30 November 2007

Kasus Menhut: Mensesneg dan Jubir Tidak Tahu


SUARA PEMBARUAN DAILY

Pemeriksaan Menhut

Mensesneg dan Jubir Tidak Tahu

Dok SP - MS Kaban

[JAKARTA] Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa dan Juru Bicara Kepresidenan Andi A Mallarangeng menyatakan tidak tahu menahu soal izin pemeriksaan untuk Menteri Kehutanan MS Kaban yang diminta Polda Riau. Hatta Rajasa menyebutkan, soal izin seperti itu wewenang Sekretaris Kabinet (Seskab), Sudi Silalahi, sedangkan Andi A Mallarangeng mengatakan, "Tanya Jaksa Agung atau Mensesneg, saya tidak tahu itu".

Ditanya wartawan seusai pertemuan prakonsultasi Presiden dan DPR, Kamis (29/11) malam, Hatta mengatakan, untuk soal-soal seperti itu tidak berada di wilayah wewenang dan tugasnya.

"Bukan di tempat saya kalau soal pemeriksaan, jadi saya enggak tahu, karena itu urusan pemerintahan," katanya. Sementara Andi mengatakan, "Saya enggak ngikuti jadi karena itu saya enggak tahu, tanya Mensesneg-lah itu karena Mensesneglah yang paling tahu".

Kapolda Riau Brigjen Pol Sutjiptadi, di Pekanbaru, dua hari lalu menyatakan tengah menunggu izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa Menteri Kehutanan MS Kaban (SP, 29/11). Izin itu, katanya, bisa cepat bisa lambat dan pihaknya siap menunggu. Pemerintah sejauh ini belum merespons atau menyikapi rencana Polda tersebut, khususnya terkait dengan Menteri Kehutanan MS Kaban.

Secara terpisah, staf pengajar Universitas Negeri Riau (Unri) Edi Yanus Halim kepada SP, Jumat (30/11) pagi menegaskan agar pemerintah harus memberikan kepastian hukum untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut. Sejauh ini, akibat ketidakpastian hukum, penanganan illegal logging sering kali berlarut-larut. Padahal, kasus itu biasanya melibatkan banyak pihak, mulai dari tim Presiden, DPR, dan Mabes Polri.

"Ketidakpastian hukum itu membuat terganggunya entitas bisnis pulp & paper dengan bisnis lainnya. Sektor ekonomi dan sosial, baik secara regional, nasional, sampai internasional, bisa terganggu. Apa pun bisnis di dunia ini, jika tidak ada kepastian hukum maka akan menumbuhkan ketidaknyamanan, baik dari segi aspek hukum maupun iklim investasi," katanya.

Dia mengimbau penegak hukum agar bertindak sesuai dengan jalur yang benar. "Siapa pun yang dinyatakan bersalah hendaknya segera diproses. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti pelanggaran kasus tersebut, hendaknya segera diumumkan untuk kepentingan keadilan sebagaimana dituntut masyarakat," kata Yanus. [G-5/Y-3]


Last modified: 29/11/07

No comments: