17 November 2007

[sobat-hutan] Bisakah Hukum Mengurangi Kerusakan Hutan?

 
 
Sabtu, 17 November 2007
 
 

Bisakah Hukum Mengurangi Kerusakan Hutan?
Oleh: Elsinta Prihatini SH


 

Kerusakan hutan di Indonesia sudah makin parah termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Indonesia adalah negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia, sekitar 2,8 juta hektar hutan hilang dalam tiap tahun. Rusaknya alam ini dikarenakan berbagai tindakan ilegal seperti pembalakan dan penambangan baik emas, batu dan pasir di kawasan hutan.

Daerah ini kehilangan kawasan hutan seluas 130.398 hektar per tahun, salah satu penyebabnya karena aktivitas illegal logging dan faktor lain karena kebakaran hutan yang terjadi tahun 1997 dengan kerugian secara ekonomi lebih dari Rp 64 miliar, demikian keterangan tertulis EC-Indonesia FLEGT Support Project. Kerugian ekologis kebakaran hutan nilainya juga sangat besar, yakni mencapai Rp2,5 triliun. Belum lagi akibat dari kegiatan pertambahan illegal yang menurut data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kalbar pada 1999 tercatat ada 3.573 unit dompeng (Antara; 27 Juni 2007).

Praktek ilegal yang disebutkan di atas merupakan penyebab utama kerusakan hutan di Kalbar. Kegiatan itu dijalankan dengan sistem yang baik sehingga sulit tersentuh hukum baik Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan maupun Undang-undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bisnis ilegal di kawasan hutan merupakan kegiatan kriminal mempunyai pendukung kuat dengan jaringan kerja yang dapat mengancam penegakan hukum di Indonesia. Tidak heran kalau mendengar atau membaca berita di media massa, para pelaku ilegal logging hanya dihukum beberapa tahun atau bahkan pembakar hutan divonis bebas oleh pengadilan. Seperti kasus pembakaran lahan di Kabupaten Sambas, terdakwa bebas dan tidak tersentuh hukum.

Usaha memberantas pembalakan liar sebenarnya juga gencar. Dalam kurun waktu 2006-2007 saja, polisi menangani 68 kasus pembalakan liar dengan jumlah kekayaan negara yang dapat diselamatkan Rp 1,3 miliar. Dinas Kehutanan Kalbar pada tahun 2005-2006 telah menangani 137 kasus, dengan hasil lelang barang bukti kayu senilai Rp 34,2 miliar.

UU No. 41/1999 mempunyai kelemahan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) membuktikan pelaku utama dan para beking dalam kasus illegal logging. Mengapa? karena menurut UU Kehutanan, pelaku illegal logging adalah mereka yang dengan sengaja melakukan penebangan, membawa, menguasai, dan mengangkut kayu tanpa izin-izin yang sah. Semua aktifitas ini tidak pernah dilakukan oleh pelaku intelektual dan para beking illegal logging. Hal ini semua dilakukan oleh buruh tebang dan pemilik alat angkut, merekalah yang selalu dijerat hukum.

Di atas telah digambarkan kerusakan hutan dan usaha pemerintah memerangi tindakan ilegal di kawasan hutan. Efektifkah aturan perundang-undangan yang ada mengurangi kerusakan hutan? Era kepemimpinan Presiden RI Megawati Soekarnoputri menginisiasikan Launching Nasional Anti Illegal Loging. Dimana telah membangun wacana publik untuk membangun kekuatan masyarakat sipil untuk mengantisipasi besarnya kerusakan hutan akibat illegal logging.

Tentunya perlu sebuah kampanye cinta hutan dan memberikan jalan keluar bagi masyarakat pembalak hutan supaya tidak terlibat aktivtas ilegal logging. Pengalihan pekerjaan pelaku ilegal logging oleh pemerintah sendiri sampai sekarang masih mengalami kendala. Karena perlu sebuah program terpadu lintas departemen di tingkat pusat. Selain itu, gerakan rehabilitasi hutan dan lahan juga belum menampakkan hasil di era Presiden SBY. Sedangkan hutan setiap hari dijarah, baik skala kecil maupun besar dan merugikan negara.

Menurut pemerhati lingkungan hidup Dewa Gumay (16 Mei 2007), salah satu upaya mengurangi tindakan ilegal di kawasan hutan menggunakan UU PPATK. Apa hubungannya aturan ini dengan hutan. Kayu yang diambil dari hutan Kalbar diekspor ke luar negeri. Tentunya transaksi yang dilakukan melalui dunia perbankan. Sehingga perlu dimanfaatkan aturan tentang pencucian uang (UU No. 15/2002), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun dibentuk untuk menangani masalah pencucian uang di Indonesia. Selain polisi dan jaksa, PPATK akan bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal serta berbagai lembaga untuk mencegah dan memberantas pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Bahkan aturan UU No. 15/2002 telah direvisi menjadi UU No. 25/2003 dengan memasukkan sektor kehutanan kedalamnya sebagai salah satu bidang yang memiliki risiko terjadinya pencucian uang.

Apapun bentuk solusi yang dilakukan pemerintah, tentunya harus mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena tindakan yang dilakukan baik pemberantasan ilegal logging, pencegahan pencucian uang, rehabilitasi lahan dan hutan maupun reboisasi jika tidak didukung oleh rakyat, maka tidak akan berjalan dengan baik.

Semuanya tergantung kita sebagai pribadi-pribadi yang mencintai hutan atau tidak. Apakah kita bisa bersahabat dengan hutan yaitu menjaganya agar tetap utuh dan hijau, tidak dijarah atau dirusak oleh tangan-tangan jahil. Ketika kita sudah bersahabat dengan hutan, mari kita hijaukan alam ini dengan menanam satu pohon di sudut rumah atau lingkungan tempat tinggal. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan dari hutan, kalau kita tidak menghijaukan lingkungan di kediaman sendiri. Atau kita tidak akan pernah menghirup udara segar dan akan lebih banyak menghisap karbondioksida. Mari kita galakkan cinta hutan dan lingkungan. Sehingga Kalbar tetap hijau.


* Penulis : Pemerhati Lingkungan Hid

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Get it all here

Breaking news to

entertainment news

Real Food Group

on Yahoo! Groups

What does real food

mean to you?

Yahoo! Groups

Get info and support

on Samsung HDTVs

and devices.

.

__,_._,___

No comments: