28 December 2007

Hutan dan Keadilan Rakyat Papua

SUARA PEMBARUAN DAILY

Catatan Akhir Tahun 2007

Hutan dan Keadilan Rakyat Papua

Hutan Papua dinobatkan menjadi paru-paru dunia karena mampu menyerap karbon yang berbahaya bagi kehidupan bangsa-bangsa. Adakah kompensasi bagi rakyat Papua yang sejak dahulu menjaga hutannya dan kini menjadi berarti bagi kehidupan?

Saat ini konsentrasi dunia tertuju ke Tanah Papua yang dinilai sebagai lokomotif penghasil oksigen bagi kehidupan di bumi. Alasannya, Papua masih memiliki keaslian hutan yang dianggap sebagai paru-paru dunia. Papua memiliki hutan yang luas dengan keanekaragaman flora dan fauna.

Sayangnya, kehidupan masyarakat adat Papua sangat memprihatinkan. Kekayaan alam yang melimpah, khususnya hutan justru saat ini dinilai sebagai bagian yang dapat "menyelamatkan dunia" dari ancaman pemanasan global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

Untuk menyelamatkan dunia, tak ada pilihan lain, kecuali memulai untuk tidak merusak hutan dengan aktivitas penebangan komersial yang hanya meraup keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan keseimbangan alam. Tak heran pada beberapa bulan terakhir, terjadi berbagai bencana alam sebagai dampak kerusakan hutan

Kebijakan penebangan hutan di Papua boleh dikatakan sangat dilematis. Pasalnya, Tanah Papua yang notabene merupakan daratan yang memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat kaya, tidak membuat pemiliknya hidup sejahtera. Sebaliknya, rakyat Papua hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Salah satu cara untuk menjungkirbalikkan kenyataan itu adalah dengan mengelola semua potensi kekayaan alam yang dimiliki Tanah Papua, termasuk hutan yang hendak diubah menjadi paru-paru dunia. Barangkali sudah saatnya semua pihak di dunia harus sadar bahwa rakyat Papua, khususnya masyarakat adat Papua, sejak dahulu selalu mendengungkan soal hak hidup, proteksi terhadap hak hidup masyarakat adat Papua. Mereka justru sangat arif memanfaatkan hutan karena bagi masyarakat adat, hutan adalah kehidupan.

Kehidupan itu wajib dijunjung dan dilestarikan untuk generasi berikutnya. Kesadaran itu muncul ketika sebuah lembaga di bawah PBB menyatakan Papua memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang paling rendah di dunia. Hal ini terlihat dari pendidikan dan kesehatan yang tertinggal, bahkan daerah dengan pengidap HIV/AIDS tertinggi di Indonesia, serta sarana transportasi yang minim.

Tentu saja, kondisi ini menimbulkan pemahaman bahwa Papua pun memiliki hak hidup yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan penduduknya yang sedikit, sesungguhnya dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya. "Apa pun alasannya hutan tak boleh ditebang," ujar Rudi Hanggua Mebri, Direktur Yayasan Sentani Papua, lembaga yang mengadvokasi masalah lingkungan di Kota Jayapura.

Menurutnya, sah-sah saja Papua dimasukkan dalam kebijakan dunia untuk melestarikan hutan. Artinya, ada pelarangan untuk tidak menebang hutan. Di sisi lain warganya juga punya hak menikmati kesejahteraan dari hasil hutan.

Kalau ada pelarangan untuk tidak menebang pohon, maka harus ada kompensasi kepada masyarakat adat pemilik lahan. Kompensasi itu digunakan untuk melanjutkan hidup mereka.

Kompensasi itu bisa digunakan untuk membangun manusia Papua yang kini hidup dalam kondisi memprihatinkan. Hampir 80 persen penduduk Papua hidup dala kondisi miskin.

"Jika tidak ada kompensasi dari negara-negara di dunia, maka tak ada alasan untuk melarang penebangan hutan di Papua, karena hutan akan dimanfaatkan untuk membangun manusia dalam upaya mendongkrak IPM," ujarnya.

Hutan Lestari

Menyelamatkan hutan Papua dari keserakahan, sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di kolong langit. Papua memiliki hutan yang luas dan alami, sehingga dari sana akan terpancar kehidupan.

Marshal Suebu, Pemimpin Club Pencinta Alam Hirosi mengatakan, konsep hutan lestari bukan saja menyelamatkan hutan, tapi yang terpenting adalah menyelamatkan hutan beserta kehidupan di sekitarnya, terutama manusia. "Apa artinya menyelamatkan hutan, tapi manusia dan makhluk yang hidup di dalamnya tidak bisa menikmati hasil hutan," tanyanya.

Marshal Suebu, yang tahun lalu menerima penghargaan Kalpataru dari pemerintah, berharap agar hutan lestari benar-benar diwujudkan, sehingga semua umat manusia dapat menikmati hasil hutan Papua.

Data Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan, total luas hutan Papua 31,4 juta hektare (ha). Lebih dari 14 juta ha adalah hutan lindung dan hutan konservasi. Di hutan-hutan ini tersimpan potensi flora dan fauna endemik yang luar biasa, yang tidak dijumpai di belahan dunia lain.

Data itu juga menyebutkan tentang potensi lain dari hutan Papua, di antaranya adalah potensi lestari kayu komersial mencapai 450 juta meter kubik. Bila dikelola, nilainya bisa mencapai US$ 500 miliar.

Kemudian, potensi kawasan hutan produksi konversi untuk pembangunan perkebunan mencapai 9 juta ha. Setiap 1 juta ha kawasan hutan produksi konversi yang ditanami kelapa sawit bisa menghasilkan bahan bakar nabati (BBN) dalam bentuk 130.000 barel biodiesel per hari dengan nilai ekspor mencapai US$ 5,6 miliar per tahun.

Kemudian, setiap 1 juta ha hutan produksi konversi yang diputuskan untuk tetap dipertahankan sebagai hutan alam (infact forest) dan diikutsertakan dalam program carbon trade melalui pendekatan pencegahan deforestasi (avoided deforestation), bisa menghasilkan penerimaan tunai sampai mencapai kurang lebih Rp 3 triliun.

Selain itu, masih potensi hutan sagu di Tanah Papua seluas 1,3 juta ha. Dengan asumsi tingkat tegakan optimum lestari sebanyak 200 batang sagu per ha, pengolahan pati sagu menghasilkan 15.000 kiloliter bioetanol per ha. Artinya, ada potensi bioetanol sebanyak 19 juta kiloliter setiap tahun, dengan nilai ekspor US$ 13 miliar. Bumi Papua juga punya potensi nipah yang bisa menghasilkan 6 juta kiloliter bioetanol dengan US$ 3,7 miliar.

Apabila semua pihak memperhatikan potensi itu, muncul paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, Papua kaya sumber daya alam, namun di sisi lain, sekitar 80 persen penduduknya tergolong miskin, bahkan miskin absolut. Untuk itu, tak ada alasan untuk tidak memanfaatkan potensi alam Papua sebagai bentuk kebijakan baru untuk membangun Papua agar tidak menjadi yang tertinggal, termiskin, dan terbodoh di negara ini.

Terkait kondisi itu, anggota DPR Papua, Weynand menilai, Papua boleh saja menjadi paru-paru dunia, tetapi harus ada keadilan bagi rakyat. Artinya, kalau dunia merasa bahwa hak hidup mereka mulai terancam dengan menipisnya kandungan oksigen bumi, maka mereka juga harus tahu bahwa rakyat Papua juga punya hak yang sama. Sejak lama Dewan Adat Papua menyuarakan proteksi hak hidup rakyat Papua di atas tanahnya sendiri. Tetapi hal itu tak pernah didengar.

Untuk itu, Watori meminta semua kalangan mencabut pernyataan bahwa rakyat Papua yang hidup di hutan-hutan adalah primitif. Padahal, merekalah yang menjadi "penyelamat dunia" karena telah memelihara yang mampu menyerap karbon. "Sekarang siapa yang primitif? Untuk itu, semua bangsa harus memberi apresiasi kepada rakyat Papua bahwa mereka bukanlah primitif seperti yang dibayangkan. Harus ada bargaining untuk keadilan rakyat Papua," tegasnya. [SP/Gabriel Maniagasi dan Roberth Isidorus VS]




Last modified: 28/12/07

No comments: