13 October 2008

[sobat-hutan] Pemerintah Diharap Tak Terjebak Utang

Pemerintah Diharap Tak Terjebak Utang

Selasa, 14 Oktober 2008 | 00:59 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah, dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharap tak terjebak pada penambahan utang. Pernyataan itu disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyusul peluncuran mekanisme pendanaan baru Bank Dunia, Climate Invesment Fund, akhir September 2008.


Skema utang dinilai menyalahi kesepakatan global yang dibangun pada Konferensi Perubahan Iklim di Bali, Desember 2007. Saat itu, delegasi negara-negara maju setuju bahwa mereka akan mengambil peran besar untuk menekan laju pemanasan global melalui skema bantuan keuangan dan transfer teknologi.


"Menjadi aneh ketika negara berkembang dan miskin yang terkena dampak justru diminta membayar," kata Nadia Hadad dari Bank Information Center (BIC), sebuah LSM yang ber- pusat di Washington, Amerika Serikat, pada diskusi bertema "Bank Dunia Membiayai Pemanasan Bumi" di Jakarta, Senin (13/10).


Para pembicara wakil pemerintah yang menangani perubahan iklim, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), batal hadir. Sebelumnya, DNPI menyerukan bahwa mereka tak akan mengelola dana yang berasal dari utang.


Para peserta diskusi juga mengharapkan agar pemerintah mengambil peran lebih kuat dalam kelompok negara-negara berkembang (G77), yakni mendesakkan pembahasan pendanaan menekan emisi global kembali pada jalurnya.


Jalur tersebut yaitu skema pendanaan dalam kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), bukan lembaga lain di luar kontrol UNFCCC. Saat ini lembaga keuangan di bidang lingkungan adalah Global Environment Facility (GEF).


"Prinsipnya, negara maju pengemisi besar harus bertanggung jawab. Skema utang Bank Dunia menghilangkan peran tanggung jawab itu," kata Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah.


Ia mengingatkan, kehancuran ekologi akibat industri ekstraktif di Indonesia tak lepas dari peran lembaga pendanaan multilateral. Kebijakan baru mereka di bidang iklim diyakini tak jauh dari urusan keuntungan.


"Pemerintah harus belajar dari pengalaman utang-utang Bank Dunia dan lembaga pendanaan multilateral lain yang turut menghancurkan ekologi," kata Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan. Proyek industri batu bara, pembangkit listrik tenaga air, dan transmigrasi merupakan proyek-proyek yang merusak ekologi. (GSA)


__._,_.___
Yahoo! News

Fashion News

What's the word on

fashion and style?

New business?

Get new customers.

List your web site

in Yahoo! Search.

Special K Group

on Yahoo! Groups

Join the challenge

and lose weight.

.

__,_._,___

No comments: