23 April 2008

[sobat-hutan] Paras Kebijakan Hutan Kita

 
24/04/2008 10:38 WIB


Paras Kebijakan Hutan Kita

[ penulis: Dewa Gumay | topik: Lingkungan ]


Bagaimana paras kebijakan hutan kita? Krisis moneter tahun 1997 memukul telak para konglomerat Indonesia ke titik bangkrut. Ini terjadi akibat penurunan nilai tukar rupiah yang sangat tajam. Industri kehutanan termasuk industri bubur kertas seharusnya tidak terpengaruh oleh melemahnya nilai rupiah, karena memiliki pendapatan dalam mata uang asing.

Pada kenyataannya, hampir seluruh industri kehutanan milik konglomerat, seperti Sinar Mas Group, Raja Garuda Mas Group, Kalimanis Group, Djajanti Group, dan Barito Group lebih memilih jalan bangkrut dengan tidak membayar kewajiban utangnya.

Bangkrutnya sektor korporasi kehutanan Indonesia secara sistematis, mengakibatkan sektor perbankan mengalami krisis liquiditas. Perbankan tidak memperoleh kembali pinjaman yang telah diberikan kepada sektor korporasi dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Akibatnya, Indonesia memilih jalan keluar dengan memanfaatkan pinjaman dari International Moneter Fund (IMF). Selama periode 1997-2000 utang Indonesia telah mencapai USD 16,18 miliar, dengan bunga USD 1,70 miliar (IMF, 2004).

Untuk membantu pemerintah Indonesia mengalami krisis moneter 1997, IMF bekerjasama dengan Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Sementara itu, Bank Dunia mengkoordinasi donor lainnya yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI). Sampai dengan tahun 2005, Bank Dunia telah menyalurkan pinjaman senilai USD 23,6 miliar kepada pemerintah Indonesia dan telah dibayarkan kembali sebesar USD 12,4 miliar.

Persoalan kemudian muncul, karena pinjaman tersebut bersyarat, dengan menggunakan skema adjusment loan yaitu pinjaman yang dapat segera dicairkan kepada pemerintah dengan kebutuhan pembiayaan eksternal untuk mendukung reformasi sektoral melalui perubahan kebijakan dan institusi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan yang lestari dan adil.

IMF dan Bank Dunia

International Moneter fund (IMF) dan Bank Dunia adalah dua institusi penting dengan tingkat pengaruh sangat dominan terhadap kebijakan sektor kehutanan Indonesia setelah krisis moneter tahun 1997. IMF adalah lembaga keuangan international yang dibentuk tahun 1945, beranggotakan 184 negara. Indonesia menjadi anggota IMF pada 1967.

Tujuan IMF adalah mempromosikan kerjasama international, memfasilitasi pertumbuhan perdagangan international, mendorong stabilitas nilai tukar mata uang, membantu terbentuknya sistem pembayaran multilateral, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. IMF mendorong perdagangan bebas, globalisasi ekonomi, dan integrasi pasar keuangan global.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Development Association (IDA) atau dikenal dengan sebagai Bank Dunia adalah lembaga keuangan international yang memiliki misi untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk di negara berkembang.

Bank Dunia juga memiliki beberapa group perusahaan yang digunakan untuk memberikan bantuan atau pinjaman, seperti International Finance Corperation (IFC), Multirateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Masing-masing perusahaan tersebut mempunyai fokus yang berbeda-beda. Misalnya, IFC bertugas membantu pembiayaan di sektor swasta pada negara yang berisiko tinggi, MIGA memberikan asuransi (jaminan) risiko politik untuk investor dan kreditur bagi negara berkembang. Sementara, ICSID menawarkan jasa penyelesaian perselisihan antara investor asing dan negara tuan rumah.

Kebijakan hasil hutang

Kebijakan kehutanan kita, terlahir sebagai output dari proses balas jasa pencairan utang dari IMF dan Bank Dunia melalui CGI. Maka lahirlah kebijakan liberalisasi pasar di sektor kehutanan; antara lain pengurangan pajak ekspor atas kayu bulat, kayu gergajian, dan rotan.

Pajak ekspor turun menjadi 30 persen pada tahun 1998 dan menjadi 10 persen pada tahun 2000. kebijakan ini merupakan kewajiban pemerintah untuk menerapkan kebijakan struktural penghapusan tarif perdagangan, mengurangi pajak ekspor, deregulasi, dan privatisasi. Tujuannya adalah meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Walton dan Bar, 2001, menjelaskan bahwa melalui proses CGI, Bank Dunia mendorong Departemen Kehutanan untuk mengembangkan 11 kebijakan, antara lain mengawasi penebangan kayu liar, memberlakukan moratorium sementara terhadap konversi hutan alam, memperkuat kapasitas pengelolaan kebakaran hutan, memperhitungkan nilai pasar sebenarnya dari kayu bulat, melakukan desentralisasi yang akan memperkuat pengelolaan hutan lestari, menyelesaikan penilaian pemetaan hutan, mengurangi dan merestrukturisasi industri-industri kayu dan meningkatkan daya saing mereka.

Dalam kerangka perubahan struktural, Departemen Kehutanan sejak 2001 menerapkan beberapa kebijakan yang dianjurkan CGI antara lain; mengendalikan penebangan kayu illegal, mengendalikan kebakaran hutan, restrukturisasi industri kehutanan, rehabilitasi hutan dan pengembangan hutan tanaman, dan desentralisasi pengelolaan kehutanan.

Lahirnya kebijakan tersebut tidak mengubah sedikitpun kondisi sektor kehutanan di Indonesia. Tingkat deforestrasi dan pencurian kayu terus meningkat, desentralisasi tidak mendukung kelestarian hutan, industri kayu tidak efisien dan banyak yang tidak beroperasi secara maksimal atau berhenti sama sekali setelah lepas dari pengelolaan BPPN, dan konflik sosial semakin tinggi antara perusahaan kehutanan dengan masyarakat.

Menurut Bambang Setiono, CIFOR, 2005 menyebutkan, ada empat penyebab gagalnya kebijakan kehutanan di Indonesia. Pertama, kebijakan yang dibuat tidak konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, kebijakan kehutanan yang ada tidak bisa menjawab permasalahan kelembagaan sektor kehutanan. Ketiga, kebijakan kehutanan tidak mampu mengakomodir semua kepentingan para pihak terkait kebijakan tersebut. Keempat, lemahnya koordinasi antarlembaga pembuat kebijakan tersebut dalam implementasi kebijakan.

Kebijakan ekonomi IMF dan Bank Dunia mendorong berperannya investor asing jangka pendek, sementara revitalisasi ekonomi dan sektor kehutanan memerlukan investor baru yang bersedia melakukan investasi untuk jangka panjang.




*) Penulis adalah pegiat sosial dan lingkungan, tinggal di Banda Aceh

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Odd News

You won't believe

it, but it's true

Earth Day 2008

Get things and

get things for free.

Find out how.

All-Bran

10 Day Challenge

Join the club and

feel the benefits.

.

__,_._,___

No comments: