17 March 2007

Rimbawan di padang savana

Refleksi Hari Bakti Rimbawan 16 Maret

Oleh Gerson ND. Njurumana *

DEGRADASI lingkungan dan sumberdaya alam dengan berbagai dampak bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akumulasi kerusakan hutan, lahan, erosi dan degradasi ekosistem DAS sebagai daerah tangkapan air. Departemen kehutanan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masalah kehutanan secara terus-menerus melakukan berbagai terobosan untuk memulihkan kerusakan hutan dan lahan melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, GNRHL/Gerhan, KMDM dan Indonesia menanam. Sekalipun demikian, berbagai data memperlihatkan laju kerusakan hutan meningkat dari 1,6 juta ha/tahun (Pratiwi 2003) menjadi 2,2 juta ha/tahun (Meiviana, et al,. 2004), dan terakhir menjadi 2,83 juta ha/tahun (Anonimous, 2005). Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak dapat mengatasi percepatan kerusakan hutan dan lahan.

Demikian halnya dengan laju kerusakan hutan dan lahan di NTT, mengacu pada data hasil citra landsat tahun 2004, lahan kritis mencapai 2.195.756 ha atau 46% dari luas wilayah. Laju kehilangan hutan di Pulau Sumba rata-rata 6.000 ha/tahun, (Kinnaird et al., 2003). Degradasi lahan Timor Barat dapat dilihat dari meningkatnya lahan kritis pada wilayah DAS Benain Noelmina, dimana dalam 22 tahun terakhir terjadi peningkatan lahan kritis pada DAS Benanain sebesar 255.960 ha dengan rata-rata 11.635 ha/tahun, sedangkan pada DAS Noelmina mencapai 50.603 ha dengan rata-rata sebesar 2.300 ha/tahun, sehingga hutan yang masih ada di DAS Noelmina seluas 22.460 ha akan habis pada tahun 2013.

Data tersebut sejalan dengan informasi dari Hutabarat (2006), bahwa rata-rata laju peningkatan lahan kritis di NTT selama 20 tahun terakhir mencapai 15.163,65 ha/tahun, sedangkan kemampuan pemerintah melaksanakan rehabilitasi hanya 3.615 ha/tahun, sehingga deviasi antara laju degradasi dan upaya penanaman mencapai 4 : 1. Selanjutnya deviasi meningkat tajam menjadi 8 : 1 apabila persentase tumbuh tanaman pada kondisi iklim semi arid hanya mencapai 50%. Kondisi ini sebenarnya sudah lama disinyalir oleh Suriamihardja (1990) bahwa kegiatan pembakaran vegetasi di NTT mencapai 1.000.000 ha/tahun padang rumput dan 100.000 ha/tahun hutan sekunder.

Kenapa lahan kritis bertambah?

Pertanyaan ini sesungguhnya sangat sulit dijawab, karena multidimensi persoalan yang melilit, mengikuti dan menyertai setiap aspek pembangunan sektor kehutanan khususnya di NTT. Sekalipun demikian, penulis mencoba memberikan beberapacatatan sederhana mengenai kondisi tekanan sumberdaya lahan di NTT dengan mengambil sampel pada Pulau Sumba dan Timor Barat. Rehabilitasi hutan dan lahan pada kedua wilayah ini menghadapi kompleksitas persoalan yang sangat mendasar seperti kebijakan, kemiskinan, iklim, produktivitas lahan yang rendah, alternatif dan akses usaha yang sangat terbatas serta kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai lingkungannya.

Dari aspek kebijakan, pendekatan rehabilitasi lahan dengan kondisi tempat tumbuh seperti Timor dan Sumba memerlukan pendekatan yang khusus, terutama dari segi efektivitas waktu sehingga rehabilitasi dapat dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik iklim wilayah setempat, namun kenyataannya sistem penganggaran kita tidak memperhatikan dinamika perubahan iklim dan cuaca yang menjadi faktor utama dalam mendukung rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini dapat diamati dari standarisasi sistem penganggaran yang pencairannya sering terlambat, sehingga untuk kondisi wilayah semi arid yang bulan basahnya berkisar antara 3-4 bulan, akan menjadi persoalan serius untuk melaksanakan kegiatan penanaman dan mendukung pertumbuhan tanaman di lapangan. Oleh karena itu, untuk daerah semi arid perlu reformasi kebijakan dan sistem penganggaran agar lebih disesuaikan dengan kondisi iklim dan tujuan pencapaian kualitas dan kuantitas kegiatan rehabilitasi, memberikan akses terhadap masyarakat dan para pihak yang terkait untuk berpartisipasi secara aktif pada setiap tahapan proses kegiatan.

Tantangan rehabilitasi hutan dan lahan makin serius manakala kita berhadapan dengan berbagai data yang memperlihatkan bahwa sebanyak 81% masyarakat di Timor dan Sumba adalah petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Jumlah penduduk yang hidup dari sektor pertanian tidak sebanding dengan lahan produktif yang tersedia, sehingga tekanan sumberdaya lahan makin meningkat. Adaptasi terhadap kondisi tersebut membuat masyarakat semi arid memiliki ciri khusus sebagai petani polipalen (Riwu Kaho, 2006) atau petani serba tanggung (Ataupah, 2002), karena berprofesi ganda sebagai petani sekaligus peternak, petambak dan usaha-usaha lain. Sekalipun demikian, tidak membawa perubahan signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, karena penduduk di Timor Barat dan Sumba memiliki disparitas pendapatan yang sangat tinggi, masing masing sebanyak 84,39% dan 94,09% memiliki pendapatan lebih kecil dari Rp 200.000/bulan dan hanya 15,65% dan 5,91% yang memiliki pendapatan di atas Rp 200.000/bulan. Dengan dominasi masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka tekanan dan ketergantungan terhadap sektor kehutanan makin meningkat, salah satunya pemenuhan kebutuhan kayu bakar akibat melangitnya harga BBM. Dengan asumsi sedikitnya 50% dari rumah tangga di Timor Barat dan Sumba menggantungkan kebutuhan bahan bakar dari kayu, dapat diperkirakan bahwakebutuhan kayu bakar untuk masing masing wilayah mencapai 24.677.044 m3/tahun dan 7.817.952 m3/tahun.

Tekanan hutan dan lahan dari aspek peternakan juga sangat tinggi, dalam hal ini populasi ternak besar yang ada di Timor mencapai 428.089 ekor. Dari jumlah tersebut sebanyak 92,35% adalah ternak sapi, ternak kuda 5,16% dan ternak kerbau sebanyak 2,49%, sedangkan di Sumba ternak besar mencapai 154.726 ekor, didominasi ternak kerbau 42,24%, ternak sapi 29,58% dan ternak kuda 28,18%. Dengan jumlah ternak seperti di atas, kebutuhan pakan untuk ternak sapi dewasa di Timor Barat saja mencapai 4.111.401 ton/tahun, sedangkan ternak kerbau dan kuda di Sumba membutuhkan pakan sebanyak 699.341 ton/tahun dan 187.497 ton/tahun.

Hasil pengamatan penulis terhadap beberapa model kebun masyarakat di Timor Barat memperlihatkan bahwa kebutuhan kayu pagar sangat tinggi mencapai 1500-1800 batang/ha. Pertanian lahan kering di Timor Barat mencapai 7715 ha, sehingga dengan asumsi 50% menggunakan pagar dengan kebutuhan rata-rata 1700 batang/ha, maka diperlukan kayu pagar sebanyak 6.556.900 batang. Dengan demikian, tekanan terhadap hutan maupun daerah bervegetasi lainnya sangat tinggi. Data-data tersebut di atas memperlihatkan tingginya tekanan lahan untuk kebutuhan pakan ternak dan kayu pagar, sehingga pola rehabilitasi hutan dan lahan tentunya merupakan bagian integral untuk memberikan alternatif pemecahan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan tekanan sumberdaya lahan, termasuk intensitas kebakaran yang tinggi.

Bagaimana solusinya?

Rehabilitasi hutan dan lahan di Pulau Timor dan Sumba merupakan sebuah tantangan berat, karena persoalan dasar yang berkaitan dengan mata pencaharian, aspek sosial, ekonomi dan budaya serta tingkat pendapatan yang masih rendah sangat melilit setiap aspek kehidupan masyarakat. Harapan melalui rekayasa sosial dan pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan mengalami kendala karena fakta memperlihatkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, sebanyak 37,53% (Timor) dan 58,34% (Sumba) tidak tamat sekolah dasar, sebanyak 33,23% dan 13,93% (Timor) dan 23,60% dan 8,58% (Sumba) hanya tamat SLTP dan SLTA, sedangkan yang menyelesaikan perguruan tinggi hanya mencapai 2,83% (Timor) dan 1,53% (Sumba). Dengan kondisi pendidikan seperti di atas, upaya untuk melakukan penyuluhan memerlukan keseriusan dan kesabaran, karena proses transfer informasi dan teknologi akan sangat lambat.

Secara umum masyarakat di Nusa Tenggara Timur memiliki bentuk-bentuk kearifan lokal dalam berinteraksi dengan hutan, tanah dan air. Persoalan yang dihadapi dalam pemanfaatan kearifan lokal adalah tidak adanya pengakuan terhadap hak-hak budaya masyarakat dalam kaitannya dengan hak ulayat danwilayah adat. Bentuk-bentuk pertanian campuran lahan kering seperti sistem kaliwu, sistem mamar dan sistem amarasi tidak dapat berkembang karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal budidaya serta lemahnya dukungan pemerintah. Pengembangan model agroforestry lokal sangat penting mengingat sebanyak 81% masyarakat baik di Timor maupun di Sumba memiliki ketergantungan hidup pada model pertanian lahan kering campuran yang memiliki luas 7,46% dari Pulau Timor dan 3,29% untuk Pulau Sumba.

Revitalisasi model agroforestry lokal dapat dilakukan dengan memahami dan mengacu pada filosofi dasar masyarakat lokal, salah satunya konsep segitiga kehidupan yang disebut "Mansian Muit Nasi Nabua", yang bermakna bahwa manusia, hutan dan ternak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Konsep segitiga kehidupan lahir sebagai kristalisasi dari pengalaman interaksi yang saling hidup dan menghidupkan antara kehadiran manusia yang menghormati keberadaan sumberdaya alam beserta hak-hak budayanya terhadap hutan, tanah dan air termasuk ternak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pola sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Beberapa model agroforestry lokal yang dapat dikembangkan sebagai model agrosylvopasture di Timor dan Sumba adalah sistem amarasi dan sistem mamar di Timor dan sistem kaliwu dan pahomba di Sumba.

Model pengembangan wanatani dapat disesuaikan dengan karakteristik dan tipologi masing-masing daerah beserta aspek sosial ekonomi dan budayanya. Prioritas pengembangan agrosylvopasture adalah kepastian nilai ekonomi yang akan dihasilkan, sehingga dapat merangsang petani untuk terlibat secara maksimal. Karena itu, sebelum pengembangan harus dilakukan analisis ekonomi dan pemetaan potensi pendapatan yang akan dihasilkan oleh berbagai jenis tanaman baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Penataan pola tanam dapat direkayasa sehingga memungkinkan tersedianya ruang tumbuh untuk pengembangan jenis tanaman sumber makanan, pakan ternak, pencegahan erosi, pemulihan kesuburan tanah, pohon pelindung, penghalang angin dan kayu bakar. Perpaduan nilai guna tersebut dapat dilakukan dengan menata sistem pengembangan, sehingga tercipta ruang yang dinamis bagi optimalisasi daya produksi komponen tanaman yang dikembangkan. Karena itu, pengembangan agrosylvopasture harus memiliki target ekonomi yang jelas sehingga mendorong partisipasi masyarakat melakukan diversifikasi tanaman.

Penguatan inisiatif lokal sangat penting dalam membangun dan memperkuat kapasitas petani dalam mengembangkan agrosylvopastur. Proses penguatan dapat dilakukan melalui berbagai metode pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat pemahaman masyarakat, terutama dalam membangun pemahaman saling keterkaitan dan keterpaduan antara kegiatan kehutanan, pangan, perkebunan, yang dikombinasikan dengan peternakan atau perikanan yang secarasimultan mempunyai fungsi dan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi dengan tetap mempertimbangkan kekhasan faktor sosial budaya dan biofisik setempat. Pendekatan penguatan inisiatif lokal dapat dilakukan dengan pendekatan Adaptive Collaborative Management (ACM), suatu metode penguatan inisiatif partisipasi yang dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pemain utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan agrosylvopasture adalah membangun kolaborasi pengelolaan dengan memadukan berbagai sektor yang berkepentingan untuk melihat agrosylvopasture sebagai jembatan program lintas sektor. Kolaborasi pengelolaan harus diawali dengan kesamaan persepsi, selanjutnya dalam bangkan kekhasan faktor sosial budaya dan biofisik setempat. Pendekatan penguatan inisiatif lokal dapat dilakukan dengan pendekatan Adaptive Collaborative Management (ACM), suatu metode penguatan inisiatif partisipasi yang dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pemain utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan agrosylvopasture adalah membangun kolaborasi pengelolaan dengan memadukan berbagai sektor yang berkepentingan untuk melihat agrosylvopasture sebagai jembatan program lintas sektor. Kolaborasi pengelolaan harus diawali dengan kesamaan persepsi, selanjutnya dalam aplikasinya dapat diterjemahkan dalam kegiatan sektor, dengan tetap memperhatikan sinkronisasi program dan sumberdaya yang digunakan.

Pengalaman pahit selama ini seperti dikemukakan oleh Kartodihardjo, et al., (2000) adalah bahwa sinkronisasi tata ruang dan tataguna lahan cenderung tumpang tindih antar sektor, paduserasi antara TGHK dan RTRWP tidak digunakan sebagai pedoman yang pasti. Untuk mendukung kolaborasi diperlukan tersedianya data, informasi dan kejelasan peran para pihak. Janz dan Persson, (2002) menegaskan bahwa dalam pembangunan kebijakan kehutanan sangat diperlukan tersedianya data dan informasi kuantitatif menyangkut potensi sumberdaya lahan dan hutan, sehingga tercipta keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan upaya rehabilitasi.

Semoga hari bakti kehutanan kali ini mengingatkan para rimbawan yang sedang mengembara di padang savana, bahwa persoalan hutan di NTT makin berat dan menjauh dari harapan yang dicita-citakan. Karena itu, sangat perlu revitalisasi dan semangat kolaborasi diantara sesama rimbawan dan para pihak, sembari menyatukan langkah untuk membangun kehutanan di bumi Flobamora, memulai dengan apa yang ada dimasyarakat, bukan dengan pesan sponsor dari luar. Salam rimbawan.

* Penulis, peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Kupang

http://www.indomedia.com/poskup/2007/03/16/edisi16/opini.htm


http://sobat-hutan.blogspot.com

No comments: