tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekspansi bisnis keluarga besarnya, karena Indonesia tidak punya peraturan yang melarang konflik kepentingan jabatan publik dengan kepentingan bisnis pribadi dan keluarga serta sahabatnya.

Ada empat kelompok perusahaan yang dikuasai oleh JK (kelompok Bukaka & Hadji Kalla), iparnya, Aksa Mahmud yang Wakil Ketua MPR-RI (kelompok Bosowa), dan adiknya, Halim Kalla (kelompok Intim). Dengan demikian, ekspansi keempat kelompok itu tidak terlepas dari peranan JK dan Aksa Mahmud di arena ekonomi dan politik.

Salah satu spesialisasi kelompok Bukaka dan Hadji Kalla adalah dalam pembangunan PLTA, namun jejak rekam kelompok Bukaka dan kelompok Hadji Kalla di bidang itu tidak begitu bagus: PLTA Poso (rencana 780 MW) mulai dibangun sebelum ada AMDAL yang memenuhi syarat. Juga jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Eksa Tinggi)nya ke Sulawesi Selatan & Tenggara dibangun tanpa AMDAL.

Di DAS Peusangan di Tanah Gayo, Aceh, "pembebasan" tanah di masa DOM dirasa sangat tidak adil. Tapi ada kemungkinan oposisi rakyat akan dilawan oleh PETA (Pembela Tanah Air), milisi bentukan TNI, yang sekarang membantu TNI melakukan represi terhadap rakyat dan caleg-caleg partai-partai lokal, terutama PA (Partai Aceh) bentukan GAM.

Pembangunan PLTA Peusangan I akan menghancurkan nafkah penduduk yang bertani ikan mas di karamba-karamba di hulu Sungai Peusangan. Mereka sudah dilarang oleh PLN bertani ikan mas di situ, tapi mereka masih bertahan. Belum lagi dampak PLTA Peusangan II nantinya.

selanjutnya

http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/02/keramaian-di-istana-1-4.html

 




__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

[sobat-hutan] Komik Anti Nuklir Greenpeace

dear all,

Greenpeace is already launch in online for Comic about Nukes campaign, if u want to know story about nukes the comic is more funny. u can links in http://www.greenpeace.or.id/komiknuklir
 
Salam Hangat,

Kramayudha Dadi



Lebih aman saat online.
Upgrade ke Internet Explorer 8 baru dan lebih cepat yang dioptimalkan untuk Yahoo! agar Anda merasa lebih aman. Gratis. Dapatkan IE8 di sini!

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

30 March 2009

[sobat-hutan] 5 Tahun Kematian Andini Lensun di Buyat

Solidaritas untuk perjuangan warga eks Buyat dan Sidoarjo melawan ketamakan pengusaha tambang dan penguasa.

 

 Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.

 

silah tengok

Public Eye Award 1 di http://www.publiceye.ch/en/p63000203.html 

Public Eye Award 2 di http://www.youtube.com/watch?v=rHoius6IREE

 

Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga sejarah berlawan survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol di

http://apakabar.ws/forums/viewtopic.php?f=1&t=18572


Kami mengundang anda untuk menambahkan suara nurani anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009  atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.

 

salam hangat

salam pembebasan

 

andreas iswinarto

pengumpul puisi

5 Tahun Andini Lensun di Buyat : Tolak Tambang Yang Menista Rakyat

http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html


untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung

http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/buanglimbah/040806_andinipuisi_ev/


__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

27 March 2009

[sobat-hutan] Fw: Survey Tapol : Mohon Partisipasi Anda

--- On Fri, 3/27/09, AdrianaSri Adhiati , TAPOL <adhiek@gn.apc.org> wrote:

TAPOL menyebarkan berita dan komentar mengenai Pemilu Indonesia mendatang melalui jaringan informasi elektronik ini. Artikel dan sari berita dapat dilihat di http://tapol.gn.apc.org/elections.htm

Jika Anda pembaca publikasi tentang Pemilu yang kami terbitkan, kami ingin mengajak Anda untuk berperan serta dalam survei singkat yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja kami.

Hanya dibutuhkan waktu 10 menit untuk mengisi survei ini. Semua pertanyaan bersifat pilihan yang tidak wajib diisi, tetapi kami akan sangat terbantu jika Anda dapat mengisinya selengkap mungkin. Kami sangat menghargai masukan Anda. Terima kasih.

Survei pemilu
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=f7YC_2bxLXSxlQqLbT3nSoqw_3d_3d

 

 

salam hangat

Adhiek

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

[sobat-hutan] "Hura-hura" Menebar Benih Lewat Udara l

 

"Hura-hura" Menebar Benih Lewat Udara l



JAKARTA – Program penebaran bibit tumbuhan melalui udara (aero seeding) sekilas menimbulkan semangat penghijauan yang membanggakan. Namun bila dikaji secara mendalam, program tersebut menjadi seperti hura-hura jangka pendek saja.

Akhir tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan program progresif mengenai penghijauan. Dengan memanfaatkan pesawat C-212 Cassa, bibit-bibit tanaman akan disebar melalui udara. Intinya dengan program tersebut, penghijauan secara besar-besaran akan terlaksana dengan cepat dan efisien. Tanggal 11 Desember 2008, Skuadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abd Saleh melaksanakan tugas tersebut di daerah Pegunungan Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Nganjuk, lima ton benih trembesi dan sengon buto disebar, karena kedua jenis pohon tersebut memang dikenal memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menyerap karbondioksida—penyebab pemanasan global.


Hasilnya, pada 5 Maret 2009 Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan belum bisa memantau hasil penghijauan melalui udara tersebut. Namun dari sebaran di tiga petak lahan yang disurvei sekitar 350 meter persegi, ditemukan 22 batang pohon sengon yang tumbuh. Jadi dalam jangka waktu tiga bulan, dengan lima ton benih menghasilkan 22 batang sengon tumbuh. Upaya tersebut tak merinci berapa besar biaya pemakaian pesawat, harga benih dan kontrol penghijauan.  Meskipun tak menguraikan ukuran parameter keberhasilan dari program tersebut, Jusuf Kalla kemudian tetap memutuskan program aero seeding dilakukan di beberapa tempat. Dana sebesar Rp 50 miliar-100 miliar untuk menjangkau 150.000-200.000 hektare lahan kritis di seluruh Indonesia kemudian disiapkan. Sejumlah provinsi yang menjadi target program ini antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.


Dalam kajian ilmiah, program penebaran benih lewat udara seperti ini memang dimungkinkan. Endang Sukara, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyatakan metode seperti itu sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia secara tradisional sejak zaman dulu. "Seperti di Kupang, orang-orang sering menebar benih pohon kenari dengan menggunakan ketapel," ucapnya usai menutup acara Ekspose Hasil Penelitian Bidang Biologi mengenai Antisipasi Perubahan Iklim Global dan Kepunahan Aneka Ragam Hayati di Cibinong Science Center Bogor, Selasa (24/3).


Program tersebut makin dimungkinkan bila melihat potensi tanaman yang dimiliki Indonesia, yang mencapai sekitar 7.000 jenis. Tinggal bagaimana memilah jenis benih yang akan disebar supaya bisa menghasilkan nilai maksimal, tambah Endang lagi. Seperti untuk daerah kapur atau karst, sebaiknya benih yang disebar seperti jambu mete dan kemiri. Sementara untuk pesisir sebaiknya ditanami jenis pohon kelapa, pilung dan mangrove.

Penyebaran bibit dengan nilai ekonomi tinggi seperti ini yang seharusnya diutamakan, mengingat sampai saat ini program aero seeding kurang maksimal lantaran benih pohon yang disebarkan kurang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, sistem penyebaran melalui udara membuat masyarakat merasa tak diajak untuk membantu program penghijauan tersebut.

Tak Libatkan Masyarakat
Alokasi dana untuk membayar sewa pesawat dan pelaksana teknis di lapangan, juga perlu dikaji efisiensinya. Sementara bila melibatkan masyarakat untuk penanaman pokok tanaman, maka diperlukan 10-15 orang per hektare. Biaya borongan per hektare Rp 300.000-450.000.  Cara ini dapat menghemat biaya hingga 20 persen. Di sisi lain, masyarakat akan lebih antusias untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi, pemerintah akan mendapatkan dua keuntungan besar, yaitu tercapainya sasaran program reboisasi dan pemberdayaan rakyat secara nyata.


Sementara itu di sisi lain, Sarjiya Antonius, peneliti pupuk organik dari LIPI, juga menyatakan perlunya kontrol terhadap upaya aero seeding tersebut. Karena untuk bibit kayu besar untuk penghijauan, perlu dilakukan juga penebaran pupuk usai pembibitan atau penebaran. "Tergantung kadar karbon dari tanah tersebut. Namun dengan pupuk organik bisa tumbuh lebih baik dan aman bagi lingkungan pula," ujarnya pada kesempatan yang sama. Sementara dalam program aero seeding yang telah dilakukan, tak pernah dipaparkan apakah ada upaya kontrol tersebut. Lalu apakah upaya aero seeding hanya bentuk hura-hura, tanpa mengajak masyarakat untuk menjaga dan bersama meraih keuntungan dari lingkungan yang lebih baik? (sulung prasetyo)

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

18 March 2009

[sobat-hutan] Biografi Sutan Sjahrir (Edisi Khusus Tempo - 100 Tahun Sjahrir)

Silah simak biografi Sutan Sjahrir juga Hatta, Natsir, Tan Malaka dan  Aidit di http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/biografi-sutan-sjahrir-edisi-khusus-100.html


Semoga bermanfaat…….


Sutan Sjahrir adalah satu dari tujuh "Bapak Revolusi Indonesia ". Dia mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan walau dia sendiri absen dari peristiwa besar itu. Dia memilih jalan elegan untuk menghalau penjajah. Yakni melalui diplomasi: cara yang ditentang "Bapak Revolusi" lain. Ideologinya, antifasis dan antimiliter, dikritik hanya untuk kaum terdidik. Maka dia dituduh elitis. Sejatinya, Sjahrir juga turun ke gubuk-gubuk, berkeliling Tanah Air menghimpun kader Partai Sosialis Indonesia . Sejarah telah menyingkirkan peran besar Bung Kecil—begitu Sjahrir biasa disebut. Meninggal dalam pengasingan, Sjahrir adalah revolusioner yang gugur dalam kesepian.

TIM EDISI KHUSUS MAJALAH TEMPO
Penanggung Jawab: Nugroho Dewanto dan Seno Joko Suyono
Kepala Proyek: Bagja Hidayat dan Philipus Parera


kunjung pula :

http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/ekonomi-konstitusi-vs-ekonomi.html



salam hangat,

andreas


__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

[sobat-hutan] Lebih Sulit dari Zaman Penjajahan

rEFLEKSI :  Kemerdekaan dipeoleh untuk kemudahan hidup bagi rakyat, tetapi aneh bin ajaib kemerdekaan NKRI malah mendapatkan beban kehidupan pada rakyat. Kalau orang kawin untuk membangun hidup bersama dengan hari depan berkehidupan memada, damai dan aman, tetapi  yang diperoleh rakyat  seperti di Kalimatan nan kaya raya dengan berbagai hasil alam harus hidup berkekurangan nan miskin.
 
 

Kayu Bahan Bangunan di Kaltim
Lebih Sulit dari Zaman Penjajahan

Oleh
Sofyan Asnawie



BALIKPAPAN – Tikus mati kelaparan di lumbung padi, pepatah lama ini mungkin cocok menggambarkan keberadaan stok kayu untuk bangunan di Kalimantan, yang terkenal dengan hasil hutannya itu.

Beberapa waktu terakhir, warga yang ingin membangun rumah, terutama di Kalimantan Timur, kesulitan mendapatkan bahan baku kayu karena langka. Sulit dipercaya memang, tetapi begitulah kondisi riil di lapangan. Benarkah kayu habis "diisap" industri besar yang haus bahan baku dalam skala besar? Bupati, wali kota, 14 kabupaten kota se-Kalimantan Timur mengeluh, kayu bahan bangunan langka dan mahal. Sulit dipercaya, provinsi "gudang" kayu mengalami kelangkaan bahan bangunan. Puluhan sawmill dan pabrik plywood di Kaltim sudah banyak gulung tikar akibat tidak adanya bahan baku. Kini giliran masyarakat mengeluh kesulitan memperoleh kayu bangunan.


Kelangkaan kayu bangunan di Kaltim ini berdampak mahalnya harga bangunan, menyulitkan renovasi dan perbaikan rumah. Ketua DPRD Kaltim, Herlan Agusalim, menyebut kelangkaan kayu bahan bangunan yang melanda Kaltim sekarang ini lebih sulit dari zaman penjajahan. Belanda mengizinkan warga kampung menebang, memperdagangkan kayu kemudian mengolah kebutuhan rumah, hingga kayu api dapur. Sekarang satu dua kubik dicurigai, langsung ditahan, dicap pembalakan liar (illegal logging).


"Kondisi seperti ini lebih sakit dari zaman Belanda," kata Herlan. Dia tidak ambil pusing soal sawmill dan pabrik plywood yang terpaksa "istirahat". Tapi kini menyangkut kebutuhan "papan" masyarakat, warga kesulitan memperoleh kayu bahan bangunan. Kalimantan Timur dikenal sebagai penghasil kayu. "Ironis sekali," kata Herlan, "penghasil kayu, miskin kayu, untuk dipakai sendiri juga sulit. Kewajiban pemerintah menyiapkan sandang, pangan dan papan mudah dan murah." Sandang pangan oke, tapi "papan" mahal dan tidak ada.Kekakuan pihak keamanan, kepolisian dan kejaksaan, mengecap kayu bangunan kebutuhan rakyat sebagai hasil pembalakan liar berdampak pada kesulitan perolehan kayu bangunan di Kaltim, kendati untuk kebutuhan lokal.

Sawmill, perusahaan plywood, kesulitan pasokan bahan baku kayu dari pemegang HPH atau IPK, penggesek "wantilan" di pedesaan juga kesulitan bahan gesekannya. Tahun 1950-an hingga 1960-an, "wantilan" inilah mesin produksi kayu bahan bangunan kampung, rumah kayu masyarakat. Rakor yang digagas Gubernur Awang Farouk Ishak dan dihadiri Kapolda Kaltim Irjen Pol Andi Masmiyat di Samarinda baru-baru ini tidak bisa mengambil jalan keluar terhadap keluhan pengguna kayu bangunan melalui kepala daerah kabupaten kota. Semua menuding Jakarta. Kesulitan kayu bahan bangunan di Kaltim berjalan hampir tiga tahun sejak adanya operasi pembalakan liar. Sementara itu, petugas di daerah menyamaratakan kayu kebutuhan lokal dengan pembalakan liar.


Bupati Malinau Marthin Billa, Bupati Berau Makmur HAPK, Wali Kota Bontang Sofyan Hasdam dan para bupati serta wali kota se-Kaltim, menyampaikan kesulitan daerah masing-masing. Harga kayu bahan bangunan di pasaran lokal naik hampir 100 persen. "Sulit dan langkanya kayu bangunan ini meningkatkan nilai harga bangunan proyek pemerintah," kata Bupati Berau Makmur HAPK. Beberapa jenis kayu khas daerah seperti ulin (kayu besi), bengkirai, bahan bangunan fondasi dan tiang rumah menjadi langka.  Banyak pengusaha sawmill gulung tikar dan tidak berani mengolah kayu dijadikan bahan bangunan. Kayu "reng" meranti, dan kapur (kemper) ukuran 3x5 cm lima tahun lalu seharga Rp 2.500 sebatang, tahun 2007 menjadi Rp 12.500/batang, kini mencapai Rp 25.000/batang


Kondisi ini sangat menyulitkan warga sekitar hutan seperti di Kabupaten Paser, Berau, Kutai Barat, Nunukan, Bulungan. Mereka mengeluh sulit memperoleh kayu bangunan, padahal selama ini kabupaten tersebut dikenal sebagai "gudang" log. Bahan bangunan kayu merupakan bagian dari kehidupan mereka.
Harga "kasau" dan ""balokan" kayu bangunan ukuran 5x7 cm meranti atau kapur per kubik sudah mencapai Rp 3 juta hingga Rp 4 juta, padahal tahun 2007 hanya Rp 2 juta/kubik. Belum lagi papan tipis atau tebal Rp 2,5 juta/kubik. Kayu "ulin" ukuran 10x10/M3 mencapai Rp 4 juta susah diperoleh di pedagang kayu bangunan.
Menurut Wali Kota Bontang, Sofyan Hasdam, harus ada langkah penyelamatan bagi daerah penghasil kayu untuk dapat memperoleh kayu dengan mudah dan murah. Ada kebijakan dan regulasi perdagangan kayu di daerah, misalnya dengan memberi izin terbatas.


Membatasi pengiriman kayu olahan untuk bahan bangunan keluar daerah, antarpulau, dengan asal-usul kayu yang jelas. Regulasi perdagangan kayu bangunan memudahkan daerah memperdagangkannya. Terutama kota yang tidak memiliki bahan baku kayu, dan kehabisan hutan, seperti Tarakan.
Wali Kota Tarakan, Udin Hianggio mengatakan, Pemerintah Kota Tarakan berkali-kali didemo pedagang kayu bangunan, penangkapan dilakukan dengan cap pembalakan liar. Penjual kayu lokal hanya memperdagangkan kayu bangunan keperluan bangunan daerah.


Pemerintah Tarakan menuntut kewajiban pemegang IPK dan HPH menyisihkan sebagian produksi IPK atau HPH-nya. Pemegang IPK (izin penebangan kayu) diwajibkan menjual 50 persen hasil produksinya kepada masyarakat, pemegang HPH menyediakan 5 persen kebutuhan lokal. Kenyataannya kewajiban ini tidak terealisasi, rata-rata kayu yang dikelola pemegang IPK dan HPH diekspor atau dijual habis bagi kepentingan sawmill besar dan diantarpulaukan. Keserakahan ekspor pemegang HPH dan IPK serta menjual pada industri pengolahan kayu besar ini telah mendorong maraknya pembalakan liar dan membuat warga Kalimantan menjerit karena tak bisa membangun akibat kelangkaan kayu. Ironis memang. n

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

12 March 2009

[sobat-hutan] Siaran Pers ILW - 12 Maret 2009

ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW)

Jl. Rembulan No. 11A, Depok Jawa Barat – 16436

Telp./Fax. 021.77217436, HP. 0817135156

Facebook : illegalloggingwatch

E-mail : illegalloggingwatch@gmail.com

Blog : http://illegalloggingwatch.blogspot.com

 

 

Aksi ILW 12 Maret 2009 di :

  1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  2. PT. Kaltim Prima Coal (KPC)
  3. Mabes POLRI
  4. Departemen Kehutanan
  5. PT. Porodisa Trading & Industrial Co.

 

 Tentang : INDIKASI ILLEGAL LOGGING,  ILLEGAL MINING DAN KORUPSI DALAM KASUS SENGKETA LAHAN DI KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR

 

SIARAN PERS

 

KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA & TINDAK PIDANA KORUPSI DIBALIK KASUS SENGKETA LAHAN PT. PORODISA TRADING & INDUSTRIAL CO. LTD DAN PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC), KALIMANTAN TIMUR

 

PENDAHULUAN

 

Kasus tumpang-tindih dan sengketa lahan yang melibatkan PT. Porodisa Trading & Industrial Co. Ltd. dan PT. Kaltim Prima Coal di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur ditenggarai bukan hanya bermuatan kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging & illegal mining),  namun juga memasuki ranah tindak pidana korupsi. Kasus ini bukan hanya melibatkan kedua perusahaan tersebut, tetapi juga melibatkan beberapa pejabat pemerintahan di tingkat pusat (Departemen Kehutanan dan Departemen ESDM), dan tingkat daerah (Gubernur, Bupati dan Dinas Kehutanan).

Dalam kasus sengketa lahan tersebut, PT. Porodisa Trading & Industrial Co. Ltd. menuduh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) telah melakukan okupasi/ alih fungsi areal IUPHHK PT. Porodisa menjadi areal tambang batu bara PT. KPC. Sengketa lahan ini semakin berkepanjangan setelah Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa pada tanggal 13 Juni 2002 mengeluarkan surat No. 720/Menhut-VII/2002 untuk Menteri ESDM yang menyatakan bahwa areal yang disengketakan tersebut berada diluar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Pernyataan ini kembali dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Kehutanan M.S. Kaban No. SE.3/Menhut-II/2008 tanggal 5 September 2008.

Terlepas dari kasus sengketa lahan yang syarat dengan muatan politik dan bisnis diatas, kasus tersebut seolah menutupi kasus kejahatan yang  berada dibalik sengketa lahan tersebut, yakni tindak kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging dan illegal mining) serta tindak pidana korupsi.

 

KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA

 

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2007 (dokumen terlampir) telah ditemukan kegiatan eksploitasi tambang yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) di dalam areal definitif HPH/IUPHHK PT. Porodisa Trading & Industries Co. Ltd seluas 2.200 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Untuk kegiatan penambangan batu bara di areal tersebut, PT. KPC melakukan kegiatan pembukaan lahan hutan (land clearing) tanpa melalui prosedur pengajuan Ijin Pemanfaatan Kayu/ IPK kepada Departemen Kehutanan RI dan persetujuan dari pemegang HPH/IUPHHK. Namun pihak KPC membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa pembukaan lahan untuk perluasan penambangan telah melalui proses pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten

 

Kutai Timur tahun 2004 di areal seluas 1.113,9 Ha dan mengajukan bukti pembayaran PSDH sebesar Rp 175.818.290,- dan DR sebesar USD 58.827,44 untuk areal yang di land clearing tersebut (dokumen terlampir).

 

Selain diduga telah melakukan kegiatan illegal logging, KPC juga dianggap telah melakukan aktivitas penambangan batu bara secara liar (illegal mining). KPC dianggap telah melakukan aktivitas penambangan di areal kawasan hutan seluas 2.200 Ha yang berada di dalam kawasan konsesi PT. Porodisa. Pihak KPC mengklaim bahwa areal perluasan tambang tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa No. 720/Menhut-VII/2002 tanggal 13 Juni 2002. Surat Keterangan Menhut ini telah menimbulkan distorsi dan pertentangan dengan SK Perpanjangan HPH No. 823/Kpts-II/1993 tentang hak pengelolaan hutan PT. Porodisa. Berdasarkan SK Perpanjangan tersebut, areal yang digunakan untuk aktivitas pertambangan KPC ternyata masuk ke dalam kawasan hutan milik PT. Porodisa. Menteri Kehutanan belum pernah menerbitkan SK Perubahan yang mengeluarkan areal perluasan KPC dari kawasan konsesi HPH PT. Porodisa sehingga kesalahan yang dilakukan Menhut pada waktu itu tidak dapat menghapus kesalahan tersebut, meskipun Menhut MS Kaban kembali mengeluarkan Surat No. S.460/Menhut-II/2008 tangal 14 Agustus 2008 yang kembali menegaskan status kawasan perluasan tambang KPC merupakan APL.

 

Berdasarkan Notulensi Rapat Gelar Perkara Kasus IUPHHK/HPH PT. Porodisa di Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dephut tanggal 16 Mei 2008 terungkap bahwa PT. Porodisa mati suri atau tidak aktif sejak tahun 2002 hingga 2006 dan mulai aktif kembali pada Desember 2007. Selang beberapa bulan aktif atau sekitar  Maret 2008, PT. Porodisa baru mengajukan laporan dugaan terjadinya illegal logging di areal konsesinya. Padahal KPC melakukan pembukaan lahan pada tahun 2005, sementara PT. Porodisa mulai mengangkat isu tersebut secara besar-besaran sejak awal 2008. Hal ini menunjukkan adanya proses pembiaran yang dilakukan PT. Porodisa terhadap aktivitas illegal logging yang dilakukan KPC di areal konsesinya. Tidak jelasnya proses dan prosedur pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu hasil perluasan tambang KPC mengindikasikan adanya keterlibatan manajemen PT. Porodisa, KPC dan  aparat Dinas Kehutanan dalam ikut menikmati kayu-kayu hasil land clearing tersebut.

 

TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Kasus sengketa lahan tambang antara PT. Porodisa dan KPC selain bermuatan kejahatan terhadap kekayaan negara, juga mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dan melibatkan aparatur pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

 

Dikeluarkannya Surat Menhut No. 720/Menhut-VII/2002 tanggal 13 Juni 2002 yang menyatakan bahwa areal perluasan tambang KPC merupakan APL, mengindikasikan adanya kepentingan Menhut dan Menteri ESDM, padahal seharusnya Menhut pada waktu itu masih terikat pada SK HPH PT. Porodisa yang menyatakan bahwa areal tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi. Keputusan Menhut Muhammad Prakosa ini kembali dikuatkan oleh Menhut  MS Kaban dengan mengeluarkan Surat No. S.460/Menhut-II/2008 tangal 14 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa kawasan perluasan tambang KPC merupakan APL.

 

Pada tanggal 11 Juli 2008, Bupati Kutai Timur mengeluarkan Surat No. 180/130/HK/VII/2008 tentang penghentian kegiatan pertambangan KPC. Keputusan Bupati Kutim ini didasarkan atas beberapa bukti yang menunjukkan KPC belum memiliki ijin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan dan persetujuan dari pemegang HPH PT. Porodisa. Dalam Surat Edaran Menhut No. SE. 02/Menhut-VII/2008 tanggal 14 Apri 2008 dinyatakan bahwa pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum/Eksplorasi/Eksploitasi pertambangan, sepanjang KP tersebut berada didalam kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) yang dibebani IUPHHK, maka diwajibkan untuk mengurus ijin pinjam pakainya. Namun selang sekitar 5 (lima) bulan kemudia, Menhut MS Kaban membatalkan SE 02/Menhut-VII/2008 dan mengeluarkan SE No. 3/Menhut-II/2008 yang menyatakan bahwa APL yang dibebani ijin IUPHHK tidak memerlukan Keputusan Menhut tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

 

Kebijakan Menhut MS Kaban yang sangat cepat berubah di atas, menimbulkan kesan dan mengindikasikan adanya keberpihakan terhadap kepentingan bisnis KPC. Menhut MS Kaban telah menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk ikut membantu KPC dalam melakukan kegiatan illegal logging dan illegal mining di Kutai Timur, Kaltim. Kebijakan Menhut tersebut juga telah menyebabkan kerugian negara sekitar 30,1 miliaran rupiah akibat pembalakan liar di areal perluasan tambang KPC tersebut (2.200 Ha X 13,7 X Rp 1.000.000). Tidak adanya ijin pemanfaatan kayu (IPK) dalam pembukaan lahan perluasan tambang KPC mengindikasikan adanya keterlibatan aparat Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan untuk menikmati hasil penjualan kayu serta uang PSDH dan DR yang telah dibayarkan KPC pada tanggal 29 Januari 2007.

 

Oleh sebab itu ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW) mendesak :

  1. KPK untuk memeriksa indikasi korupsi dalam kasus tumpang tindih lahan yang berakibat illegal logging dan illegal mining di Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur.
  2. KPK untuk memeriksa indikasi korupsi Menhut MS Kaban, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan M. Prakosa (Menhut era presiden Megawati) terkait kebijakannya dalam kasus ini
  3. Dukungan ke POLRI untuk segera menyelesaikan kasus ini
  4. POLRI untuk memeriksa PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Porodisa
  5. Mendesak pihak berwenang lainnya untuk membongkar habis kasus ini, mengingat dampak yang di timbulkannya.

 

 

Hormat kami,

 

ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW)

 

 

 

Diddy Kurniawan

HP. 0817135156

 

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Dog Fanatics

on Yahoo! Groups

Find people who are

crazy about dogs.

Get in Shape

on Yahoo! Groups

Find a buddy

and lose weight.

Yahoo! Groups

Stay healthy

and discover other

people who can help.

.

__,_._,___