18 October 2007

[sobat-hutan] KEARIFAN YANG TAK LAGI "ARIF" (Sebuah Narasi Untuk Kebijakan Pikiran dan Kata

 
Kamis, 11 Oktober 2007
KEARIFAN YANG TAK LAGI "ARIF" (Sebuah Narasi Untuk Kebijakan Pikiran dan Kata)
Oleh : Rahmadi G. Lentam, SH. MH *)
Sistem Perladangan "Daur Ulang"
 

Hubungan orang Dayak dengan tanah/bumi demikian pula dengan hutan atau ekosistemnya sangat erat dan hal itu terungkap dalam sistem adat. Dalam religi orang Dayak, selain keterlibatan dan kebersamaannya sebagai mahluk mistis seperti yang telah kita ketahui dari perekaman-perekaman sejarah orang Dayak dari mitos-mitos penciptaan dalam "Tetek Tatum", terdeskripsi sesungguhnya rasa terima kasih yang tulus terhadap bumi, hutan beserta ekosistem di dalamnya dengan suatu tujuan essensial agar bumi tidak kehilangan kekayaannya, hutan dan ekosistem di dalamnya tidak kehilangan daya pertumbuhannya yang mengakibatkan kerusakan. Karena itu dalam sistem adat, sesungguhnya dalam komunitas Dayak telah terpelihara secara turun temurun kearifan-kearifan tradisional yang mengatur perlakuan-perlakuan atau tata cara yang prinsipnya untuk terpeliharanya secara lestari dan berkelanjutan keseimbangan dan keserasian lingkungan hidupnya.

Komunitas Dayak, hakikatnya tidak pernah memiliki keberanian untuk merusak tanah dan hutan secara intensional. Hutan, bumi, air yang mengalir menyurusuri sungai serta seluruh lingkungan hidupnya adalah bagian dari pemaknaan hidup Komunitas Dayak itu sendiri. Karena itu sesungguhnya apabila ada suatu pemahaman yang keliru dan bahkan menjadi suatu pernyataan yang mengandung "tudingan" Komunitas Dayak dengan sistem adatnya "mencanda" bumi, hutan, air dalam kearifan tradisionalnya berpotensi menjadi sesuatu yang "merusak atau menimbulkan kerusakan", hakikatnya adalah suatu pemahaman yang teramat dangkal dan sama sekali tidak mampu menyelami makna sesungguhnya kearifan tradisional Komunitas Dayak. Pernyataan yang mengandung "tudingan" sama artinya dengan "penghinaan" terhadap eksistensi kearifan budaya tradisional Komunitas Dayak, yang memaknai lingkungannya sebagai hidup itu sendiri.

Turun temurun, Komunitas Dayak sebelum mengambil sesuatu dari alam, ia memberi terlebih dahulu. Kearifan budaya tradisional komunitas Dayak, sebagai contoh apabila akan membuka lahan baru terlebih-lebih menggarap hutan yang masih perawan, mesti terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu : pertama, memberitahukan maksud tersebut kepada Kepala Suku atau Kepala Adat ; selanjutnya beberapa orang ditugaskan mencari hutan yang cocok, tinggal atau berdiam di hutan-hutan untuk memperoleh petunjuk atau tanda, usaha ini dibarengi dengan memeriksa hutan dan tanah apakah tepat untuk tempat berladang atau berkebun ; apabila sudah diperoleh secara tepat hutan mana yang sesuai untuk ladang atau kebun, segera diselenggarakan upacara pembukaan hutan sebagai pengakuan bahwa hutan atau tanah itulah yang memberikan nafkah kehidupan bagi mereka, dan dengan harapan agar hutan yang dibuka itu berkenan memberkati dan melindungi mereka ; selanjutnya untuk membuktikan bahwa mereka mengembalikan apa yang diambil berlaku ketentuan sebagai hukum yang hidup (living of law), hutan yang diolah hanya digunakan selama 2 – 3 masa panen, kemudian ia dibiarkan untuk tumbuh kembali menjadi hutan, dan baru diolah kembali setelah kurun waktu 15 – 25 tahun.

Komunitas Dayak sebagai penduduk asli di Kalimantan sering dianggap sebagai perusak lingkungan karena sistem berladang yang berpindah-pindah, pencuri atau penzarah kayu di hutan-hutan lindung, atau penghuni liar di wilayah bekas tempat tinggal mereka yang telah dialihfungsikan sebagai taman nasional, sebagai areal perkebunan luas perusahaan swasta nasional, dan seterusnya. Sebuah ironisme yang teramat menyesakkan dada.

Hutan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari keterikatan batin dan pemaknaan hidup dalam Komunitas Dayak. Tudingan sebagai perusak hutan dan pencuri kayu di ibaratkan satu tusukan pedang yang melukai hati Komunitas Dayak. Karena itu sudah saatnya berhenti berkata-kata, bak singa podium yang mengusung slogan-slogan, seruan-seruan, komentar-komentar yang miring kearifan tradisional Komunitas Dayak.

Bagi Komunitas Dayak, api adalah sahabat bukan lawan. Sistem perladangan "daur ulang" dalam kearifan tradisionalnya yang dikenal pula sebagai sistem perladangan berpindah, sesungguhnya sudah tidak pada tempatnya untuk dicela dan menjadi sasaran "kausa" penyebab kerusakan hutan. Hasil penelitian Oliver Dubois dari International Institute for Environmental and Development memperkirakan perladangan berpindah menghasilkan padi 276% lebih banyak per orang dibandingkan budi daya sawah modern, artinya bila dengan jumlah petani yang sama jumlah padi yang dihasilkan akan lebih banyak . Bagi Komunitas Dayak yang berladang dengan sistem "daur ulang" lebih effeisien meninggalkan ladang daripada menggunakan tenaga kerja hanya sekedar untuk membersihkan lahan. Membakar bagian tumbuhan yang ditebang dan dipangkas berarti melepaskan nutrien yang bisa dimanfaatkan tanaman semusim baru, karena abu yang dihasilkan mengandung unsur hara/mineral yang sangat essensial sebagai pupuk alam bagi pertumbuhan tanaman.

Ladang yang ditinggalkan tidak berarti diabaikan tetapi ditanam dengan pelbagai jenis tanaman yang berguna dan merupakan suatu investasi di masa depan, misalnya tanaman karet. Meskipun sistem ini menggunakan api akan tetapi tegakan yang dipertahankan mirip dengan hutan alam sehingga lebih tahan api dibandingkan hutan tanaman industri (HTI). Selain itu kebun pohon buah-buahan menjadi harapan Komunitas Dayak lokal untuk mereka rawat dan pelihara sepenuh tenaga dan kesungguhan. Dengan demikian sesungguhnya sistem perladangan berpindah merupakan sistem budi daya yang effisien, ekonomis, dan menghasilkan beragam jenis tumbuhan sehingga menghasilkan tegakan hutan yang tahan api.

Tak Bolehkah Sistem Perladangan "Daur Ulang" Dengan Cara Membakar?

Sistem Perladangan "Daur Ulang" sebagai bagian dari kearifan tradisional Komunitas Dayak, sesungguhnya tidak dapat ditentukan secara pasti sebagai penyebab dari terjadinya "kebakaran hutan dan lahan secara meluas". Kearifan tradisional yang telah turun temurun dipertahankan Komunitas Dayak ini sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan sistem budi daya yang effisien, ekonomis, dan menghasilkan beragam jenis tumbuhan sehingga menghasilkan tegakan hutan yang tahan api.

Sistem pengolahan ladang dengan cara membakar dalam kehidupan Komunitas Dayak justru merupakan bagian penting dari pemaknaan hidup Komunitas Dayak itu sendiri, sehingga tidaklah mungkin terjadi pengrusakan hutan secara besar-besaran akibat pembakaran yang dilakukan. Pengolahan lahan dengan cara membakar dalam Komunitas Dayak senantiasa mengedepankan aspek kelestarian hutan dan justru berperan penting dalam pertumbuhan pelbagai jenis tegakan hutan yang tahan api. Pembakaran yang dilakukan-pun senantiasa menyesuaikan dengan kondisi alam dan musim dengan kata lain tidak dengan cara-cara yang serampangan. Pembakaran dilakukan selalu dalam konteks perencanaan yang matang dan terkendali serta dengan luasan lahan yang terbatas pula. Sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya penjalaran di luar lahan yang diolah.

Boleh tidaknya Komunitas Dayak membakar lahannya di masa lalu bukan sama sekali tidak mengenal aturan, aturan yang berlaku dalam Komunitas Dayak sebagai suatu hukum yang hidup (living of law) memberlakukan sejumlah persyaratan yang bermakna "ritual dan penghargaan terhadap kehidupan ekosistem". Living of Law yang mengejawentah dalam kearifan tradisional ini berwujud pada ketentuan dan tata cara, mulai dari pencarian lahan yang dianggap cocok dengan terlebih dahulu melaksanakan ritual tertentu, setelah menemukan lahan dimaksud, dilangsungkan upacara sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan yang menganugerahkan alam (hutan) sebagai sahabat dan hidup dalam alam budaya lokal Komunitas Dayak. Pemaknaan atas kearifan tradisional Komunitas Dayak ini sangat urgen untuk menentukan suatu kebijakan baik melalui yang berwujud melalui produk – produk hukum yang mengandung sanksi pidana, perdata dan atau administrasi maupun yang berwujud sekedar "kata-kata" yang diharapkan juga sebagai susunan kalimat yang sangat "arif" dan tidak bersifat mendiskreditkan dan hanya sekedar untuk kepentingan retorika sesaat.

Kita sesungguhnya termasuk dalam pandangan kearifan tradisonal Komunitas Dayak sudah barang tentu sepakat bahwa kebakaran dan atau pembakaran hutan atau lahan yang luas dan tidak terbatas, yang terjadi baik secara alami (tanpa campur tangan manusia) maupun akibat pembakaran yang disengaja maupun kelalaian yang berlanjut akibat perbuatan manusia secara luas tanpa perencanaan dan pengendalian, jelas sangat merusak, menimbulkan kerugian yang besar dan sudah barang tentu ditentang Komunitas Dayak yang menganggap hutan sebagai teman hidup.

Fakta mengenai apa saja dampak dan kerugian yang ditimbulkan rasanya tak perlu kita gambarkan lagi, sadar ataupun tidak semua kita mahfum akan hal ini. Dan ini perlu dicegah, dihentikan, diusut dan diproses sesuai ketentuan yang diatur dalam produk hukum yang mengandung sanksi hukum yang jelas dan tegas yang dapat bersumber dari Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota), dan sebagai penghargaan terhadap pandangan kearifan tradisional Komunitas Dayak dapat pula bersumber dari living of law yang hidup dalam pergaulan sosial Komunitas Dayak yang masih berlaku dan ditaati Komunitas Dayak.

Dalam pandangan penulis hanya produk hukum (UU/Perpu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mengandung sanksi hukum yang jelas dan tegas saja yang harus diterapkan, bukan dari Instruksi Presiden, Instruksi Menteri, Intruksi Kapolri, Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota dan sebagainya. Terkecuali apabila Instruksi – instruksi dimaksud sebagai suatu "himbauan yang mesti diturut karena bersandar dari suatu ketentuan produk hukum yang mengandung sanksi hukum yang jelas dan tegas".

Dari hasil penelusuran penulis (perbedaan pendapat adalah suatu anugerah dan rahmat dari Tuhan), produk hukum nasional sama sekali belum pernah mengatur secara tegas mengenai larangan bagi para peladang lokal untuk membakar lahannya dengan luasan secara terbatas dan terkendali. Khususnya di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam konteks tulisan ini, larangan untuk membakar lahan baru ada setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri E), yang memuat ancaman sanksi pidana (tindak pidana pelanggaran) secara khusus ada pula Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2003 Nomor 7) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2003 Nomor 14 Seri E). Akan tetapi larangan membakar lahan dimaksud ternyata mengadopsi dan mengakui pula akan adanya "kearifan tradisional Komunitas Dayak" dalam mengelola lahan tanam dengan sistem perladangan berpindah. Hal mana terbukti dengan adanya pasal pengecualian dalam produk hukum tersebut di atas.

Untuk lebih jelasnya berikut ini ketentuan-ketentuan dalam produk hukum yang penulis sebutkan sebagai contoh di atas.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri E)

Pasal 2

Ayat (1) : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan

Penjelasan Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) : Untuk hal-hal tertentu yang bersifat khusus pembakaran hutan dan atau lahan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang

Penjelasan Ayat (2) : Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu yang bersifat khusus dalam pembakaran hutan dan atau lahan adalah :

1. Pembakaran lahan dan hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang.

2. Kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun.

Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Penjelasan Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 7 Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.

Penjelasan Pasal 7 : Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai diluar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun.

Pasal 23

Ayat (1) : Gubernur/Bupati/Walikota meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan atau lahan.

Penjelasan Ayat (1) : Peningkatan kesadaran masyarakat, Penanggungjawab usaha, dan aparatur dilakukan melalui antara lain :

a. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang konservasi hutan dan atau lahan ;

b. Pemberian bimbingan teknis ;

c. Pendidikan dan pelatihan ;

d. Pemberian insentif bagi orang yang dianggap berjasa dalam bidang konservasi hutan dan atau lahan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan penanggungjawab usaha dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran kingkungan hidup.

Upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparatur dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan dimaksudkan agar, antara lain dapat ikut serta dalam kegiatan fisik di lapangan, sedangkan keterlibatan tidak langsung dapat berupa bantuan pendanaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.

Ayat (2) : Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengambangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan atau lahan.

Penjelasan Ayat (2) Cukup jelas.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya

Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2003 Nomor 7)

Pasal 3

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang membuka lahan, baik lahan milik perorangan, lembaga maupun lahan milik negara di Wilayah Kota Palangka Raya, tidak diperkenankan melakukan pembakaran biomas hasil tebas tebang, tanpa memperoleh izin dan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ayat (1) : Pembakaran harus mendapat izin tertulis.

Ayat (2) : Pemberi izin sebagaimana ayat (1) pasal ini berdasarkan luas lahan yang diberi izin untuk membakar biomas adalah :

a. Lahan dengan luas antara 0 – 0,1 ha, oleh Ketua RT setempat.

b. Lahan dengan luas antara 0,1 – 0,5 ha, oleh Lurah setempat.

c. Lahan dengan luas antara 0,5 – 2,5 ha, oleh Camat setempat.

d. Lahan dengan luas lebih dari 2,5 ha, oleh Walikota.

Ayat (3) : Tata cara dan syarat-syarat mendapat izin sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Tata Cara Pembakaran Lahan

Pasal 10

Ayat (1) : Sebelum dilakukan pembakaran, areal lahan yang akan dibakar harus diberi batas atau sekat bakar keliling dengan lebar minimal 3 meter dan bersih dari biomas yang berpeluang sebagai media menjalarnya api keluar areal.

Ayat (2) : Sebelum melakukan pembakaran, agar disediakan alat pemadam api yang memadai, yaitu seperti air yang dibungkus dengan plastik (BOMTIK), pembuatan sumur bor/pompa, penyemprot air dari bambu, pemukul dari pohon kecil atau ranting berdaun, dan lain-lain.

Ayat (3) : Tidak memulai pembakaran, disamping dari sisi arah angin, juga diharuskan dari sisi yang berlawanan dengan arah angin.

Ayat (4) : Pada saat atmosfir wilayah kota ditutupi oleh kabut asap tebal, tidak diperkenankan masyarakat membakar lahan/ladang dan atau sampah dalam jumlah tertentu yang berpeluang meningkat kepekaan asap dan menimbulkan kebakaran lingkungan pemukiman.

Ayat (5) : Pada saat pembakaran lahan, harus ditunggu sampai api benar-benar padam.

Waktu Pelaksanaan Pembakaran Lahan

Pasal 11

Ayat (1) : Pembakaran areal adang untuk tujuan penanaman padi dan palawija, dapat dilakukan pada menjelang akhir musim kemarau, karena terkait erat dengan jadwal tanam dan kebutuhan air berdasarkan curah hujan.

Ayat (2) : Pembakaran areal atau lahan kebun (bukan padi/palawija) dapat dilakukan di luar periode musim kemarau.

Ayat (3) : Pembakaran areal atau lahan cadangan pemukiman yang terdapat di luar kota/desa di kiri – kanan ruas jalan, dapat dilakukan di luar periode musim kemarau.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kabupaten Kotawaringin Timur

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2003 Nomor 14 Seri E)

Pasal 41

Ayat (1) : Pembakaran lahan terencana harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Ayat (2) : Kewenangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan luasan lahan yang akan dibakar sebagai berikut :

e. Luas lahan 0 sampai dengan 0,1 ha, ijin diberikan oleh Ketua RT setempat.

f. Luas lahan 0,1 sampai dengan 0,5 ha, ijin diberikan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

g. Luas lahan 0,5 sampai dengan 2,5 ha, ijin diberikan oleh Camat setempat.

h. Luas lahan lebih besar dari 2,5 ha, ijin diberikan oleh Bupati.

Ayat (3) : Tata cara dan syarat-syarat mendapat izin sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Tata Cara Pembakaran Lahan berdasarkan Perda Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut di atas Pasal 42 mengandung suatu ketentuan yang identik dengan Pasal 10 Perda Kota Palangka Raya, dan waktu pelaksanaan pembakaran lahan Pasal 43 – nya identik dengan ketentuan Pasal 11 Perda Kota Palangka Raya.

Dari pelbagai ketentuan dalam 3 (tiga) perda di atas, sesungguhnya Pembakaran Lahan secara terbatas diperkenankan dengan syarat memperoleh izin dari pejabat yang berwenang (Ketua RT, Lurah/Kepala Desa, Camat dan Bupati/Walikota). Dengan demikian hemat penulis, apabila ada sikap dan kata – kata yang mengandung makna "mengebiri" pasal – pasal pembolehan yang diatur dalam 3 (tiga) perda tersebut di atas sungguh menimbulkan suatu kegamangan bagi penulis dan justru merupakan suatu sikap yang tidak dapat dimengerti. Apapun pendapat, komentar, seruan, instruksi yang mengemuka baik dari eksekutif, legislatif, maupun para penegak hukum, kesimpulan penulis membakar lahan diperbolehkan sepanjang memenuhi ijin dan sesuai persyaratan Tata Cara Pembakaran Lahan serta dengan mengindahkan waktu pelaksanaan pembakaran lahan yang mengacu pada 3 (tiga) perda tersebut di atas. Secara sederhana penulis menghimbau ada baiknya pihak eksekutif, pihak legislatif dan penegak hukum mengkaji kembali kebijakan yang telah disebarluaskan melalui pelbagai media cetak dan elektronik (apabila dirasakan keliru) menyangkut boleh tidaknya Komunitas Lokal – Komunitas Dayak di Kalimantan Tengah membakar lahannya untuk keperluan yang bersifat khusus dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sudah saatnya rakyat di didik untuk tidak selalu berharap menerima bantuan beras padahal rakyat sendiri bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Harkat, dan derajat manusia melekat dan dapat dinilai dari kemampuannya untuk menafkahi diri dan keluarga dan komunitasnya dari hasil usaha dan jerih payahnya sendiri yang halal dan diperoleh secara bermartabat. "Tangan di atas lebih mulia dari tangan yang tengadah menghiba belas kasihan".

Akhirnya usai sudah KEARIFAN YANG TAK LAGI "ARIF" (Sebuah Narasi Untuk Kebijakan Pikiran dan Kata) ini disajikan sebagai bahan diskusi di bulan ramadhan, semoga ia menjadi bagian dari keberkahan di bulan suci ini. Mohon maaf atas pikiran-pikiran yang keliru yang mungkin terasa mengganggu. Wassalam.

*) Ketua Badan Viktimologi Korban Kejahatan & Hak Asasi Manusia = BAVIK – HAM

 

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Sexual Health

Get important

sex health news

Search Ads

Get new customers.

List your web site

in Yahoo! Search.

Yahoo! Groups

Going Green

Share your passion

for the planet.

.

__,_._,___

No comments: