14 September 2007

[sobat-hutan] Larangan Bakar Ladang Politik Penguasaan Lahan Terselubung Sistematis

Larangan Bakar Ladang bagi Petani Ethno-Agro Forest

Politik Penguasaan Lahan Terselubung Sistematis

Nordin[1]

Setidaknya sudah memasuki satu dekade ini, sejak tahun 1997 Indonesia dicap
sebagai negara peng-export asap dan polusi keberbagai negara di Asia
Tenggara. Keluhan dan protes datang betubi-tubi dari berbagai pihak, baik
itu pemerintah negara asing ataupun kelompok lingkungan internasional dan
nasional akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah propinsi yang dianggap turut
paling bertanggungjawab atas konstribusi asap yang menimbulkan berbagai
dampak multi dimensi ini. Tidak ayal lagi, hal ini menimbulkan kecemasan,
kekuatiran dan keprihatinan yang kuat dari segenap pihak, tidak terkecuali
pemerintah daerah.

Berbagai upaya sejak satu dekade ini sudah dilakukan untuk menaggulangi
bencana ekologi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap dimana-mana.
Tidak tangung-tanggung, bahkan kebijakan sekaliber Undang-undang dengan
tegas telah menyatakan pelarangan pembakaran, baik itu Undang-undang
Kehutanan, Perkebunan ataupun Lingkungan Hidup. Demikian juga peraturan
ikutannya, mulai dari Peraturan Pemerintah sampai kepada Perda Kabupaten
bahkan mungkin sampai Perdes.

Sejak awal Juli 2007, saat memasuki musim kemarau, Pemerintah melalui
Pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah dengan garang
menandaskan bahwa tidak dibenarkan adanya pembukaan ladang oleh petani lokal
dengan cara membakar.

Sekilas kebijakan ini nampak merupakan kebijakan yang sangat populis, ramah
lingkungan dan memberikan kesan bahwa kebijakan ini sangat memperhatikan
efek besar dari adanya bencana ekologis kebakaran hutan yang setiap tahun
mengancam Kalimantan Tengah dan bahkan Kalimantan serta Indonesia secara
umum.

Kebijakan yang dikeluarkan Teras Narang tersebut mendapat aplus dari banyak
bupati di Kalimantan Tengah. Hanya ada beberapa bupati / wakil bupati yang
awalnya mencoba angkat bicara bahwa kebijakan tersebut akan menimbulkan
masalah besar berupa keterbatasan bahkan kelangkaan dan masalah pangan
[beras] pada masyarakat lokal.

Bupati Barito Timur, Bupati Kotawaringi Barat, Wakil Bupati Pulang Pisau
tercatat sebagai bupati yang memberikan sanggahan terhadap kebijakan
larangan pembakaran ladang untuk petani lokal yang disebut dengan ethno-agro
forest ini. Sayangnya, semunya kalah dan tersapu gelombang serta memilih
untuk diam, ketika disampaikan oleh Teras Narang bahwa kebijakan yang
dikeluarkan bukan oleh dia sebagai gubernur, tetapi merupakan kebijakan dan
peraturan dari pemerintah pusat di Jakarta.

Lagi-lagi dalam hal ini, ketika sebuah kebijakan yang tidak menimbulkan
dampak merugikan bagi pejabat dan hanya menimbulkan kesusahan bagi raktyat,
para pejabat daerah ramai-ramai meng-amini-nya. Tetapi lihat saja kalau
kebijakan pemerintah pusat tersebut bersipat memotong kewenangan dan
mengancam pundi-pundi-nya, maka dengan tegas, lantang dan garang pejabat
daerah akan berteriak, bahkan lebih garang dari demonstran.

Sampai dengan bulan September 2007, apa yang dicanangkan pemerintah untuk
melarang segenap pembakaran memang nampak berhasil, tapi jangan gembira
dulu, ada beberapa hal yang harus dicermati, kenapa hal itu [pembakaran
ladang] tidak terjadi.

Pertama, karena kemarau dan cuaca tidak sepenuhnya panas, masih disertai
dengan hujan yang datang sehari atau dua hari berselang, sehingga lahan
calon ladang juga tidak memungkinkan untuk dibakar.

Kedua, warga sadar betul bahwa mereka saat ini dalam sorotan dan sedikit
saja ada asap maka merekalah yang akan jadi kambing hitam, sementara bisa
saja akan ada pihak lainnya [misalnya perkebunan kelapa sawit] yang akan
membonceng membakar dan lolos dari sorotan karena kemampuan meredam
kegesitan petugas.

Apabila kebijakan larangan pembukaan ladang dengan cara membakar terus
berjalan, maka suatu yang sangat mungkin terjadi adalah kelangkaan pangan
akibat ketidak-mampuan warga masyarakat lokal bertani dan memproduksi pangan
utama berupa beras secara mandiri dari produksi lokal.

Dalam jangka pendek, pemerintah daerah memberikan solusi instan yang tidak
mungkin dilakukan secara terus menerus, dimana "Pemprov Kalteng akan
memberikan bantuan beras kepada masyarakat terutama peladang yang tidak
melakukan pembakaran saat membuka lahan " [Teras Narang, Kalteng Pos Sabtu,
8 September 2007].

Walaupun demikian beras itu hanya diberikan terhadap masyarakat yang berada
di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Dari inventarisasi yang
kita lakukan Pemda Kalimantan Tengah terdapat 369 desa di Kalteng yang rawan
kebakaran hutan dan lahan. Anehnya Gubernur berkeyakinan jumlah tersebut
akan semakin kecil karena ada daerah-daerah yang saat ini sudah tidak
dianggap rawan kebakaran hutan dan lahan. Padahal masalahnya bukan cuma
asap, tetapi adalah "dapur yang akan tidak berasap".

Di beberapa tempat yang sempat terekam pembicaraan dengan warganya,
kebanyakan mengeluhkan kebijakan larangan membuka ladang dengan membakar
ini. Sebagian menyebutkan sebagai kebijakan yang tidak berpihak kepada
kepentingan pangan warga lokal dan akan menyebabkan ketergantungan
masyarakat atas penyediaan pangan dan mata pencarian yang disediakan oleh
pihak luar.

Kekuatiran ini beralasan sekali karena tidak jauh dari sebuah ladang tidak
jarang berdiri kokoh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki janji
manis untuk menjadikan warga sekitar sebagai buruh harian lepas [BHL] dengan
gaji paling tinggi Rp. 27.500,- perhari bekerja saja.

Sebagian lainnya menuntut tanggung jawab pemerintah atas konsekwensi
mengeluarkan kebijakan larangan membuka ladang dengan cara bakar tersebut,
yaitu menyediakan model pertanian non-bakar yang bisa dilakukan oleh warga,
tetapi tentu dengan tehnologi yang bisa dikerjakan oleh masyarakat.
Nampaknya tuntutan inipun tidak siap untuk dipenuhi pemerintah, yang bisa
dilakukan saat ini adalah rencana pemberian 50 kg beras dan 5 kg gula
perbulan, selama 6 bulan kepada setiap kepala keluarga petani lokal.

Suatu pandangan sangat kritis lainnya dan pendapat yang cukup masuk akal
adalah bahwa kebijakan ini merupakan suatu taktik atau politik agraria
berupa cara yang sistematis dan terstruktur untuk menguasai tanah-tanah
rakyat secara halus dan perlahan-lahan.

Menurut Syahrun, seorang warga di Sembuluh Seruyan Kalimantan Tengah, "Coba
bayangkan saja, apabila dalam masa kedepan sampai 3 atau 5 tahun warga lokal
tidak bisa dan tidak punya kesempatan lagi untuk membuka ladang karena
adanya larangan mutlak terhadap pola peladangan bakar lahan, maka
lahan-lahan rakyat akan menjadi tanah tak bertuan, tanah yang menjadi semak
belukar dan tidak terkelola".

"Dibagian lain, akan semakin banyak warga yang meninggalkan pekerjaan
pertanian tradisional dan terpaksa pindah kepada jenis usaha lain atau
menjadi buruh kasar perkebunan sawit. Selanjutnya, lahan ladang tidak
terkelola, bersemak, orang-orang melupakan tradisi mengolah lahan untuk
memperoleh pangan utama beras". Kata dia menambahkan.

Kondisi demikian, akan dijadikan justifikasi dan rasionalisasi bagi
kebijakan pemerintah atas kolaborasi dengan investor semakin beralasan untuk
menguasai tanah-tanah rakyat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

"Tidak usah susah-susah memikirkannya, banyak fakta yang menunjukan bahwa
jangankan tanah-tanah rakyat yang tidak terkelola dengan baik, kebun-kebun
karet dan lahan kebun dan pertanian tradisional lain milik rakyatpun banyak
digusur oleh kebijakan perkebunan kelapa sawit". Kata Syahrun lagi, yang
juga merukapan salah satu korban perampasan tanah oleh perusahaan.

Ironisnya, pemerintah daerah justru melihat issue larangan pembakaran ladang
ini hanya dari sudut keselamatan image pemerintah daerah saja, tanpa melihat
secara lebih jauh mengenai kebutuhan pangan rakyat. Memang selama ini "wajah"
pemerintah daerah selalu mendapat "tamparan" keras setiap tahun ketika
terjadi asap.

Ketika dihadapkan pada solusi jangka masa panjang kedepan, jawaban
pemerintah daerah melalui Asisten II Pemprov Kalteng Titiek Sundari, adalah
bahwa tim dari provinsi akan turun ke 14 kabupaten dan kota guna melakukan
sosialiasi terhadap pembakaran hutan dan lahan tanpa bakar. Selain itu juga
untuk mendapatkan data-data dari pihak kabupaten berapa jumlah peladang
berikut lahan mereka sehingga bisa diambil suatu solusi. Tetapi rasanya apa
yang disampaikan itu belum menyentuh pada solusi konkrit tentang ancaman
kelangkaan pangan.

Lalu kalau ada data, apakah selamanya akan diberikan bantuan instan, selama
warga tidak bisa membuka lahan baru, selama mereka belum mendapatkan
teknologi lain selain membakar untuk berladang dengan hasil yang optimal,
minimal sekelas saat ini ?

Bukannya lama kelamaan petani ethno agro forest ini akan berhenti bercocok
tanam, kemudian beras hanya dari bantuan pemerintah dan kemudian lahannya
tidak dimanfaatkan lagi kecuali untuk perkebunan sawit.

Hal yang mengejutkan bagi penulis ketika berusaha menyelesaikan tulisan
sederhana ini mendapat undangan dari Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan
Tengah untuk memberikan masukan terhadap draf Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Lahan Terlantar.

Dalam Draf tersebut dijelaskan bahwa :"...tanah atau lahan yang
diindikasikan terlantar adalah apabila para pihak atau orang yang mengakui
membuka, menguasai dan atau pernah membuka, menguasai tanah atau lahan
selama dua tahun berturut-turut dengan sengaja tidak aktif memanfaatkan,
mengelola, membersihkan tanah atau lahannya...".

Konsekwensi apabila tanah atau lahan dinyatakan sebagai lahan terlantar
adalah pencabutan atau pembatalan hak atas tanah atau sertifikat sekaligus
bukti-bukti penguasaan pemilikan tanah atau lahan lainnya.

Dengan melihat dan mencermati sepintas apa yang akan dijalankan melalui
kebijakan pemerintah propinsi ini, sudah barang tentu menjadi sangat
beralasan apa yang dikemukakan oleh warga tentang sistematisnya cara-cara
perampasan dan penguasaan tanah-tanah rakyat, yang dimulai dengan larangan
pembukaan ladang membakar, kemudian rakyat tidak mampu lagi mengelolanya
secara aktif, selanjutnya melalui perda yang akan disusun tanah-tanah rakyat
tersebut dinyatakan sebagai tanah terlantar yang selanjutnya dicabut haknya
atau dilakukan pemberian hak baru kepada pihak yang bersangkutan atau pihak
lainnya.

Cara-cara demikian sudah bisa dibaca sejak awal sebagai suatu kepentingan
penguasaan tanah oleh segelintir pihak pengembang perkebunan dan industri
agro lainnya yang disokong secara nyata oleh pimpinan daerah yang sebenarnya
dipilih dan didukung oleh rakyat, tetapi kemudian bertindak untuk
kepentingan investasi dan pemilik modal tanpa menoleh lagi konstituennya.
Kaluapun menoleh, hanyalah dalam kerangka retorika dan pesona.

----------------------------------------------------------

[1] Co-ordinator Save Our Borneo, Dewan Daerah WALHI Kalimantan Tengah

Nordin
Save Our Borneo [SOB]
1st : nordin1211@yahoo.com.sg
2nd : nordin1211@gmail.com
Mobile : 0812 50 80 346
----------------------------------------------------------

Send instant messages to your online friends http://asia.messenger.yahoo.com

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Get it all here

Breaking news to

entertainment news

Search Ads

Get new customers.

List your web site

in Yahoo! Search.

Fashion Groups

on Yahoo! Groups

A great place to

connect and share.

.

__,_._,___

No comments: