04 December 2007

Pembukaan Lahan Bisa Picu Konflik

KOMPAS
Rabu, 05 Desember 2007

Pembukaan Lahan Bisa Picu Konflik
Merauke Cadangkan 1,3 Juta Ha Kebun Sawit

Sentani, Kompas - Rencana pemerintah untuk membuka perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran di Papua berpotensi menjadi sumber konflik baru di Papua. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan untuk memahami demografi orang asli Papua.

"Transmigrasi orang dari luar Papua tanpa mempertimbangkan demografi orang asli Papua dan adat setempat hanya menebar benih konflik," ujar Otto Syamsuddin Ishak, peneliti senior Imparsial, dalam diskusi panel "Papua Tanah Damai", di Sentani, Selasa (4/12).

Menurut Otto, sudah saatnya elite politik di Papua merumuskan politik demografi yang mengedepankan kepentingan orang Papua. Jangan sampai politik demografi di Papua didominasi agenda ekonomi yang menjadi alasan bagi pemerintah untuk memobilisasi penduduk dari luar Papua.

Rencana pembangunan di Papua jangan hanya menghitung keuntungan ekonomi.

1,3 juta hektar

Pemerintah Kabupaten Merauke mencadangkan 1,3 juta hektar (ha) dari 4,4 juta ha total luas wilayah Kabupaten Merauke bagi pembukaan kebun kelapa sawit baru di Merauke.

Dari 31 investor yang akan menanamkan modal dalam pembukaan 1,3 juta ha sawit itu, tiga di antaranya telah mengantongi izin prinsip dari Gubernur Papua.

PT Bio Inti Agrindo dan PT Papua Agro Lestari masing-masing mengantongi izin prinsip pembukaan 39.000 ha perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting. Sementara PT Dongin Prabhawa mengantongi izin membuka 39.000 ha perkebunan sawit di Distrik Okaba.

Gubernur Papua Barnabas Suebu di Jayapura, Minggu (2/12), membenarkan pihaknya telah menerbitkan tiga izin prinsip itu. "Izin awal itu diberikan untuk melakukan survei dan melihat kondisi lapangan. Kelanjutan pembukaan perkebunan itu harus didahului analisa mengenai dampak lingkungan," ujarnya.

Suebu menjelaskan, Papua memprioritaskan dua kegiatan investasi, yaitu perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri, khususnya bahan pembuat kertas.

"Pemberian izin diberikan dengan hati-hati, karena harus ramah lingkungan dan dikelola secara berkelanjutan. Selain itu, kami mensyaratkan harus memberi nilai tambah bagi Papua. Kebun kelapa sawit jangan hanya menghasilkan CPO (minyak sawit mentah), tetapi harus menghasilkan produk akhir seperti margarin, minyak goreng," kata Suebu.

Selain tiga izin prinsip yang diterbitkan Gubernur Papua, ada dua investor perkebunan kelapa sawit yang sudah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP). PT Tandan Sawita dari Rajawali Group mengantongi IUP 26.300 ha sawit di Kabupaten Keerom. Sementara PT Pusaka Agro Lestari mengantongi IUP 39.000 ha sawit di Kabupaten Mimika.

Manager TransFly WWF-Indonesia di Merauke M Wattimena mengingatkan, Merauke bukan daerah yang memiliki mata air alami. WWF-Indonesia mencatat, Merauke merupakan bagian dari 10,12 juta ha kawasan TransFly, yaitu kawasan konservasi 2 juta ha air tawar di selatan Papua. "Semua kehidupan bergantung pada air sungai. Lokasi yang mendapat izin prinsip perkebunan sawit di Merauke adalah lokasi hulu sungai besar, seperti Kumbe dan Maro. Jika lokasi itu menjadi perkebunan sawit tentu dampak lingkungannya akan sangat besar," kata Wattimena.

Papua dalam Angka 2006 menyebutkan, luas kebun sawit di Papua sejauh ini mencapai 14.218 ha. Berdasar data Dinas Perkebunan Provinsi Papua, pada 2006 sekitar 4.500 ha tidak produktif dan perlu diremajakan. (ROW

No comments: