21 October 2007

[sobat-hutan] Republik Kapling

 
 
Minggu, 1 Oktober 2006
Agar Kita Tidak Terus Tersesat

Judul Buku : Republik Kapling

Penulis : Tamrin Amal Tomagola

Penerbit : Resist, Yogyakarta

Tahun Terbit I : Juni 2006

Tebal : 248 + xix Halaman

SEBELUM membaca buku ini, Anda perlu menyiapkan mental yang baik, sebab Anda akan dibawa ke sebuah dunia yang menakutkan dan menyeramkan. Bukan disebabkan oleh hantu atau makhluk halus lain, tetapi oleh keserakahan manusia penghuni sebuah daerah dan eksploitasi dari daerah lain untuk kepentingan pribadi. Bahkan, beberapa elite penguasa daerah itu yang didukung oleh lembaga lain, telah mengkapling-kapling tanah yang akan digunakan sendiri. Padahal tanah itu bukan tanahnya. Akibatnya, masyarakat daerah tersebut menjerit, merintih, bodoh, terbelakang, tak tahu sampai kapan. Daerah tersebut bernama Indonesia.

Dalam catatan penulis buku Republik Kapling yang juga sosiolog ini, tanah Indonesia telah dikapling-kapling oleh rezim internasional yang berkoalisi dengan penguasa atau elite politik Indonesia. Bahkan dalam buku ini secara terbuka dikemukakan keterlibatan para pensiunan tentara, pejabat birokrasi yang berusaha mengenyangkan perutnya sendiri. Untung yang menulis adalah seorang ilmuwan dan ditulis era sekarang, sehingga tidak ada masalah ''subversif'' yang akan dicapkan kepadanya. Akan lain ceritanya jika buku ini ditulis di era Orde Baru, karena pejabat era itulah yang dijadikan sasaran.

Lihat, misalnya, secara terang-terangan Tomagola mengatakan bagaimana pejabat kita sekarang masih menutup mata terhadap pengkaplingan tersebut. Republik ini sudah dikapling baik secara politik maupun ekonomi yang disesuaikan dengan skala modal yang ditanam dan jumlah upeti yang diselundupkan ke rekening pejabat negara dan daerah serta para anggota DPR pusat dan daerah. Sebut saja, misalnya, bukit-bukit Timika untuk Freeport; Lhoksumawe untuk Exxon Mobil; beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan untuk Monsanta; Buyat-Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont Internasional; Teluk Bintuni, Papua Barat untuk British Petroleum (BP); Kalimantan Timur untuk PT Kaltim Prima Coal; dan hutan Papua untuk sejumlah pensiunan jenderal.

Sebenarnya, dalam buku ini tersirat bahwa Indonesia sebelumnya sudah terkapling-kapling secara agama, suku, kebudayaan, ras dan asal daerah yang bisa memicu konflik. Tetapi, sejak lama bangsa ini mampu untuk bersatu (unity in diversity). Namun, ketika pengkaplingan itu sudah melibatkan kepentingan pribadi untuk kekuasaan politik dan ekonomi, kenyataan menjadi lain. Apalagi pengkaplingan tersebut melibatkan tembok yang bernama intelektual dan kekuasaan.

Penderitaan manusia Indonesia semakin menjadi-jadi. Mau bukti? Krisis yang terus muncul dan entah kapan bisa terselesaikan adalah bukti nyata itu. Dalam pengamatan penulis buku ini akar dari itu semua adalah ketidakadilan dalam memiliki dan mengontrol sumber-sumber strategis, maka jalan keluar dari kemelut masalah itu juga terletak dan terpulang pada kemampuan institusional masyarakat dan negara dalam menegakkan berbagai jenis keadilan mulai keadilan dalam perolehan akses dan aset hukum; keadilan dalam perolehan akses dan aset politik; keadilan dalam perolehan akses dan aset sosial; serta keadilan dalam perolehan akses dan aset budaya.

Namun demikian, ketika Orba tumbang, pengkaplingan yang berujung pada penderitaan tersebut seolah semakin menggurita. Akibatnya, kita sudah tahu semakin meluasnya tanah kaplingan dan semakin sempitnya tanah untuk kesejahteraan rakyat. Akhirnya, masing-masing dengan identitas kelompok dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menegaskan eksistensi, masing-masing berlomba-lomba memperebutkan berbagai celah hidup (life-chances) dan terutama, berbagai sumber daya strategis (strategic resource). Tentu saja perebutan tanah kapling ini diatasnamakan rakyat Indonesia. Artinya, rakyat meminta haknya sebagai pemilik sah republik ini. Jadi, akibat ulah seseorang (menerima upeti pengkaplingan oleh lembaga luar) yang ingin mengenyangkan perut, seluruh rakyat Indonesia menjadi korban.

Sebenarnya ada yang kurang dari buku ini, sebab dihasilkan dari kumpulan tulisan yang dimuat di media cetak, jurnal, makalah, dan paper di beberapa kesempatan. Namanya kumpulan tulisan, kelemahan yang terasa adalah ada data dan analisis yang diulang. Dan juga, karena ditulis dalam berbagai kesempatan pembaca diharuskan mengontekskan diri pada saat, periode, peristiwa apa yang sedang disoroti. Namun demikian, data yang diulang tersebut tetap punya nuansanya tersendiri. Meskipun terpisah, namun semangat penulisnya tetap satu: yakni memprotes ketidakadilan dan penderitaan rakyat Indonesia atas keserakahan elite nasional atau internasional.

Buku ini terdiri dari tiga bagian yang dispesifikasikan dengan pembahasan awal anatomi konflik sosial pasca Orba, warisan struktur sosial dan politik Orba dan oligarkhi politik dan modal: ancaman-ancaman demokrasi Indonesia.

Penulis dengan jelas memetakan bahwa ada banyak sumbu kekerasan sosial yang setiap saat muncul. Ini bisa dilihat dari tulisannya yang mengupas data tentang kasus Maluku, Poso, dan Ambon sebagai sumbu utama yang setiap saat bisa terus meledak. Konflik yang melanda daerah itu karena juga kegagalan pemerintah pusat. Bahkan di bagian lain, Indonesia disebut sudah memasuki era fasis. Misalnya, bagaimana pemerintah kita memandang kelompok garis keras seperti Islam. Bahkan pemerintah mendapat dukungan langsung internasional (baca: Amerika) karena mereka juga punya kepentingan dalam pengkaplingan tanah di Indonesia.

Di mata Tomagola, IMF dan Bank Dunia nyata telah ikut memicu munculnya penderitaan rakyat Indonesia. Karena lembaga tersebutlah utang Indonesia semakin menggunung. Sebagai ajaran neoliberalisme, utang bukan suatu bantuan yang diberikan secara tulus, tetapi tumbuh menjadi mesin penghisap yang mematikan sendi-sendi kehidupan bangsa ini.

Dalam tulisan yang berjudul ''Pertamina: Mesin Pemiskinan Rakyat'' secara tegas ia menulis, ''Bukan kenaikan harga itu yang menyayat kami, tetapi kemunafikan kemewahan telanjang itulah yang kami kutuk.'' Seruan ini untuk menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM tidak ada gunanya kalau korupsi di Pertamina, kolusi di elite pemerintah terus dilanggengkan dan hasilnya tetap saja memiskinkan rakyat miskin (hlm. 228). Itu menjadi penzaliman sistematis wong cilik (hlm. 229-232).

Buku ini memang terkesan seolah penulisnya marah-marah terhadap keadaan. Tetapi, buku ini sebenarnya menggugah kesadaran kita untuk berusaha berubah. Pengkaplingan memang terus akan berjalan, tetapi pengkaplingan tidak akan berjalan manakala masyarakat yang tanahnya dikapling secara paksa tersebut bersatu untuk menolak. Saat ini bukan era kekuasaan Orba lagi. Ibaratnya, tanah kapling tetap akan ada meskipun masyarakat menolaknya, tetapi kalau ketua RT-nya menyetujui? Ini karena ketua RT-nya mendapat ''komisi'' yang tidak sedikit.

Buku ini memang harus dibaca dengan hati teduh dan pikiran yang jernih karena kalau tidak Anda akan terbawa arus ''kemarahan'' sosiolog ini. Ia bukan tipe sosiolog pemikir saja tetapi pengabdi bangsa. Sebuah tragedi yang layak untuk disimak agar bangsa ini tidak tersesat

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Kevin Sites

Get coverage of

world crises.

Yahoo! Groups HD

The official Samsung

Y! Group for HDTVs

and devices.

Shedding Pounds

on Yahoo! Groups

Read sucess stories

& share your own.

.

__,_._,___

No comments: