06 November 2007

[sobat-hutan] Terdakwa Perusak Hutan Bebas

 
, 06 Nov 2007,
 

Terdakwa Perusak Hutan Bebas

Aktivis Lingkungan Kecewa, Dephut Malah Senang
MEDAN - Adelin Lis, terdakwa pembalakan liar di Sumatera Utara, bebas di tangan para hakim Pengadilan Negeri Medan kemarin. Pria yang pernah menjadi buron dan ditangkap dengan susah payah oleh petugas KBRI Tiongkok itu kini menghirup udara segar. Pengadilan menganggap bahwa dakwaan JPU, baik menyangkut pidana korupsi maupun perusakan hutan, tidak terbukti sama sekali.

Putusan kontroversial hakim itu mengagetkan para aktivis lingkungan. Pengamat hukum dan lingkungan dari Bakumsu (Badan Advokasi dan Bantuan Hukum Sumut) Mangaliat Simarmata SH, misalnya, menyambut vonis itu sebagai hari berkabung lingkungan hidup. Dia menyatakan, pembebasan Adelin membuktikan bahwa penegakan hukum di Sumut khususnya dan di Indonesia khususnya benar-benar sangat suram.

Mangaliat menilai, hakim dan jaksa sama sekali tidak menggunakan logika hukum yang benar dan nurani dalam menangani kasus itu. "Ini seperti sidang dagelan saja. Nurani hukum sudah hilang dari aparat hukum kita," ujarnya setelah sidang.

Secara terpisah, Koordinator Hukum Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Rully Sumanda terkesan kaget ketika mendengar vonis bebas Adelin. Dugaan awal, Adelin bakal dijatuhi hukuman meskipun ringan. "Saya shock mendengarkan. Ini di luar perkiraan," ujar Rully dengan nada sedih.

Apa alasan pembebasan terdakwa perusak 58 ribu hektare hutan di Kabupaten Madina Sumut itu? Dalam sidang, Ketua PN Medan Arwan Byrin SH sebagai ketua sidang menyatakan bahwa pembuktian tim JPU yang diketuai oleh Eduward Kaban SH dari Kejatisu tidak disertai bukti-bukti yang cukup.

Soal pidana korupsi, menurut majelis hakim, tidak terbukti adanya penebangan hutan di luar areal RKT (rencana kerja tahunan). Dengan begitu, dakwaan penunggakan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tidak terbukti pula.

Majelis hakim malah meragukan akurasi hasil penelitian saksi ahli Dr Basuki Wasis dan Dr Darsono dari Institut Pertanian Bogor yang dihadirkan JPU. Dasarnya, penelitian mereka, yang hasilnya menyatakan bahwa di areal HPH PT KNDI (Keang Nam Development Indonesia) milik Adelin terjadi kerusakan hutan parah, hanya dilakukan satu hari. Seharusnya, kata hakim, dua bulan. Karena itu, hakim pun meloloskan Adelin dari jerat pasal perusakan hutan.

Putusan hakim benar-benar "berpihak" kepada PT KNDI. Walaupun mengakui PT KNDI tidak menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), hakim menyerahkan sanksinya kepada menteri kehutanan sebagai pemberi dan pencabut izin HPH. Dengan kata lain, majelis sepakat bahwa PT KNDI hanya dikenai sanksi administratif atas perusakan maupun pelanggaran hukum lain terhadap 58 ribu ha hutan di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Madina.

Dalam putusan kemarin, majelis juga menyatakan bahwa izin HPH PT KNDI masih sah hingga sekarang. Mereka berpegang pada "surat sakti" Menhut M.S. Kaban kepada Kapoldasu bertanggal 21 April 2006 dan Kapolri Jenderal Sutanto bertanggal 7 Juni 2006.

Inti surat Menhut ke Kapoldasu yang sempat menjadi polemik itu, antara lain, menyebutkan, PT Mujur Timber, PT Inanta Timber, dan PT Keangnam Development merupakan perusahaan swasta PMDN yang memiliki IUPHHK/HPH. Kaban juga minta Kapoldasu memproses kasus tersebut secara objektif. Kapoldasu juga diminta dapat membedakan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana.

JPU yang dipimpin Harli Siregar SH langsung banding. Disinggung soal alasan hakim bahwa pembuktian lemah, Harli mengatakan sudah berusaha maksimal. Dua minggu lalu, Harli dkk menuntut Adelin hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 119,9 miliar ditambah US$ 2 juta. Namun, semuanya kandas di tangan majelis hakim.

Sebagaimana diketahui, 20 Juni 2007 lalu, Adelin Lis selaku direktur keuangan PT KNDI didakwa atas kasus pidana korupsi dan kerusakan hutan. Itu dipersoalkan karena tidak direalisasikannya empat ketentuan dalam Kepmen No 805 Tahun 1999 yang harus dilaksanakan PT KNDI selaku pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).

Empat ketentuan tersebut merupakan syarat dikeluarkannya IUPHHK oleh Menhut RI. Disebutkan dalam kepmen itu, jika dalam dua tahun tidak dilaksanakan, maka izin tersebut akan dicabut. Empat ketentuan itu ialah melaporkan setiap rencana karya penebangan secara berkala kepada Dinas Kehutanan, melakukan prosedural tebang pilih tanaman Indonesia (TPTI) dalam penebangan, dan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR), serta memberikan 45 persen saham PT KNDI kepada tiga instansi di Kabupaten Madina. Yakni Dinas Pendidikan (10 persen), Dinas Koperasi dan UKM (25 persen), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (10 persen).

Jaksa agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Abdul Hakim Ritonga langsung menginstruksikan kepada Kejati Sumatera Utara untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut. "Saya tidak sependapat dengan putusan itu dan telah memerintahkan jaksanya untuk mengajukan kasasi," tegas Ritonga saat dihubungi kemarin.

Ritonga menolak tudingan jaksa penuntut umum (JPU) tidak serius membuktikan perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam persidangan Adelin Lis. "Nggak benar kalau kami nggak maksimal, apalagi tidak mengantisipasi putusan bebas tersebut," ujar pria asli Sumatera Utara itu. Dia juga membantah informasi yang menyebutkan Kabareskrim pernah menemuinya untuk membicarakan penggantian JPU kasus tersebut.


Dephut Gembira

Bila aktivis lingkungan sedih, Dephut (Departemen Kehutanan) justru menyambut baik bebasnya Adelin Lis. Juru Bicara Dephut Agung P. Sarjana bahkan secara terang-terangan mengakui, Dephut bersama Asosiasi Pengusaha Hutan telah berusaha semaksimal mungkin demi bebasnya bos Mujur Timber itu dari jeratan hukum. Alasannya, sebagaimana sering dikatakan Menhut M.S. Kaban, perusahaan milik Adelin tergolong legal dan pelanggaran yang dilakukan hanya merupakan pelanggaran administrasi.

"Kalau hakim mengatakan tidak ditemukan bukti tindak pidana, ya memang nggak ada buktinya. Perusahaan Adelin itu kan legal. Kalau pun ada pelanggaran, itu pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan Dephut untuk menanganinya," jelas Agung.(agm/dia/jpnn)



Data dan Fakta yang Diabaikan Majelis Hakim

Saksi Ahli Diragukan, Saksi Kunci Tak Hadir
1. Kesaksian Zairun Harahap (Pejabat Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/P2SKSHH) dan Hanafi Hasibuan (Pejabat Pembuat Laporan Hasil Produksi/P2LHP). Keduanya menjelaskan, selama 2003-2005, pihaknya tidak melakukan pengecekan lapangan atas hasil tebangan PT KNDI sebelum SKSHH-nya dibuat.

2. Perbedaan data pengangkutan kayu pada 15 Juni 2005. Data laporan hasil pengecekan lapangan menyebutkan, volume kayu mencapai 97 ribu meter kubik, sedangkan di SKSHH hanya 91 ribu meter kubik. Berarti, ada selisih volume kayu yang merugikan negara. Sebab, besaran provisi sumber daya alam dan dana reboisasi ditentukan oleh besaran volume kayu di SKSHH.

3. Saksi Ir Rura Ginting dari Dishut Sumut menyatakan, PT KNDI benar telah melanggar sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi dalam penebangan sebagai perusahaan pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dari menteri kehutanan RI. Yakni, penentuan batas areal penebangan dan penandaan kayu tebangan.

4. Rura juga mengaku, di areal HPH PT KNDI, terjadi perambahan liar. Terjadi penggundulan hutan dengan mengabaikan asas lestari dan prosedur tebang pilih. Namun, dirinya tidak tahu pelakunya, termasuk adanya pembukaan lahan kebun sawit liar. Hal itu terbukti pada hasil cek lapangan yang dia lakukan beserta timnya pada 2004-2005. Dia menemukan, di areal HPH PT KNDI, batas-batas atau pacak lahan sudah tidak keruan.

5. Menurut keterangan Kabag Perencanaan yang merangkap pengawas lapangan, Umasda, realisasi rencana kerja tahunan (RKT) yang dia susun tidak berjalan maksimal. Terutama, program pemberdayaan masyarakat.

6. Dirut PT KNDI Ir Oscar Sipayung yang diperiksa di persidangan mengaku tidak menjalankan ketentuan IUPHHK.

7. Persoalan pelanggaran RKT itu, menurut saksi ahli Ir Darsono dari IPB, jelas merupakan tindak pidana. Sebab, kata dia, segala aktivitas penebangan hutan tanpa izin dan menyebabkan berubahnya fungsi hutan sudah termasuk tindakan pidana, meski pelaku memiliki izin HPH.

8. Tiga saksi kunci dalam kasus tersebut tidak dihadirkan. Yakni, Ir Washington Pane (direktur perencanaan dan produksi PT KNDI), Susilo Setiawan (manager camp PT KNDI), serta Amru Daulay (bupati Madina selaku pemberi izin prinsip PT KNDI).
(sumut pos/jp

__._,_.___
Yahoo! News

Odd News

You won't believe

it, but it's true

Yahoo! Groups

Endurance Zone

Communities for

increased fitness.

Women of Curves

on Yahoo! Groups

see how women are

changing their lives.

.

__,_._,___

No comments: