30 November 2007

Kasus Menhut: Mensesneg dan Jubir Tidak Tahu


SUARA PEMBARUAN DAILY

Pemeriksaan Menhut

Mensesneg dan Jubir Tidak Tahu

Dok SP - MS Kaban

[JAKARTA] Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa dan Juru Bicara Kepresidenan Andi A Mallarangeng menyatakan tidak tahu menahu soal izin pemeriksaan untuk Menteri Kehutanan MS Kaban yang diminta Polda Riau. Hatta Rajasa menyebutkan, soal izin seperti itu wewenang Sekretaris Kabinet (Seskab), Sudi Silalahi, sedangkan Andi A Mallarangeng mengatakan, "Tanya Jaksa Agung atau Mensesneg, saya tidak tahu itu".

Ditanya wartawan seusai pertemuan prakonsultasi Presiden dan DPR, Kamis (29/11) malam, Hatta mengatakan, untuk soal-soal seperti itu tidak berada di wilayah wewenang dan tugasnya.

"Bukan di tempat saya kalau soal pemeriksaan, jadi saya enggak tahu, karena itu urusan pemerintahan," katanya. Sementara Andi mengatakan, "Saya enggak ngikuti jadi karena itu saya enggak tahu, tanya Mensesneg-lah itu karena Mensesneglah yang paling tahu".

Kapolda Riau Brigjen Pol Sutjiptadi, di Pekanbaru, dua hari lalu menyatakan tengah menunggu izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa Menteri Kehutanan MS Kaban (SP, 29/11). Izin itu, katanya, bisa cepat bisa lambat dan pihaknya siap menunggu. Pemerintah sejauh ini belum merespons atau menyikapi rencana Polda tersebut, khususnya terkait dengan Menteri Kehutanan MS Kaban.

Secara terpisah, staf pengajar Universitas Negeri Riau (Unri) Edi Yanus Halim kepada SP, Jumat (30/11) pagi menegaskan agar pemerintah harus memberikan kepastian hukum untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut. Sejauh ini, akibat ketidakpastian hukum, penanganan illegal logging sering kali berlarut-larut. Padahal, kasus itu biasanya melibatkan banyak pihak, mulai dari tim Presiden, DPR, dan Mabes Polri.

"Ketidakpastian hukum itu membuat terganggunya entitas bisnis pulp & paper dengan bisnis lainnya. Sektor ekonomi dan sosial, baik secara regional, nasional, sampai internasional, bisa terganggu. Apa pun bisnis di dunia ini, jika tidak ada kepastian hukum maka akan menumbuhkan ketidaknyamanan, baik dari segi aspek hukum maupun iklim investasi," katanya.

Dia mengimbau penegak hukum agar bertindak sesuai dengan jalur yang benar. "Siapa pun yang dinyatakan bersalah hendaknya segera diproses. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti pelanggaran kasus tersebut, hendaknya segera diumumkan untuk kepentingan keadilan sebagaimana dituntut masyarakat," kata Yanus. [G-5/Y-3]


Last modified: 29/11/07

29 November 2007

SBY plan to curry favour at summit

SBY plan to curry favour at summit

Stephen Fitzpatrick, Jakarta correspondent | November 30, 2007

INDONESIAN President Susilo Bambang Yudhoyono has ordered his Forestry Minister to stop awarding logging concessions in an attempt to curry world favour ahead of the United Nations climate change conference in Bali.

However, the besieged minister, Malam Kaban, retorted that existing forestry regulations were "adequate" and called for "interest groups" in Sumatra - including members of a presidential anti-illegal logging task force - to stop "disturbing" commercial operations on the island.

Mr Kaban is already under a cloud for his role in the freeing of an accused illegal logging baron, Adelin Lis, in Sumatra.

Since the Lis decision, Dr Yudhoyono has been under pressure to sideline or sack his minister, who wrote a letter to judges ahead of their verdict assuring them of Mr Lis's proper behaviour.

Police later said it was the strongest case they had ever assembled against an illegal logging operation, and questioned the minister's motives for intervening.

Mr Lis fled, presumably abroad, immediately after being set free; there have been accusations he was assisted in his flight by unnamed high-level figures.

The rapid destruction of Indonesia's 91million hectares of rainforest has made the country one of the biggest contributors of greenhouse gases to the atmosphere - sitting in third place behind the US and China on most assessments.

At a ceremony to mark the beginning of planting 79 million trees across the nation, Dr Yudhoyono described illegal loggers as the "enemies" of the people.

However, in a clear sign that there will be no sanctions against the Suharto-era cronies who made their fortunes ransacking Indonesia's natural resources - many of whom continue to earn vast sums from associated industries such as palm oil production - Dr Yudhoyono urged his audience to "look to the future, not thepast".

Comparing the illegal forestry operations of the past to "a great party" that now required a joint clean-up effort, the President said: "The dishes are dirty, but we are washing them together. Don't get in the way of that - Mr Kaban, please look after Indonesia's forests."

Veteran ecologist Otto Soemarwoto, an outspoken critic of the blind eye turned by former president Suharto to environmental pillage, warned yesterday that while Dr Yudhoyono's warnings sounded like "good policy", there were serious concerns over implementation.

"Everything he has done of late is about facing the upcoming Bali conference," Professor Soemarwoto told The Australian.

"The Forestry Department's track record is terrible. Illegal logging in national parks is obvious - anyone who can't see that is blind. If the destruction continues, this minister (Mr Kaban) must be sacked."

Budiman Sudjatmiko, from the opposition Indonesian Democratic Party for Struggle, warned: "The people have heart and eyes to see: why are there no ministers or former minister's from the Suharto era who are being brought to justice?"

Mr Kaban insisted his department was acting within its guidelines in dealing with forestry concessions, saying that "the rules that exist are, I believe, good enough" and complaining that too many interests were trying to intervene in forest management.

"Leave it to (the Forestry Department) - let's not have interventions from other interests," he insisted. "It clearly disturbs the forest industry, reflects a lack of legal certainty and causes unemployment."

The environmental activist group Greenpeace has been maintaining a "forest defenders camp" in the Sumatran region of Riau, although Mr Kaban would also have been referring to a presidential anti-illegal logging initiative that he has consistently refused to support.

27 November 2007

[sobat-hutan] AALI Perluas Lahan Sawit 30.000 Hektare

 

AALI Perluas Lahan Sawit 30.000 Hektare



Bandung - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) akan memperluas usahanya dengan membuka lahan baru kelapa sawit seluas 30.000 hektare (ha) pada 2008. Lahan baru yang akan dibuka oleh anak perusahaan Astra Internasional ini akan tersebar di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.


"Kita akan melakukan perluasan lahan 25.000 ha hingga 30.000 ha pada tahun depan," kata Presiden Direktur PT AALI Widya Wiryawan di sela-sela workshop Wartawan Industri, akhir pekan lalu. Menurut Widya, dengan perluasan tersebut, total luas lahan kelapa sawit yang dimiliki AALI akan menjadi 258.862 ha. Sementara hingga Oktober 2007, penanaman lahan baru kelapa sawit milik AALI telah mencapai 12.863 ha atau sekitar 76,7 persen dari total perluasan target tahun ini sebanyak 17.000 ha. Saat ini lanjut Widya, total luas tanaman lahan kelapa sawit milik AALI telah mencapai 228.862 ha atau meningkat 7,1 dibandingkan tahun lalu.


Mengomentari kinerja AALI sepanjang 2007 ini, Widya mengungkapkan dari total produksi CPO, produksi perusahaannya memang mengalami penurunan sebesar 5,9 persen. Hingga Oktober 2007, total produksi CPO AALI hanya sebesar 730.000 ton. Padahal, pada periode yang sama di tahun 2006, produksi CPO mereka mencapai 776.000 ton.


"Kemarau tahun lalu berakibat pada produksi kita di semester I 2007. Tapi menjelang akhir tahun ini kita optimistis produksi bisa meningkat karena sudah masuk musim penghujan," tukasnya. Walaupun produksi sedikit menurun, secara finansial laba bersih yang dihasilkan AALI mengalami peningkatan signifikan. Hingga September 2007, laba bersih AALI tercatat sebesar Rp 817 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 106,4 persen dibandingkan laba bersih hingga periode yang sama tahun lalu yang hanya tercatat Rp 396 triliun. "Kami diuntungkan dengan kenaikan harga CPO dunia yang rata-rata naik sebesar 66,1 persen. Harga sekarang sudah mencapai Rp 5.763 per kilogram," ujarnya. Penerapan pungutan ekspor CPO pada tahun ini juga mempengaruhi kinerja ekspor mereka yang turun sebesar 51,6 persen dari 257.145 ton pada Oktober 2006, menjadi 124.450 hingga periode yang sama tahun ini. Sebaliknya, penjualan CPO untuk pasar dalam negeri justru mengalami peningkatan sebesar 13,2 persen dari 504.378 ton per Oktober 2006 menjadi 571.067 ton pada tahun ini.
(moh ridwan)

__._,_.___
Yahoo! News

Odd News

You won't believe

it, but it's true

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

Yahoo! Groups

Going Green

Share your passion

for the planet.

.

__,_._,___

23 November 2007

[sobat-hutan] Pendapatan Pariwisata Perhutani Jabar-Banten 2007 Lampaui Target

 
----- Original Message -----
From: Holy Uncle
Sent: Saturday, November 24, 2007 10:28 AM
Subject: [tourismindonesia] Pendapatan Pariwisata Perhutani Jabar-Banten 2007 Lampaui Target

23/11/07 15:40

Pendapatan Pariwisata Perhutani Jabar-Banten 2007 Lampaui Target


Bandung (ANTARA News) - Pendapatan sektor pariwisata Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten hingga 21 November 2007 mencapai Rp6,89 miliar, yang berarti melampaui target tahun ini sebesar Rp5,62 miliar.


Ketua Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten, Komaruddin, di Bandung, Jumat, mengatakan bahwa pendapatan tersebut berasal dari 42 obyek wisata alam dengan jumlah pengunjung 883 ribu orang.


Untuk tahun ini, ia memperkirakan, pendapatan bersih akan sebesar Rp7,5 miliar setelah dikurangi pajak dan retribusi untuk Pemerintah Daerah.


Pada 2006, target Rp4,15 miliar dapat terlampaui hingga mencapai Rp4,58 miliar. Rencananya untuk tahun depan target pendapatan sektor pariwisata ini sebesar Rp8,5 miliar.


Sejumlah obyek andalan Perhutani antara lain Carita Banten, Curug Cilember Bogor, Penangkaran Buaya Blanakan Subang, Tangkuban Perahu Bandung Utara dan Resort Gunung Patuha Bandung Selatan.


Perhutani menggandeng investor dalam pengembangan obyek wisata yang tersebar di 42 titik wilayah Jabar-Banten itu. (*)
 
 
 
http://www.antara.co.id/arc/2007/11/23/pendapatan-pariwisata-perhutani-jabar-banten-2007-lampaui-target/



You keep typing, we keep giving. Download Messenger and join the i'm Initiative now. Join in!


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.16.5/1148 - Release Date: 23/11/2007 19:39

__._,_.___
Yahoo! News

Fashion News

What's the word on

fashion and style?

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

Dog Groups

on Yahoo! Groups

discuss everything

related to dogs.

.

__,_._,___

18 November 2007

[sobat-hutan] Re: [infosawit] terbetik berita

All..
 
Email dibawah [bagian 1] adalah jawaban saya atas email dari KMSI/DMSI yang memberikan respon bahkan semacam keberatan ataupun dapat saya klasifikasikan sebagai suatu pernyataan yang sepertinya menuduh saya menyebarkan berita bohong dan tidak berdasar [email bagian 2].
Berita yang dianggapnya bohong  dan tidak berdasar itu adalah pada email saya pertama [bagian 3].
Sesudah beberapa hari saya berikan jawaban seperti pada [email bagian 1] dan beberapa yang di cc kan email oleh KMSI/DMSI saya kirimkan sms bahwa saya sudah kasih jawaban atas email DMSI/KMSI [yang tanpa nama dan seperti email dari organisasi liar saja] beberpa pihak tersebut membalas email saya "terima kasih atas sharingnya dan penjelasannya".
 
Ada satu pertanyaan saya yang belum terjawab dalam hal ini. Apakah isi dokument [Laporan Komunikasi RSPO Liaison Office C-02 pada halaman 4 atau halaman terakhir]..hasil pertemuan : Side Event -Stakeholders Dialogue on RSPO Indonesia Liaison Office pada tanggal 21 Nop 2006 bertempat di Meritus Mandarin South Tower Room 837 Singapore pada jam 18.15 -19.30 WIB yang mana pertemuan itu dihadiri oleh : Liz Chidley-Emily Fitzherbert-Greg McDonald-Andrea Gibson-Rudy R. Sumopawiro-Su Mei Toh-Paul Wolvekamp-Fitrian Ardiansyah-Bryan Dyer-Yudi Iskandarsyah-A.H. Semendawai-Rudy Lumuru-Daud Dharsono-Ismu Zulfikar-Derom Bangun-Rosediana Suharto-Roselia-Jacquemard-Kifly Simanjuntak-Soekisman Tjitrosemito-Edison Purba-Nadine Darmadi-Ronald Zwart-Jan Kees Vis-Teoh Cheng Hai-Andrew Ng-Si Siew Lim-.Aemelia Kalsom dan Deuxiemi Kusumadewi
tersebut benar adanya ?
 
Sayangnya belum ada pernyataan berani terbuka dari yang terlibat disana.  Sesungguhnya bagi saya, benar atapun tidak, bukan masalah, masing-masing pihak punpya sikap, apakah akan menjadi bagian dari kelompok yang akan melakukan counter atas kelompok yang melakukan kampanye melawan perkebunan sawit atau bahkan akan berkolaborasi dengan iblis dan setan sekalipun,...saya tidak peduli.
 
Saya hanya ingin meyakinkan diri saya dan mengetahui, "siapa-berwarna apa, siapa punya sikap-apa" itu saja.
Namun demikian, saya juga ngerti akan pepatah lama " tidak ada maling yang mengaku, kalau maling mengaku akan penuh isi penjara".  Jadi dengan demikian maka semakin jelas siapa memakai topeng apa.
 
Kepada kawan2 dari WWF [karena lembaga ini yang namanya tertulis di dokument itu], kalaupun anda berada pada posisi betul2 seperti yang tertuang dalam dokument itu, jagan anda pikir bahwa saya keberatan atau tersiksa karenannya.  Tidak ada sedikitpun dihati dan pikiran saya untuk keberatan akan posisi anda itu.  Silakan saja anda melakukan seperti yang tertuang dalam dokument itu, karena saya juga tidak akan meratap atau menangis karenanya.
 
Anda [WWF] harus bangga bahwa anda mempunyai pilihan sikap sedemikian itu, tidak ada yang salah kok.  Dan anda juga akan memiliki suatu kebanggan lain bila anda betul-betul tegas, jelas dan terbuka atas sikap itu.  Itu lebih terhormat ketimbang sumir, remeng, abu-abu, bancir. iya khan?
 
baiklah, saya nulis ini untuk sharing pengalaman dan informasi ke kawan-kawan saja.
 
nordin
 
ps. to orang yang nulis email dari DMSI dengan alamat : Indonesian Palm Oil Commission
Secretariat: c/o. Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian, Kanpus Deptan Gedung C Lt. 5 R. 504
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, Indonesia
Tel/Fax. +62 21 7827460
HARAP LAIN KALI NULIS EMAIL DIKASIH NAMA PENULIS / PENGRIMNYA, BIAR TDK TERKESAN LIAR.
Saya yakin organisasi anda penuh dengan orang2 berpendidikan dan mengerti etika ber-email.

 
 
 
======bagian 1===================================
Saudara Sekretarit DMSI yth.

Tolong anda baca lagi Laporan Komunikasi RSPO Liaison Office C-02 pada halaman 4 atau halaman terakhir.
Laporan tersebut adalah hasil pertemuan : Side Event -Stakeholders Dialogue on RSPO Indonesia Liaison Office pada tanggal 21 Nop 2006 bertempat di Meritus Mandarin South Tower Room 837 Singapore pada jam 18.15 -19.30 WIB yang mana pertemuan itu dihadiri oleh : Liz Chidley-Emily Fitzherbert-Greg McDonald-Andrea Gibson-Rudy R. Sumopawiro-Su Mei Toh-Paul Wolvekamp-Fitrian Ardiansyah-Bryan Dyer-Yudi Iskandarsyah-A.H. Semendawai-Rudy Lumuru-Daud Dharsono-Ismu Zulfikar-Derom Bangun-Rosediana Suharto-Roselia-Jacquemard-Kifly Simanjuntak-Soekisman Tjitrosemito-Edison Purba-Nadine Darmadi-Ronald Zwart-Jan Kees Vis-Teoh Cheng Hai-Andrew Ng-Si Siew Lim-.Aemelia Kalsom dan Deuxiemi Kusumadewi.

Bahwa saudara mengatakan merasa tersudut dan terfitnah, anda harus mengatakan hal tersebut kepada sipembuat laporan tersebut yang sdh dipublikasikan melalui website RILO, saya hanya mengutip tulisan dari laporan tersebut untuk dan agar diketahui oleh publik. Bunyinya tertulis :

10. Menanggapi tuduhan negatif dari pembeli di luar negeri yang dikeluhkan PT. Sumi Asih Oleochemical, dijelaskan oleh KMSI bahwa KMSI dan WWF-Indonesia sedang melakukan survey untuk menjawab tuduhan negatif dari dunia international (khususnya Eropa), misalnya bakaran hutan, seberapa jauh perkebunan kelapa sawit terlibat dalam kebakaran hutan. Bila Sumi Asih menerima tuduhan negatif dari pembeli Eropa, bisa dialamatkan ke kantor KMSI.

anda menulis :"...Kami sangat menghargai jika sebelum saudara menulis berita tersebut dalam suatu milis terbuka, melakukan rekonfirmasi terlebih dahulu kepada DMSI atas kebenaran berita tersebut.."

Saya ingatkan juga anda untuk sebelum merelease kepublik tulisan berupa laporan resmi di website RILO untuk di cek ulang dulu, jadi karena tulisan tersebut sdh di release ke publik, saya anggap bahwa itu adalah dokumen publik dan tidak perlu lagi saya lakukan konfirmasi ulang. SAya juga harus ingatkan anda bahwa tulisan tersebut bukan berita, saya mengutipnya dari dokument anda sendiri.

Anda menulis :"....Kami berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi, Kami terbuka untuk bekerjasama dengan LSM manapun tetapi dengan tujuan membangun citra positip negeri tercinta ini.."

Kami juga berharap anda lebih cermat lagi memeriksa dokumen anda, jangan anda sembarangan duga bahwa saya mengarang berita dan tulisan, kami juga terbuka untuk bekerjasama dengan pihak manapun, tetapi dengan tujuan yang baik dan bagus dan tidak melakukan pembenaran-pembenaran atas hal-hal yang salah berlindung dengan ats nama bangsa dan negara. Saya ingatkan anda bahwa di dada saya juga merah putih, tapi saya bukan buta hati untuk melihat bahwa bangsa ini juga banyak yang bicara lantang ttg nasionalisme tetapi hanya dimulut.

Terima kasih. semoga anda bisa koreksi diri dan tidak dengan gegabah menuduh orang lain menyebarkan berita palsu.

Nordin
Save Our Borneo [SOB]
Mobile : 0812 50 80 346

============bagian 2================================================
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, November 07, 2007 11:02 AM
Subject: Re: [infosawit] terbetik berita

Yth. Bp. Nordin,

Mengenai email anda dalam milis infosawit@yahoogroups.com (thread no. #4647), bersama ini kami sampaikan bahwa kami merasa tersudut dan difitnah dengan adanya berita tersebut

Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar adanya, karena sampai saat ini KMSI (yang telah berubah menjadi DMSI per tanggal 31 Mei 2007) tidak pernah memberikan keterangan seperti yang saudara sebar luaskandalam email tersebut. Sejak KMSI berdiri dan menjadi DMSI tugas kami bukan membela perusahaan per perusahaan tapi membela negara Indonesia yang produk sawitnya semua di deskreditkan diluar negeri. Kami sebagai warga negara merasa itu bagian dari tanggung jawab kami . Untuk itu kami tidak membawa nama satu LSMpun terkecuali bila mempunyai tujuan yang sama dan bersedia bekerja sama dengan kami.
Kami sangat menghargai jika sebelum  saudara menulis berita tersebut dalam suatu milis terbuka,  melakukan rekonfirmasi terlebih dahulu kepada DMSI atas kebenaran berita tersebut.
Kami berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi, Kami terbuka untuk bekerjasama dengan LSM manapun tetapi dengan tujuan membangun citra positip negeri tercinta ini

Untuk kepentingan dokumentasi mohon diberikan info mengenai media yang menerbitkan berita tersebut.

Terima kasih.

Salam,
Sekretariat DMSI

=============bagian 3==============================================

From:
"Nordin" <nordin@...>
Date: Mon Oct 29, 2007 12:59 pm
Subject: terbetik berita ..

kawan-kawan.....

terbetik berita seperti dibawah ini :

Menanggapi tuduhan negatif dari pembeli di luar negeri yang dikeluhkan PT.
Sumi Asih Oleochemical, dijelaskan oleh KMSI bahwa KMSI dan WWF-Indonesia
sedang melakukan survey untuk menjawab tuduhan negatif dari dunia
international (khususnya Eropa), misalnya kebakaran hutan, seberapa jauh
perkebunan kelapa sawit terlibat dalam kebakaran hutan. Bila Sumi Asih
menerima tuduhan negatif dari pembeli Eropa, bisa dialamatkan ke kantor
KMSI.

Ada yang pasang badan nih dan berkaki 2 : "........ KMSI dan WWF-Indonesia
sedang melakukan survey untuk menjawab tuduhan negatif dari dunia
international (khususnya Eropa)...........:



Ada yang bisa memberikan pencerahan ?

nordin
=============================================================

__._,_.___
Yahoo! News

Odd News

You won't believe

it, but it's true

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

Yahoo! Groups

Get info and support

on Samsung HDTVs

and devices.

.

__,_._,___

Greenpeace Media Update - Rainbow Warrior Meninggalkan Dumai


Rainbow Warrior Meninggalkan Dumai

Dumai, Riau, Minggu 18 November 2007 - Kapal Rainbow Warrior milik
Greenpeace telah meninggalkan Dumai, pelabuhan untuk ekspor minyak
kelapa sawit terbesar di Indonesia, dan saat ini tengah berlayar
menuju Jakarta untuk menyampaikan pesan bagi para pemimpin di
Indonesia, sebelum menuju Bali dalam rangka pertemuan PBB tentang
perubahan iklim yang akan dimulai dua minggu lagi.

Sabtu kemarin, Rainbow Warrior dipaksa menyingkir oleh kapal penarik
saat memblokir kapal tanker MT Westama yang hendak keluar dari
pelabuhan Dumai.

Aksi Rainbow Warrior itu untuk membeberkan dampak buruk dari industri
kelapa sawit terhadap lahan gambut dan hutan di Indonesia, serta iklim
global.

Tindakan tanpa kekerasan Greenpeace tersebut untuk menentang ekspor
minyak kelapa sawit dan telah menjadi perhatian para petinggi di
Jakarta hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan
terbatas dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pertanian serta
Sekretaris-Jendral Departemen Kehutanan, untuk membahas kegiatan
Rainbow Warrior dan seruan Greenpeace mengenai penerapan moratorium
atas deforestasi dan konversi lahan gambut.

Menteri Kehutanan M.S. Kaban dijadwalkan untuk bertemu dengan
Greenpeace di Jakarta hari Selasa 20 November 2007 guna membahas
masalah itu.

Konversi hutan dan lahan gambut untuk kepentingan perkebunan kelapa
sawit merupakan penyebab utama deforestasi di Indonesia. Karbon yang
terlepas karena kegiatan tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara
ketiga pelepas emisi karbon terbesar di dunia.

"Kami ingin agar pemerintah Indonesia segera menerapkan moratorium
atas pengalihan hutan dan penghancuran lahan gambut demi mencegah
perubahan iklim yang berbahaya," kata juru kampanye kehutanan
Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar. "Kontribusi Indonesia
terhadap perubahan iklim yang berbahaya akan meningkat, kecuali ada
tindakan yang diambil untuk melindungi hutan dan lahan gambut."

"Temuan dalam laporan terakhir Panel Antarpemerintah PBB tentang
Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) yang
dikeluarkan Sabtu kemarin merupakan peringatan tegas bahwa seluruh
pemerintah di dunia harus mengambil langkah tegas untuk melindungi
iklim global," tambah Bustar.

"Hutan Indonesia berpotensi menjadi bagian penting dalam solusi global
untuk perubahan iklim. Namun, jika pengalihan hutan terus terjadi,
hutan-hutan di Indonesia justru akan menjadi bagian masalah perubahan
iklim. Kami menyerukan pula agar masyarakat internasional mendampingi
Indonesia dalam memastikan upaya untuk menghentikan penggundulan hutan
di negara ini."

Hari Sabtu di Valensia, Spanyol, Panel Antarpemerintah PBB tentang
Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC)
menyetujui laporan Sintesa Penilaian keempat (Fourth Assessment
Synthesis) yang merangkum beberapa hal penting dari tiga laporan
ilmiah sebelumnya tentang perubahan iklim, dampak dan langkah-langkah
mitigasi yang telah dipublikasikan. Laporan keempat ini akan menjadi
dokumen rujukan bagi para pengambil keputusan di waktu yang akan datang.

Di pertemuan perubahan iklim di Bali, Greenpeace akan menyerukan agar
ada kesepakatan untuk merundingkan mekanisme baru pembiayaan guna
mengurangi deforestasi dengan tajam. Penurunan emisi akibat
deforestasi harus melengkapi penurunan emisi dari pembakaran bahan
bakar fosil.

Greenpeace adalah organisasi kampanye independen yang bekerja untuk
mengubah sikap dan perilaku, demi melindungi dan melestarikan
lingkungan hidup dan mengusung perdamaian.

Keterangan tambahan, hubungi:
Yang sedang berada di kapal Rainbow Warrior:
Sue Connor, Juru Kampanye Kehutanan Greenpeace International +62 8131
1765 3644
Bustar Maitar, Juru Kampanye Solusi Kehutanan Greenpeace Asia Tenggara
+62 813 446 661 35
Tiy Chung, Greenpeace communications officer +61 409 604 010
Rainbow Warrior, nomor telepon +31 653 464 289

Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia di Jakarta:
Chris Nusatya, Media Campaigner +62 21 3101873 / +62 812 107 8050
Arie Rostika Utami, Media Assistant +62 856 885 7275

17 November 2007

[sobat-hutan] Indonesia Bisa Jadi Produsen II Dunia

 
----- Original Message -----
Sent: Saturday, November 17, 2007 6:50 PM
Subject: [ppiindia] Indonesia Bisa Jadi Produsen II Dunia

Setiap jengkal lahan kosong di wilayah RI, akan lebih baik jika ditanami
pepohonan. Industrialisasi jangan sampai merusak lingkungan, dan pelestarian
lingkungan jangan sampai menghambat industrialisasi dan kemajuan bangsa.
Industrialisasi dan pembangunan diusahakan, efisien didalam penggunaan lahan
dan sumber daya alam.

------------------------------------------
http://www.antara.co.id/arc/2007/11/17/indonesia-bisa-jadi-produsen-ii-dunia/

*Indonesia Bisa Jadi Produsen II Dunia*

Padang (ANTARA News) - Indonesia berpeluang menjadi negara produsen "pulp
and paper" (bubur kayu dan kertas, red) terbesar kedua di dunia dengan bahan
baku dari kayu tebangan di kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

"Kini Indonesia produsen pulp nomor sembilan dan paper nonor 13 di dunia,
tapi Indonesia punya peluang menjadi produsen nomor dua di dunia baik untuk
pulp maupun paper," kata Menteri Kehutanan (Menhut) RI, MS Ka`ban di Padang,
Sabtu.

Menurut dia, peluang ini terbuka karena Indonesia melakukan revitalisasi
kembali kawasan hutan dengan konsep "forest plantation" (hutan tanaman) baik
dalam bentuk Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun HTR.

Ia menyatakan, HTR yang akan mengejar dan telah punya badan layanan umum
dengan anggaran modal mencapai Rp1,4 triliun untuk menggerakan program ini.

Peserta yang telah direkomendasikan ikut HTR dengan investasi dua hingga
enam tahun dengan areal tanam seluas 15 hektar, maka setelah tahun ke tujuh
tiap tahun bisa terus panen, katanya.

Saat produksi kayu dari HTR "booming" maka hasilnya akan jauh lebih
"dahsyat" dibanding kepala sawit, tambahnya.

Kayu tebangan dari HTR ini yang akan menjadi bahan baku untuk industri "pulp
and paper" dalam jumlah besar dan membuat Indonesia berpeluang menjadi
produser terbesar ke dua di dunia untuk dua komoditi ini.

"Dengan peluang dan harapan ini, Insya Allah Presiden RI dalam waktu dekat
akan mengukuhkan program HTR ini," kata Ka`ban.

Program revitalisasi hutan ini akan melibatkan masyarakat dan Menhut tidak
keberatan jika keluarga besar kehutanan (Dinas Kehutanan, red) ikut ambil
bagian dan akan ada areal dicadangkan negara untuk kawasan HTR ini.

"Sedangkan komoditi kayu yang bisa ditanam dalam kawasan HTR menurut FAO
termasuk kayu karet, akasia dan ekalitus serta meranti," tambah Ka`ban.(*)

[Non-text portions of this message have been removed]


Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.503 / Virus Database: 0.0.0/0 - Release Date: <unknown> 0:00

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Odd News

You won't believe

it, but it's true

Green Y! Groups

Environment Groups

Find them here

connect with others.

Best of Y! Groups

Check out the best

of what Yahoo!

Groups has to offer.

.

__,_._,___

[sobat-hutan] Bisakah Hukum Mengurangi Kerusakan Hutan?

 
 
Sabtu, 17 November 2007
 
 

Bisakah Hukum Mengurangi Kerusakan Hutan?
Oleh: Elsinta Prihatini SH


 

Kerusakan hutan di Indonesia sudah makin parah termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Indonesia adalah negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia, sekitar 2,8 juta hektar hutan hilang dalam tiap tahun. Rusaknya alam ini dikarenakan berbagai tindakan ilegal seperti pembalakan dan penambangan baik emas, batu dan pasir di kawasan hutan.

Daerah ini kehilangan kawasan hutan seluas 130.398 hektar per tahun, salah satu penyebabnya karena aktivitas illegal logging dan faktor lain karena kebakaran hutan yang terjadi tahun 1997 dengan kerugian secara ekonomi lebih dari Rp 64 miliar, demikian keterangan tertulis EC-Indonesia FLEGT Support Project. Kerugian ekologis kebakaran hutan nilainya juga sangat besar, yakni mencapai Rp2,5 triliun. Belum lagi akibat dari kegiatan pertambahan illegal yang menurut data Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kalbar pada 1999 tercatat ada 3.573 unit dompeng (Antara; 27 Juni 2007).

Praktek ilegal yang disebutkan di atas merupakan penyebab utama kerusakan hutan di Kalbar. Kegiatan itu dijalankan dengan sistem yang baik sehingga sulit tersentuh hukum baik Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan maupun Undang-undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bisnis ilegal di kawasan hutan merupakan kegiatan kriminal mempunyai pendukung kuat dengan jaringan kerja yang dapat mengancam penegakan hukum di Indonesia. Tidak heran kalau mendengar atau membaca berita di media massa, para pelaku ilegal logging hanya dihukum beberapa tahun atau bahkan pembakar hutan divonis bebas oleh pengadilan. Seperti kasus pembakaran lahan di Kabupaten Sambas, terdakwa bebas dan tidak tersentuh hukum.

Usaha memberantas pembalakan liar sebenarnya juga gencar. Dalam kurun waktu 2006-2007 saja, polisi menangani 68 kasus pembalakan liar dengan jumlah kekayaan negara yang dapat diselamatkan Rp 1,3 miliar. Dinas Kehutanan Kalbar pada tahun 2005-2006 telah menangani 137 kasus, dengan hasil lelang barang bukti kayu senilai Rp 34,2 miliar.

UU No. 41/1999 mempunyai kelemahan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) membuktikan pelaku utama dan para beking dalam kasus illegal logging. Mengapa? karena menurut UU Kehutanan, pelaku illegal logging adalah mereka yang dengan sengaja melakukan penebangan, membawa, menguasai, dan mengangkut kayu tanpa izin-izin yang sah. Semua aktifitas ini tidak pernah dilakukan oleh pelaku intelektual dan para beking illegal logging. Hal ini semua dilakukan oleh buruh tebang dan pemilik alat angkut, merekalah yang selalu dijerat hukum.

Di atas telah digambarkan kerusakan hutan dan usaha pemerintah memerangi tindakan ilegal di kawasan hutan. Efektifkah aturan perundang-undangan yang ada mengurangi kerusakan hutan? Era kepemimpinan Presiden RI Megawati Soekarnoputri menginisiasikan Launching Nasional Anti Illegal Loging. Dimana telah membangun wacana publik untuk membangun kekuatan masyarakat sipil untuk mengantisipasi besarnya kerusakan hutan akibat illegal logging.

Tentunya perlu sebuah kampanye cinta hutan dan memberikan jalan keluar bagi masyarakat pembalak hutan supaya tidak terlibat aktivtas ilegal logging. Pengalihan pekerjaan pelaku ilegal logging oleh pemerintah sendiri sampai sekarang masih mengalami kendala. Karena perlu sebuah program terpadu lintas departemen di tingkat pusat. Selain itu, gerakan rehabilitasi hutan dan lahan juga belum menampakkan hasil di era Presiden SBY. Sedangkan hutan setiap hari dijarah, baik skala kecil maupun besar dan merugikan negara.

Menurut pemerhati lingkungan hidup Dewa Gumay (16 Mei 2007), salah satu upaya mengurangi tindakan ilegal di kawasan hutan menggunakan UU PPATK. Apa hubungannya aturan ini dengan hutan. Kayu yang diambil dari hutan Kalbar diekspor ke luar negeri. Tentunya transaksi yang dilakukan melalui dunia perbankan. Sehingga perlu dimanfaatkan aturan tentang pencucian uang (UU No. 15/2002), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun dibentuk untuk menangani masalah pencucian uang di Indonesia. Selain polisi dan jaksa, PPATK akan bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal serta berbagai lembaga untuk mencegah dan memberantas pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Bahkan aturan UU No. 15/2002 telah direvisi menjadi UU No. 25/2003 dengan memasukkan sektor kehutanan kedalamnya sebagai salah satu bidang yang memiliki risiko terjadinya pencucian uang.

Apapun bentuk solusi yang dilakukan pemerintah, tentunya harus mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena tindakan yang dilakukan baik pemberantasan ilegal logging, pencegahan pencucian uang, rehabilitasi lahan dan hutan maupun reboisasi jika tidak didukung oleh rakyat, maka tidak akan berjalan dengan baik.

Semuanya tergantung kita sebagai pribadi-pribadi yang mencintai hutan atau tidak. Apakah kita bisa bersahabat dengan hutan yaitu menjaganya agar tetap utuh dan hijau, tidak dijarah atau dirusak oleh tangan-tangan jahil. Ketika kita sudah bersahabat dengan hutan, mari kita hijaukan alam ini dengan menanam satu pohon di sudut rumah atau lingkungan tempat tinggal. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan dari hutan, kalau kita tidak menghijaukan lingkungan di kediaman sendiri. Atau kita tidak akan pernah menghirup udara segar dan akan lebih banyak menghisap karbondioksida. Mari kita galakkan cinta hutan dan lingkungan. Sehingga Kalbar tetap hijau.


* Penulis : Pemerhati Lingkungan Hid

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Get it all here

Breaking news to

entertainment news

Real Food Group

on Yahoo! Groups

What does real food

mean to you?

Yahoo! Groups

Get info and support

on Samsung HDTVs

and devices.

.

__,_._,___

[sobat-hutan] Menhut: Kasus Adelin Jangan Dibesar-besarkan

Refleksi: Kalau orangnya dicari, ditangkap dan diabwa kembali ke Indonesia, apakah itu bukan kasus  besar? Berapa % komisi Menhut untuk masalahnya dikecilkan? 
 
 
 
SUARA PEMBARUAN DAILY

Menhut: Kasus Adelin Jangan Dibesar-besarkan

 

[PADANG] Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban mengatakan, persoalan pembalakan liar yang melibatkan Adelin Lis telah menjadi urusan kepolisian. Karena itu, sebaiknya persoalan tersebut diserahkan kepada kepolisian untuk menyelesaikannya. "Saya tidak ingin mencampuri urusan kepolisian. Mengenai pe- nanganan kasus Adelin Lis, sebaiknya serahkan kepada kepolisian untuk mengusutnya," ujar Kaban di Padang, Sabtu (17/11).

Menhut tampak enggan berkomentar banyak dalam persoalan Adelin Lis. "Sebaiknya, kita tidak perlu membesar-besarkan kasus tersebut, kita serahkan saja kepada kepolisian. Saya hanya berjalan sesuai prosedur," katanya.

Sementara itu, Mabes Polri terus meningkatkan konsentrasi dengan memeriksa semua pihak yang disinyalir terbukti terlibat konspirasi menyembunyikan atau membantu kaburnya Adelin Lis.

"Sampai saat ini kami masih mengumpulkan bukti dan saksi lain dalam rangka menelusuri adanya orang-orang atau pihak tertentu diduga bagian dari konspirasi pelarian Adelin," kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto kepada SP di Jakarta, Sabtu (17/11) pagi.

Menurut Sisno, pencopotan jabatan Wakil Direktur Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara AKBP Arsianto karena yang dia lalai membiarkan Adelin kabur. Tindakan ini adalah bentuk konsistensi pimpinan Polri, yang siap menjatuhkan sanksi kepada anggota yang lalai saat menjalankan tugas di lapangan. "Keseriusan Polri ini hendaknya dilakukan juga oleh aparat instansi lain yang menangani kasus Adelin, agar jangan segan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang lalai menangani kasus ini," ujar Sisno.

Konspirasi

Sebelumnya, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri di Jakarta, Jumat (16/11) mengatakan, adanya dukungan konspirasi kaburnya Adelin dibuktikan dengan dua fakta. Pertama, berita acara pelaksanaan penetapan hakim ditemukan waktu, tanggal, dan pembuatan secara tertulis di atas kertas dengan tinta pulpen diperkuat pelaksanaan penetapan hakim berdasar surat perintah Kejaksaan Negeri Medan nomor Print-03/Ft.1/03/2007 tanggal 2 Maret 2007. Data tersebut berbeda waktu sekitar delapan bulan dari jadwal pelaksanaan sidang.

Kedua, berita acara pengeluaran tahanan janggal karena terdakwa Adelin Lis divonis tanggal 5 November 2007 pukul 17.00 WIB, namun yang dijadikan dasarnya adalah penetapan hakim tanggal 1 November 2007.

"Dua kejanggalan tersebut memperlihatkan adanya kerancuan yang perlu diselidiki intensif guna mengetahui apakah surat-surat itu telah dipersiapkan jauh sebelum vonis pengadilan. Fakta itu juga bagian dari konspirasi," tegas Bambang.

Sementara itu, Polda Sumut menyambut baik niat Adelin Lis untuk menyerahkan diri.

"Polisi tetap profesional dan proporsional, tidak akan melakukan pelanggaran hak asasi Adelin Lis. Kami jamin Adelin akan diperlakukan dengan baik," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Aspan Nainggolan di Medan, Sabtu (17/11).

Aspan mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari kuasa hukum maupun keluarga Adelin Lis atas rencana menyerahkan diri tersebut. Polisi mengetahui hal itu lewat pemberitaan media massa. "Kami berharap kuasa hukum Adelin Lis tidak hanya berbicara lewat media massa saja. Lebih baik Adelin segera menyerahkan diri saja," imbaunya.

Kendati begitu, kata Aspan, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap Adelin. "Polisi tidak akan lengah melakukan pencarian dan pengejaran. Rencana menye-rahkan diri itu bisa saja spekulasi untuk mengelabui polisi agar tidak lagi melakukan pengejaran, sehingga Adelin bisa kabur ke luar negeri," katanya. [BO/AHS/G-5]


Last modified: 17/11/07

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Get it all here

Breaking news to

entertainment news

New web site?

Drive traffic now.

Get your business

on Yahoo! search.

Curves on Yahoo!

Share & discuss

Curves, fitness

and weight loss.

.

__,_._,___