25 May 2008

[sobat-hutan] Re: [mediacare] Undangan Terbuka: Diskusi Publik 5 Juni 2008

 
----- Original Message -----
From: dewagumay
Sent: Monday, May 26, 2008 12:32 PM
Subject: [mediacare] Undangan Terbuka: Diskusi Publik 5 Juni 2008

 

Nomor             : 182/L-Com/FFI/BAO/05/08-dw

Lampiran         : Term of References-

Perihal             : Undangan Terbuka Diskusi Publik

Kepada Yth.

Rekan-Rekan Aktivist/Pegiat Lingkungan/Jurnalist

di-

            Banda Aceh

Salam Lestari,

            Pada 6 Juni 2008, tepat satu tahun kebijakan moratorium logging di berlakukan oleh Gubernur Pemerintahan Aceh. Untuk itu bertepatan dengan hari Lingkungan Hidup Sedunia, Fauna & Flora International akan menggelar diskusi publik, dengan tema "Satu Tahun Moratorium Logging, Bagaimana Kondisi Hutan Aceh." Kami bermaksud mengundang Rekan Aktivist/Pegiat Lingkungan/Jurnalist untuk dapat menjadi peserta pada diskusi tersebut (detail kegiatan terlampir) Diskusi publik tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal             : Kamis, 5 Juni 2008

Waktu                          : 10.00 s/d 12.00 Wib.

Tempat                        : Sekretariat Bersama Komunitas Jurnalis

                                      Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 8 Banda Aceh

                                      (Samping Kantor Golkar/Telkom)

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Salam Lestari,

Banda Aceh, 25 Mei 2008

Fauna & Flora International – Program Aceh

 

Dewa Gumay

Koordiantor Informasi

 

==================================

 

Term of References

Diskusi Publik Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2008

"Satu Tahun Moratorium Logging, Bagaimana Kondisi Hutan Aceh ?"

I.       Informasi Umum

I.1.      Nama Kegiatan

            Diskusi Publik Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2008

            Tema "Satu Tahun Moratorium Logging, Bagaimana Kondisi Hutan Aceh ?."

I.2       Tempat dan Waktu

            

            Sekretariat Bersama Komunitas Jurnalis, Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 8 Banda Aceh

            (Samping Kantor Golkar/Telkom).           

            Waktu: 5 Juni 2008, Pukul 10.00 wib s/d 12.00

I.3       Penyelenggara

            Fauna & Flora International-Program Aceh

            Jl. Arifin Ahmad III No. 3 Ie Masen, Kayee Adang Lampineung-Banda Aceh 23116

            Telp. +62 651 7410024, Fax. +62 651 7551483. E: ffi.aceh@ffi.or.id W: www.ffi.or.id 

            Contact Person:

            Dewa Gumay, M: +812 6931990, E: dewagumay@ffi.or.id

            Shaummil Hadi, M: +813 77442600, E: shaummil.hadi@ffi.or.id  

I.4       Narasumber

            # Bakti Siahaan –Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Aceh

                Topik: "Rencana strategis pengelolaan hutan Aceh terkini."

            # Bambang Antariksa –Direktur Eksekutif WALHI Aceh

                Topik: "Catatan kritis satu tahun kebijakan moratorium logging dalam perspektif pengelolaan sumberdaya alam." 

            # Muhammad Hamzah –Ketua Aliansi Jurnalistik Independen Banda Aceh

                Topik: "Catatan kritis satu tahun kebijakan Moratorium Logging dalam perspektif media sebagai sumber informasi yang diperoleh publik."

            # M. Jakfar –Sekretaris Forum Sayeung Krueng Kalok (FORSAKA) Aceh Besar

                Topik: "Catatan kritis satu tahun kebijakan moratorium logging dalam perspektif masyarakat sekitar hutan."

I.5       Moderator

            Adi Warsidi (Jurnalis)

I.5       Peserta

            Diskusi publik ini akan diikuti oleh peserta yang berasal dari banyak background: Pemerintah, Non Government Organization, Akademisi, Praktisi, Masyarakat, dan Pers.

 

 

II.      Latar Belakang

P

ada 6 Juni 2008, genap satu tahun kebijakan moratorium logging di berlakukan oleh Gubernur Pemerintahan Aceh. Kebijakan moratorium logging atau jeda tebang, yaitu; penghentian sementara penebangan hutan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasca deklarasi moratorium logging, muncul ide-ide dan konsep untuk mengisi kebijakan ini, diantaranya lahir konsep "Aceh Green." Aceh Green merupakan konsep yang diusung oleh Pemerintahan Aceh untuk menjawab dua persoalan pokok, kondisi hutan yang terdegradasi dan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan.

            Jika kita runut, latar belakang lahirnya kebijakan moratorium logging didasari oleh kondisi objektif pengelolaan hutan Aceh yang tidak terkendali, sehingga kerap melahirkan bencana ekologis berupa banjir dan tanah longsor, serta konflik antara satwa dan manusia. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberlakukan moratorium logging adalah "Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera" melalui tiga program pokok. Redesign, reforestrasi, dan reduksi laju deforestrasi.

            Program redesign merupakan langkah untuk menata ulang hutan Aceh dan konsesi perizinan yang berkinerja buruk yang akan dituangkan dalam revisi rencana tata ruang untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang berimbang secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Program redesign akan di implementasikan melalui; revisi tata ruang sesuai kebutuhan pembangunan berimbang, meninjau kembali status luas dan izin konsesi hutan, rasionalisasi industri kayu sesuai dengan ketersediaan bahan baku, pengembangan hasil hutan non kayu, optimalisasi luas dan manfaat hutan konservasi, penataan kembali lembaga dan tata hubungan kerja pengelolaan hutan Aceh.

            Program reforestrasi merupakan bagian dari strategi pengelolaan hutan Aceh melalui rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat. Program reforestrasi akan diisi dengan program reorientasi prioritas lokasi penanaman (RHL), mengupayakan berbagai sumber dana untuk RHL (APBK, APBA, Donor, dan Karbon Market), dan mengembangkan hutan tanaman (HTI atau HTR, Hutan Rakyat).

            Sementara, program reduksi laju kerusakan hutan dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara laju penghutanan dan pemanfaatan yang merupakan indikator pengelolaan hutan lestari melalui pengembangan sistem pengamanan hutan yang efektif dan penegakan hukum secara konsisten. Program ini akan dicapai dengan cara melakukan upaya penegakan hukum, penerapan system pengamanan hutan menjadi lebih efisien dan efektif, menambah jumlah jagawana dan rekruitmen polhut kontrak, dan penertiban peralatan eksploitasi hutan.

            Selama satu tahun pelaksanaan kebijakan moratorium logging, banyak hal yang telah dilakukan Pemerintah Aceh baik dalam penyusunan konsep untuk mengisi moratorium logging maupun upaya penegakan hukum melalui berbagai operasi terpadu terhadap pembalak liar di hutan Aceh.

            Tetapi, pemberlakuan kebijakan moratorium logging juga menimbulkan implikasi bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan, terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan berupa kayu. Kemudian, banyak muncul pendapat-pendapat terutama yang kontra terhadap kebijakan moratorium logging, karena menghambat berbagai aktivitas yang menggunakan bahan baku kayu, seperti nelayan dan kerajinan yang menggunakan kayu.

            Pegiat lingkungan cenderung sepakat dengan kebijakan moratorium logging, tetapi persoalannya, banyak ditemukan kasus-kasus dalam implementasi moratorium logging yang tidak sesuai dengan visi dan cita-cita awal kebijakan ini.

            Misalnya, terkait penggunaan kayu oleh masyarakat dari kebun, tak luput menjadi sasaran operasi illegal, padahal dalam Instruksi Gubernur No.5 tahun 2007 pada instruksi kedua akan diatur mekanisme pemanfaatannya melalui mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM), tetapi tetap saja pemanfaatan kayu dari kebun ini menjadi persoalan hingga hari ini, satu tahun kebijakan moratorium logging diberlakukan.

            Selain itu ada persoalan yang cukup substansi, menyangkut investasi modal yang akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Aceh, mulai dari investasi tambang, kehutanan, hingga infrastruktur. Persoalannya, apakah investasi tersebut juga akan mengikuti skema moratorium logging atau sebaliknya. Seharusnya, jika jenis investasi tertentu akan menggarap wilayah hutan, tetap saja harus mengikuti aturan kebijakan moratorium logging, agar tidak menimbulkan tumpang tindih status hutan dan lahan yang digarap.

            Satu tahun kebijakan moratorium logging menjadi momentum yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola hutan Aceh, dengan memunculkan pertanyaan, satu tahun kebijakan moratorium logging, bagaimana kondisi hutan Aceh ?.

            Jika dianalisis lebih dalam akan banyak lagi muncul pertanyaan, terutama terkait dengan progress dan capaian pelaksanaan moratorium. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi latar belakang diskusi publik ini dilakukan. Setidaknya, ada sebuah mekanisme sharing dan update kepada publik tentang kondisi hutan Aceh pasca satu tahun moratorium logging diberlakukan.   

             

           

III.     Tujuan

           

Tujuan diskusi publik "Satu Tahun Moratorium Logging, Bagaimana Kondisi Hutan Aceh." adalah adanya sharing dan update kepada publik terhadap kondisi hutan Aceh pasca satu tahun pemberlakuan moratorium logging, dan menghasilkan catatan kritis terhadap pelaksanaan moratorium logging sebagai masukan untuk Pemerintahan Aceh.           

IV.     Out-put

Output yang akan dihasilkan adalah pertukaran informasi terkini antara para pihak, baik yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan moratorium logging dan publik secara luas. Selain itu, diskusi publik ini akan menghasilkan kertas posisi atau catatan kritis terhadap satu tahun pelaksanaan moratorium logging yang akan disampaikan kepada Gubernur Pemerintahan Aceh. Serta mendorong lahirnya forum stakeholder hutan Aceh ditiap Kabupaten dalam mengambil inisiatif untuk merumuskan model pengelolaan dan pemanfaatan sektor kehutanan di Aceh.

V.      Proses

Untuk mencapai tujuan dan output dari diskusi publik ini akan dilakukan dalam dua proses, pertama, proses paparan oleh narasumber yang cukup representatif. Kedua, diskusi oleh peserta yang akan di pandu oleh moderator.

Untuk menghasilkan capaian diskusi yang bernas, serta menghasilkan ide-ide cerdas tentunya diperlukan narasumber yang tidak hanya memahami kebijakan moratorium logging, lebih dari itu diperlukan narasumber yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ini, untuk itu kami mencoba menghadirkan empat narasumber yang mempunyai background berbeda, yaitu:

# Bakti Siahaan –Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Aceh.

Tim Tipereska akan mesharing dan update bagaimana status terkini penyusunan rencana strategis hutan Aceh, seperti yang dimandatkan dalam Instruksi Gubernur No.5 Tahun 2007 dan mandat yang diberikan Gubernur Pemerintahan Aceh kepada Tim Tipereska.

# Bambang Antariksa –Direktur Eksekutif WALHI Aceh.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia adalah salah satu lembaga lingkungan hidup yang sejak tahun 2001, gencar mendesak dilakukan-nya moratorium logging di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. WALHI menilai, untuk mencapai keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam, diperlukan penyusunan tata kelola baru, untuk memberi tempat bagi masyarakat yang termarginalkan, terutama oleh kebijakan yang pro-modal. Ketika moratorium logging diberlakukan oleh Pemerintahan Aceh, tentunya peran WALHI sebagai lembaga "Watch dog" terhadap kebijakan pemerintah, mempunyai catatan kritis terhadap pelaksanaan moratorium logging di Aceh dalam perspektif pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan untuk rakyat Aceh.

# Muhammad Hamzah –Ketua Aliansi Jurnalistik Independen-Banda Aceh.

Pers merupakan pilar keempat dalam membangun demokrasi. Peran pers dalam menyajikan berita merupakan kunci dalam mencerdaskan masyarakat. "Untuk melihat tingkat kecerdasan masyarakat suatu bangsa, lihatlah kondisi dunia pers-nya." Statement ini tidak kosong, menggambarkan begitu pentingnya peran pers dalam membangun kecerdasan masyarakat melalui informasi yang diberikan. Satu tahun kebijakan moratorium logging, tentunya telah banyak pemberitaan menyangkut kebijakan ini, dan begitu banyak bingkai atau "Framming" yang digunakan untuk menggmbarkan kebijakan moratorium logging.

AJI Banda Aceh sebagai salah satu organisasi Pers tentunya mempunyai catatan kritis terhadap pelaksanaan moratorium logging di Aceh, terutama persoalan diseminasi informasi kebijakan moratorium logging dari narasumber (Pemerintah) kepada wartawan, dan wartawan kepada publik. Publik secara luas mendapatkan informasi dari apa yang ditulis oleh media. Benar kata media, benar kata publik, dan sebaliknya.

# M. Jakfar –Sekretaris Forum Sayeung Krueng Kalok (FORSAKA)  – Aceh Besar.

Dampak kebijakan moratorium logging secara langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama yang berlokasi di sekitar hutan. Penting untuk mendengar langsung catatan dari gampong, menyoal implikasi pelaksanaan moratorium logging. Karena, dampak terbesar dari pelaksanaan kebijakan ini adalah masyarakat setempat. Pertanyaannya, bagaimana pelibatan masyarakat adat dalam pelaksanaan moratorium logging?, sejauh mana penyusunan tata kelola hutan Aceh mengakomodir kepentingan masyarakat Adat?. Bagaimana kemudian masyarakat yang tergabung dalam Forsaka mengorganisir dirinya sendiri untuk mempertahankan tutupan hutannya sebagai sumber mata air mereka.

VI.     Penutup

Term of Referenfec ini merupakan panduan diskusi publik "Satu Tahun Moratorium Logging, Bagaimana Kondisi Hutan Aceh?." Menggambarkan bagaimana ide-ide yang muncul direspon dan diformulakan dalam diskusi publik yang akan dilaksankaan 5 Juni 2008. Kehadiran rekan-rekan sekalian merupakan kontribusi besar bagi keberlangsungan hutan Aceh, jika kita sepakat, bahwa tanggungjawab pelestarian hutan ada pada kita bersama. 

 

 

=======================================
 
 
"Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis,
ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian."
[Pramoedya Ananta Toer]

__._,_.___
Yahoo! News

Odd News

You won't believe

it, but it's true

Need traffic?

Drive customers

With search ads

on Yahoo!

Cat Zone

on Yahoo! Groups

Join a Group

all about cats.

.

__,_._,___

No comments: