30 October 2008

[sobat-hutan] Re: [mediacare] Press Release : Warga Tolak Aktivitas Toba Pulp Lestari



 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, October 29, 2008 4:08 PM
Subject: [mediacare] Press Release : Warga Tolak Aktivitas Toba Pulp Lestari

HUTAN LINDUNG REGISTER 41 TERANCAM MUSNAH!

 

Jakarta, 28 Oktober 2008

Menyongsong 100 tahun Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2008, Departemen Kehutanan mencanangkan penanaman sejuta pohon. Ironisnya, di sisi lain Departemen Kehutanan mengeluarkan izin pembabatan habis hutan lindung register 41 Hutagalung blok Sitonggi-tonggi kepada pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) seluas 26.752 hektar yang nyata-nyata adalah hutan alam. Hal ini mendapat kecaman warga Kabupaten Samosir yang sengaja datang ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan penghentian aktivitas penghancuran hutan oleh pihak PT TPL.

Bahwa pergantian nama PT Inti Indo Rayon Utama (IIU) menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) tak ubahnya seperti serigala berbulu domba.  Hatinya tetap hati serigala yang senantiasa mencari mangsa. Paradigma baru yang  dijanjikan pihak TPL untuk tampil dengan berwawasan lingkungan tak ubahnya seperti janji-janji manis untuk menutupi borok lamanya.

Dengan bertamengkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 493 Tahun 1992, TPL telah membabat kawasan hutan Negara Register 41 Hutagalung Blok Sitonggi-tonggi Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.  Konsesi TPL di register 41 ini mencapai 26.752 hektar, dan jika ini dibabat maka bencana dahsyat akan menimpa masyarakat yang berada di kecamatan Harian, kecamatan Sitio-tio dan kecamatan Sianjur Mula-mula, kabupaten Samosir.

PT. TPL Sendiri telah melakukan pembabatan hutan di register 41 ini sejak tahun 2006. Masyararakat telah merasakan dampak buruknya antara lain kesulitan air untuk pengairan sawah. Akibat kelangkaan air ini, petani-petani disekitar kecamatan Harian, Sianjur mula-mula dan Kec. Sitio-tio mengalami gagal panen. Sabar Marbun seorang petani dari desa Baniara Kec. Harian tidak saja resah dan marah akibat telah terjadi kelangkaan air, tetapi juga khawatir terjadi banyak bencana seperti banjir dan longsor. Karenanya Pak Sabar menuntut supaya segala aktivitas penebangan hutan ini segera dihentikan.

Abiden Naibaho dan Aju Simbolon dari Lintas Partai kabupaten Samosir mengecam keras penghancuran hutan yang dilakukan secara sistematis oleh PT. TPL. Mengapa PT TPL dibiarkan merajalela sedangkan seorang petani dihukum delapan bulan penjara karena kedapatan menebang kayu di kawasan tersebut untuk dipergunakan sebagai kayu bakar. Realita ini seperti dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 238/Pid/2008/PT-MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 27 Pebruari 2008 No. 447/Pid.B/2007PN-Trt, yang menghukum JINDAR LUMBAN BATU 8 bulan penjara, sebagaimana dapat dibaca melalui kutipan surat keputusan itu sebagai berikut, "pada tanggal 29 Oktober 2006 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain tahun 2006, bertempat di lokasi kawasan hutan lindung 41 Sitonggi-tonggi desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir…"

 

Kecaman lain muncul juga dari seorang tokoh agama, Pastor Hilarius Kemit OFMCap. dari Kantor Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin. Beliau mensinyalir terjadi kejanggalan dalam pemberian izin HPHTI kepada PT TPL, karena jelas-jelas kawasan itu adalah hutan lindung sebagaimana dinyatakan dalam  PERDA Propinsi SUMUT No. 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2018 yang menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Peta Geologi Rawan Bencana Kabupaten Samosir juga jelas-jelas menunjukkan bahwa kawasan itu sebagai kawasan rawan bencana, demikian juga dalam rencana tata ruang kabupaten Samosir hal yang sama menunjukkan bahwa kawasan itu adalah kawasan hutan lindung. Untuk memastikan kepastian hukum, Pastor yang peduli terhadap issu lingkungan ini meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan langsung untuk menyelidikan dan mengusut masalah alih fungsi hutan ini.

 

Nova Gurusinga dari KSPPM, mengatakan bahwa sangat mengherankan melihat kenyataan bahwa lebih kurang selang waktu satu tahun Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK Menhut No. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Ha. Termasuk didalamnya adalah kawasan hutan lindung register 41, Blok Sitonggi-tonggi ini. Selanjutnya untuk mempermulus jalannya tindakan TPL tersebut, maka Menteri Kehutanan mengeluarkan SK Menhut No.201 tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menhut No.44 tahun 2005 diatas. Perlu digaris bawahi bahwa ini semata-mata hanya demi kepentingan PT.TPL saja, tegas Nova Gurusinga.

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 10.1/Kpts-II/2000, TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN  HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN tidak membenarkan praktek usaha hutan tanaman industri di hutan alam yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan alam. Jenis kayu alam seperti sampinur, pinus, kandis, loba, medang, jambu-jambu, turi-turi, hoting, kulitasi, tinggiran dan haundolok sebagai penyangga air tumbuh dihutan ini. Disini kita dapat melihat tindakan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang terhadap perusakan hutan alam yang mempunyai fungsi hidrologis dan ekologis ini. Pepohonan alami  berdiameter mencapai 150 cm tumbuh disana. Bayangkan bila kayu alam sebesar itu ingin digantikan oleh TPL menjadi kayu eukaliptus yang akan mereka panen 5-6 tahun sekali. Fungsi hutan alam seperti apakah yang kita harapkan lagi dari praktek eksploitasi hutan tersebut?, tegasnya kembali. Hal ini kembali melanggar SK KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 ini. Maka ini jelas menjadi tanggungjawab pemerintah dari daerah sampai ke pusat terhadap masyarakat samosir untuk menyelesaikannya.

 

Perusahaan yang salah satu pemegang saham terbesarnya adalah Sokanto Tanoto ini memang gencar melakukan ekspansi pada beberapa kawasan hutan alam di Sumatera. Belum lagi Danau Toba yang merupakan asset pariwisata nasional juga ikut terancam akibat penggundulan hutan alam ini. Masyarakat menginginkan untuk segera dihentikannya praktek pelanggaran HAM yang terjadi di Samosir dan menjauhkan TPL dari hutan Sitonggi-tonggi dan bumi Samosir selamanya.

 

Atas Nama

MASYARAKAT  HARIAN, SITIO-TIO, SIANJUR, KABUPATEN SAMOSIR

 

Kontak:

·         Nova Gurusinga dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakasa Masyarakat (KSPPM) 081370113138 Email:reanov@yahoo.com

·         Pastor Hilarius Kemit OFMCap dari Kantor Keadilan Perdamaian Keutuhan Ciptaan Kapusin, 081265299414 (hilariuskemit@yahoo.com)

·         Abiden Naibaho (081396201234)

·         Aju Simbolon (081265210307)

·         Sabar Marbun (081397731611

 



New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Give Back

Yahoo! for Good

Get inspired

by a good cause.

Y! Toolbar

Get it Free!

easy 1-click access

to your groups.

Yahoo! Groups

Start a group

in 3 easy steps.

Connect with others.

.

__,_._,___

1 comment:

Langkah Kebaikan di said...

Semoga TPL, IKPP, RAPP, TELPP, SinarMas tetap eksis dan mengkoreksi kekurangannya. mari kita dukung kemajuan negeri, jgn biarkan ilegal loging dan jgn biarkan huta tidur. Babat... gunakan... tanam kembali. Sustainable Forestry management.

semoga semakin byk investor pulp & paper hadir dinegeri ini memaksimlkan potensi alam kita.,
horass..