06 December 2008

[sobat-hutan] Green Peace, Arogansi Kolonial

Refleksi: Koq disalahkan Greene Peace.  Green Peace yang menetukan harga minyak ataukah pasar sesuai  mekanisme hukumnya berazaskan penawaran dan permintaan? Harga minyak akan turun sampai 40 US$ malah mungkin bisa diatas 30US$, jadi mencretlah perusak hutan untuk monokultur sawit.
 
 
Green Peace, Arogansi Kolonial

Oleh Maruli Gultom


Lebih dari dua juta keluarga menggantungkan hidupnya pada kebun kelapa sawit miliknya. Harga minyak sawit yang melambung dua tahun terakhir telah membuat kehidupan petani sawit sangat sejahtera. Dua juta keluarga lainnya mendapat nafkah bekerja di perusahaan perkebunan besar. Mereka turut menikmati berkah meningkatnya harga minyak sawit berupa bonus akhir tahun dan berbagai fasilitas kesejahteraan yang lebih baik.

Kemudian, masih ada jutaan keluarga yang mendapat penghasilan dari berbagai kegiatan penunjang usaha perkebunan kelapa sawit, yang bekerja di berbagai industri hilir, di sektor distribusi, dan perdagangan terkait minyak kelapa sawit. Ringkasnya, industri minyak sawit adalah sumber kehidupan bagi puluhan juta rakyat Indonesia.

Di sisi lain, negara menerima pemasukan puluhan triliun rupiah dari pungutan ekspor minyak sawit dan berbagai pajak yang dipungut dari sektor perkebunan kelapa sawit serta industri hilirnya.

Merosotnya harga minyak sawit di pasar dunia telah memiskinkan jutaan keluarga Indonesia. Harga yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya produksi telah mengakibatkan kerugian (negative income) bagi petani kelapa sawit dan perkebunan besar. Dikhawatirkan, industri perbankan pun akan terkena dampaknya. Petani dan perkebunan besar tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya, membayar bunga pinjaman, apalagi cicilan pokok.

Sadar atau tidak, seluruh rakyat Indonesia pun terkena dampaknya, karena negara kehilangan penerimaan puluhan triliun rupiah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Perkebunan kelapa sawit dan industri hilirnya sangatlah vital bagi kehidupan bangsa Indonesia. Penurunan harga CPO adalah malapetaka bagi jutaan rakyat Indonesia.


Menakutkan

Minyak sawit yang tidak dapat tumbuh di belahan bumi utara adalah momok yang menakutkan bagi minyak kedelai dan minyak sayur lainnya yang menjadi produk andalan petani Eropa dan Amerika. Banyak alasan mengapa minyak sawit lebih layak menggantikan minyak kedelai.

Pertama, tanaman kedelai sangat tidak bersahabat dengan lingkungan karena membutuhkan lahan 10 kali luas yang dibutuhkan kelapa sawit untuk memproduksi jumlah minyak yang sama. Kedua, daya serap karbonnya sangat rendah, jauh di bawah kemampuan kelapa sawit.

Ketiga, tanah untuk pertanian kedelai harus diolah berulang-ulang yang mengakibatkan pencemaran, terlepasnya karbon dioksida dari tanah ke atmosfer. Keempat, biaya produksi minyak sawit yang lebih rendah mengakibatkan minyak kedelai tidak mampu bersaing. Kelima, kandungan trans fatty acid (TFA) yang berbahaya bagi kesehatan ditemukan di minyak kedelai telah mendorong konsumen beralih ke minyak sawit yang bebas TFA.

Tidak dapat dihindari, dominasi minyak kedelai akhirnya tergeser oleh minyak sawit. Pada 2004, penjualan minyak sawit melampaui volume minyak kedelai. Akibatnya, tekanan terhadap minyak sawit Indonesia semakin gencar dan keras dilakukan oleh LSM Barat. Kampanye antisawit dengan jargon cinta orang utan, penyelamatan paru-paru dunia, pemanasan global, dan perubahan iklim menjadi isu strategis untuk menghambat minyak sawit di pasar dunia. Kekuatan finansial di belakang LSM Eropa berhasil membentuk opini bahwa minyak sawit adalah musuh lingkungan dan karena itu dilarang untuk digunakan sebagai bahan bakar nabati (biofuel). Bahkan, harus dilarang masuk ke pasar Eropa. Tak pelak lagi, harga CPO anjlok, jauh di bawah harga minyak kedelai, mengakibatkan penderitaan bagi jutaan petani sawit dan keluarganya.

"Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang layak memerintah bangsa lain," kata Bung Karno pada saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-50. Tidak ada bangsa yang dapat memerintah bangsa lain sebaik bangsa itu sendiri.

LSM Eropa, dengan kekuatan ekonomi raksasa di belakangnya, memposisikan diri sebagai polisi dunia yang menentukan hitam-putihnya suatu negara. Mereka menentukan aturan yang harus dipatuhi oleh dunia, terutama negara berkembang. Mereka bahkan merasa dirinya adalah penguasa kolonial yang berhak untuk berbuat apa pun di negeri orang. Dengan kekuatan uangnya, Green Peace bebas untuk memblokir dan mencoreng-coreng kapal pengangkut CPO di pelabuhan negara berdaulat, Indonesia. Luar biasa.

Cukup sudah pelecehan dan penghinaan ini. LSM nasional harus mampu mengawal sendiri industri bangsanya, berjalan di koridor yang aman, tidak merusak lingkungan dan habitatnya.

Penyesuaian UU

Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, yang harus menjaga martabatnya dalam pergaulan dunia. Untuk itu, undang-undang dan peraturan ditetapkan sesuai dengan norma-norma yang diterima masyarakat internasional. LSM nasional harus mampu mengusulkan penyesuaian undang-undang dan peraturan terkait dengan perkembangan dunia yang berubah dengan cepat.

Lebih dari itu, LSM nasional harus pula mampu mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas. Mengawal dan mendidik masyarakat dan dunia usaha untuk bekerja sesuai norma dan prinsip internasional. Membantu pemerintah untuk penyempurnaan dan penegakan hukum adalah dua peranan penting yang harus dipikul oleh LSM nasional dengan penuh dedikasi. Hanya dengan demikianlah LSM Indonesia bisa berdiri tegak, tidak membungkuk di hadapan LSM dunia.

Pola pikir yang beranggapan bahwa fungsi hutan Indonesia adalah untuk menyerap pencemaran karbon dunia adalah pola pikir yang menyesatkan. Adalah fakta bahwa 80 persen pencemaran karbon dunia yang menciptakan gas rumah kaca penyebab pemanasan global berasal dari alat transportasi dan pabrik-pabrik di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Hutan alam di kedua benua itu, yang seharusnya menyerap gas karbon yang mereka hasilkan, telah mereka tebang habis. Mereka mengotori udara dan tidak punya hutan untuk membersihkannya. Karena itu, negara-negara itu mendatangi negara-negara pemilik hutan tropis dan mendiktenya untuk mengisap kotoran gas karbon yang mereka buang.

Kalau tidak mampu membersihkan, jangan mengotori. Mereka harus menghentikan pencemaran yang mereka lakukan. Janganlah berlagak seperti seorang tuan menyuruh hambanya membersihkan kotoran tuannya. Zaman perbudakan sudah berlalu.

Hutan Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dan digunakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Prasyaratnya, adanya perencanaan tata ruang dan wilayah yang baik. Sangatlah tidak adil bila LSM Eropa menghalanginya, terlebih bila alasannya untuk membersihkan kotoran mereka. Adalah adil bila dunia membiarkan Indonesia memanfaatkan lahannya untuk kesejahteraan rakyatnya secara bijak, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit.


Penulis adalah Penasihat Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI).

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Kevin Sites

Get coverage of

world crises.

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

Yahoo! Groups

Going Green Zone

Find ways to go green.

Join a green group.

.

__,_._,___

No comments: