09 October 2007

[sobat-hutan] Hentikan Semua Perambahan Hutan

Refleksi: Bagaimana menghentikan perambahan hutan, bila para pengusa NKRI selalu membutuhkan kantong  mereka dipenuhi?
 
 
 
Hentikan Semua Perambahan Hutan
 
Rabu, 10-10-2007 | 01:39:19

SELAMA tiga hari berturut-turut Harian Kompas menurunkan laporan tentang kerusakan lingkungan, khususnya hutan di Kalimantan, lengkap berikut angka kerugiannya. Sebagai Bangsa Indonesia khususnya lagi warga Kalsel, kita tentu sangat berkecil hati melihat kerusakan hutan yang demikian parah di pulau kita tercinta ini. Paling menyakitkan, penjarahan itu sering dilakukan di kawasan hutan lindung yang seharusnya diamankan dari segala bentuk perusakan. Sebab, di kawasan hutan lindung terdapat berbagai jenis kayu dengan diameter besar dan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki nilai eknomi.

Penjarahan hutan dari dulu sampai sekarang masih sama saja. Modus operandinya pun tidak berbeda, cara ekspornya juga sama. Misalnya, kayu dari Kalimantan ada yang ditampung di Malaysia dulu sebelum diekspor. Sedang yang dari Papua langsung dikapalkan ke negara tujuan. Negara yang menerima kiriman kayu ilegal dari Indonesia, juga negara yang selalu gembar-gembor mengkritik banyaknya illegal logging di Indonesia yang dituduh menjadi penyebab meningkatkan suhu pemanasan global.

Karena penjarahan masih tetap merajalela, bisa diartikan usaha pemberantasannya pun tidak ada kemajuan berarti. Petugas keamanan tetap bekerja, tapi kayu curian terus bertambah dan tetap lolos. Padahal kalau mau serius, gampang saja menemukan lokasi pencuriannya dan mudah saja untuk menangkap pelakunya. Cukongnya juga sudah dikenal, seperti cukong illegal logging dari Banjarmasin yang kini menghilang. Dari dulu yang banyak diseret ke pengadilan hanya kaki tangannya, sedang bosnya bebas berkeliaran. Baru sekarang kita kelabakan mencari atau pura-pura mencari, di saat lingkungan sudah hancur.

Menurut catatan Kompas, secara nasional pada 2002-2003 lahan berhutan di Indonesia 92,9 juta hektare. Pada 2005 tinggal 70,8 juta hektare. Angka kerusakan hutan di Indonesia pada 2006 mencapai 59,2 juta hektare dengan laju kerusakan 1,19 juta hektare setahun. Di Kalimantan Barat kerusakan hutan mencapai 165.000 hektare per tahun, dan sekitar 864.000 meter kubik kayu curian diangkut ke Malaysia. Kerusakan di Kalimantan Tengah 255.918 hektare per tahun, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan juga terus berlangsung. Salah satu penyebab kerusakan adalah diberikannya wewenang mengeluarkan izin konsesi hingga 100 hektare kepada daerah untuk menambah pendapatan.

Menurut hemat kita, mengatasi kerusakan hutan harus didahului dengan penyeragaman sudut pandang tentang apa yang dimaksud illegal logging. Pemerintah sampai aparat di lapangan harus satu pandangan. Sekarang, aparat kepolisian dan kehutanan berbeda dalam menilai mana yang legal dan ilegal sebagaimana ditunjukkan dalam polemik antara Kapolri dengan Menteri Kehutanan. Pengadilan juga harus punya semangat yang sama, sehingga tidak perlu mempermainkan hukum dengan membolak-balik kasus pidana menjadi perdata.

Kalau kita sudah sepaham, berikutnya adalah dikeluarkannya kebijakan untuk melarang semua bentuk penebangan kayu di hutan. Jadi, tidak ada lagi penebangan legal dan ilegal karena semua dilarang. Untuk sementara kita biarkan hutan kita tumbuh. Sedang untuk memenuhi kebutuhan lokal termasuk industri kayu lapis, bisa dilakukan dengan penebangan yang ekstra ketat dengan 'imbalan' mereka harus menanam pohon baru.

Penebangan untuk ekspor, menurut hemat kita, lebih baik dihentikan sama sekali karena kerugian akibat kerusakan hutan lebih besar dibanding devisa yang diperoleh. Selama ini, ekspor kayu dari Indonesia sebagian juga dari hasil jarahan. Devisa bisa diganti dengan diversifikasi ekspor komoditas lain yang belum digali, karena selama ini kita terlena pada devisa dari migas dan hasil hutan.

Sedang daerah yang merasa kehilangan sumber pendapatan, harus berusaha mencari sumber lain. Otonomi daerah memang tidak memberikan kenyamanan bagi daerah yang tidak punya sumberdaya alam. Di zaman Orde Baru pun, otonomi daerah sebenarnya baru tahap ujicoba. Tetapi pemerintahan reformasi terlalu bersemangat, dengan memberikan otonomi kepada semua daerah termasuk yang belum siap. Karena itu, tidak ada alasan menuntut hak perizinan untuk penebangan kayu di hutan (perambahan hutan).

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Kevin Sites

Get coverage of

world crises.

New web site?

Drive traffic now.

Get your business

on Yahoo! search.

Food Lovers

Real Food Group

on Yahoo! Groups

find out more.

.

__,_._,___

No comments: