30 July 2008

[sobat-hutan] Kisruh Penghentian Tambang Bakrie

Koran TEMPO/Kamis, 31 Juli 2008


Ekonomi dan Bisnis



Kisruh Penghentian Tambang Bakrie
Bupati Kutai Timur Tantang Kaban

"Saya atau Menteri Kehutanan yang ngawur?"

--Isran Noor, pelaksana tugas Bupati Kutai Timur--


SANGATTA -- Pelaksana tugas Bupati Kutai Timur, Isran Noor, geram bukan kepalang. Nada bicaranya mengeras saat menanggapi tudingan Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban bahwa langkahnya menghentikan kegiatan penambangan PT Kaltim Prima Coal dan PT Perkasa Inakakerta merupakan kebijakan ngawur.


"Saya yang ngawur, apa Menterinya yang ngawur?" kata Isran, sewot. Menurut dia, kebijakan yang telah dikeluarkannya sudah sesuai dengan aturan. Ia juga menegaskan kebijakannya menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan.

Hasil audit itu termuat dalam laporan berjudul "Matriks Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan" tertanggal 18 Juni 2008. Salah satu item­-nya berisi tentang temuan kegiatan tambang dan kebun yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan temuan itu, laporan tersebut pun memuat rekomendasi agar Kepala Dinas Kehutanan Kutai Timur segera menyurati Bupati agar menghentikan kegiatan lapangan Kaltim Prima dan Inakakerta di area hak penguasaan hutan PT Porodisa Trading & Industrial, plus mengenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.


"Saya menegakkan hukum untuk mendukung iklim investasi dengan menjamin kepastian hukum di Kutai Timur," katanya. Karena itu, Isran mengaku heran dengan sikap Kaban. Lagi pula, kata Isran, kebijakannya didasarkan pada rekomendasi dari pejabat eselon I di departemen yang dipimpin Kaban. "Seharusnya Menteri itu mendukung saya," ujarnya. "La kok sekarang malah menyalahkan saya."


Kisruh ini berawal dari keluarnya surat pelaksana tugas Bupati Kutai Timur, Isran Noor, pada 11 Juli lalu yang memerintahkan penghentian kegiatan penambangan PT Kaltim Prima Coal dan PT Perkasa Inakakerta.


Kaltim Prima merupakan perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia milik Keluarga Bakrie, sedangkan Inakakerta anak perusahaan PT Bayan Resources (baca boks). Kedua perusahaan tambang ini dinilai telah melakukan pelanggaran karena menambang di area hak penguasaan hutan PT Porodisa Trading & Industrial. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sedang menyelidiki kasus ini.


Keputusan ini rupanya tidak mendapat sokongan penuh dari jajaran pemerintah pusat di Jakarta. Menteri Kehutanan M.S. Kaban sudah tegas-tegas menyatakan tidak ada pelanggaran. "Bupatinya ngawur," katanya (Koran Tempo, 29 Juli).


Menurut Kaban, keputusan itu pun dibuat tanpa koordinasi dengan pihaknya. Ia juga heran kenapa hal ini baru dipersoalkan sekarang, meski mengakui bahwa area itu berstatus hak penguasaan hutan PT Porodisa, yang kini tengah dimintakan perpanjangan masa berlakunya.


Ketika ditanyakan, bukankah keputusan Bupati didasarkan pada hasil audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kalimantan Timur, Kaban saat itu hanya berujar, "Beri data kepada saya, jangan mengira-ngira."


Penolakan juga datang dari Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Bambang Setiawan. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten tidak berwenang menghentikan kegiatan perusahaan. "Itu hak pemerintah pusat," katanya.


Isran tak mau berpolemik soal ini. Kebijakan itu, kata dia, hanya ditujukan untuk wilayah yang bermasalah. "Saya tak mengurusi tambangnya," ujarnya. Ia pun balik bertanya, "Kalau saya tak menindaklanjuti hasil audit, di mana moral saya? Saya ini menjalankan sumpah."

Menurut dia, keputusan itu dikeluarkannya dengan maksud mempermudah penyelidikan yang kini sedang dilakukan kepolisian. Toh, kata dia, kegiatan yang dihentikan pun hanya di area yang bermasalah. Karena itu, ia lagi-lagi tak habis pikir dengan sikap Menteri Kaban. "Terus terang saya merasa aneh dengan Menteri Kehutanan," tuturnya. "Semestinya saya dibela, karena saya membela kebijakannya."


Berbeda dengan pemerintah pusat, Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak--kini maju dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Timur--menyatakan dukungan terhadap kebijakan Isran, guna mempermudah penyelidikan kepolisian.


Ia juga mengaku sudah lama mengetahui penggunaan lahan itu tumpang-tindih antara Kaltim Prima dan Porodisa. Padahal, jika Kaltim Prima ingin mengeksploitasi lahan itu, seharusnya ada izin pinjam pakai dulu dari Departemen Kehutanan. "Mereka tak punya itu," ujar Awang di Samarinda kemarin.


Tudingan ini dibantah Manajer Umum Kaltim Prima Harry Miarsono, Senin lalu. Menurut dia, Kaltim Prima telah memperoleh izin pinjam pakai 13 ribu hektare lahan di atas tanah tersebut dari Menteri Kehutanan pada 1990. Pada 2002, perusahaan pun mengajukan izin perluasan lahan 8.000 hektare. "Semua izin sudah kami dapat dari Menteri Kehutanan," katanya.


Agar tak berlarut-larut, Awang meminta Departemen Kehutanan dan Departemen Energi duduk satu meja, dengan melibatkan pemerintah daerah. Namun, ia kecewa kedua perusahaan itu tidak mengindahkan kebijakan pemerintah Kutai Timur, yang meminta aktivitas penambangan dihentikan sementara. Firman Hidayat (Sangatta)


Langkah Bayan Tak Surut

Tekad PT Bayan Resources menjual sahamnya ke publik sudah bulat. Manajemen Bayan pun berusaha meyakinkan bahwa proses pengurusan penjualan perdana saham perusahaan tambang ini di Badan Pengawas Pasar Modal tidak akan terganggu oleh kisruh salah satu anak perusahaannya di Kutai Timur.


Menurut Direktur Bayan Jenny Quantero, manajemen Bayan telah menyerahkan semua dokumen terkait kepada Badan Pengawas. "Proses IPO Bayan akan tetap berjalan sebagaimana jadwal yang ditentukan," ujarnya dalam siaran persnya Selasa lalu. "Kami berharap minggu ini akan mendapat persetujuan dari Bapepam."


Penegasan itu disampaikan Jenny sehubungan dengan keluarnya kebijakan pemerintah daerah Kutai Timur menghentikan kegiatan tambang PT Perkasa Inakakerta, anak perusahaan Bayan, dan PT Kaltim Prima Coal, milik Keluarga Bakrie. Keduanya dinilai melakukan pelanggaran karena menambang di area hak penguasaan hutan milik PT Porodisa.


Buntut dari keputusan itu, kabarnya, rencana penjualan saham Bayan terganjal. Pernyataan efektif Bapepam belum juga dikantongi, padahal semula ditargetkan sudah keluar pada 25 Juli dan masa penawaran saham dilakukan pada 29 Juli hingga 1 Agustus 2008. "Kami memang membahas soal ini," kata Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill Bapepam Nurhaida (Koran Tempo, 29 Juli).


Jenny membantah tudingan pemerintah Kutai Timur. Menurut dia, Inakakerta telah mengantongi perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan batu bara dan selama ini tunduk pada aturan pemerintah pusat. Ia juga menegaskan Inakakerta akan terus mengkonsultasikan persoalan ini dengan Menteri Energi dan aparat pemerintah terkait. "Untuk memastikan operasionalisasi perusahaan tetap berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.


Bayan Group merupakan produsen batu bara terbesar kedelapan di Indonesia berdasarkan volume produksinya pada 2007. Kelompok usaha ini memiliki pertambangan, pemrosesan, dan logistik batu bara yang terintegrasi.

koran
 

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Odd News

You won't believe

it, but it's true

Need traffic?

Drive customers

With search ads

on Yahoo!

Health Groups

for people over 40

Join people who are

staying in shape.

.

__,_._,___

No comments: