14 March 2007

Menyulap lahan cadas menjadi hutan

oleh: Lutfi Retno Wahyudyanti

"Ngarap watu kaya ngene, untunge saka ngendi. Rugi tenaga! Ning yo
tetep dilakoni amargo ora ana pilihan."

(Mengerjakan tanah berbatu seperti ini, dapat untung dari mana. Rugi
tenaga! Tapi tetap dijalani karena tidak ada pilihan lain.)



Ucapan tadi keluar disela-sela percakapan enam orang petani
yang sedang mendangir (menyiangi rumput) di lahan pertanian Dusun
Jragum, Semanu, Gunungkidul. Tetapi jika diamati secara lebih
teliti, keenam petani itu lebih tepat dikatakan sedang mengolah
batu. Pasalnya, jumlah batu padas nyaris sama dengan jumlah
tanahnya. Sehingga keluhan para petani itu menjadi hal yang masuk
akal. Apa yang bisa diharapkan dari lahan semacam itu?

Tetapi layaknya orang Jawa yang selalu nrimo kondisi seburuk
apapun selalu dikatakan untung. Dan mengolah lahan penuh batu
tersebut juga tetaplah dianggap keuntungan. Ya, 254 KK anggota
Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur yang ada di desa itu
beruntung karena diperbolehkan mengolah lahan kritis di kawasan
hutan negara seluas 115 hektar.

Bukan perkara mudah untuk bisa ikut mengolah lahan milik
negara tersebut. Penuh perjuangan berat para petani di Jlagrum.
Diawali dengan terbentuknya KTH Sedyo Makmur tahun 1985, para
anggotanya yang kala itu berjumlah sekitar 40 petani mulai
diperbolehkan menggarap lahan negara secara tumpang sari. Saat itu ,
petani hanya diperbolehkan mengolah sela-sela tanaman kayu untuk
pertanian selama dua atau tiga tahun. Itupun dengan sebuah kewajiban
tidak mudah. Penduduk yang ingin menggarap hutan negara diharuskan
mencari bibit kayu sonokeling atau kesambi. Padahal untuk
mendapatkan benih itu juga bukan perkara gampang "Waktu itu saya
sampai bersepeda jauh-jauh ke Candi dan Ngenet yang jaraknya sekitar
18 kilometer mencari bibit biar diperbolehkan ikut mengolah tanah
ini," kata Tambiyo, salah satu petani.

Apesnya, perjuangan yang tidak ringan itu berakhir kegagalan.
Saat tanaman kayu berusia tiga tahun, sela-selanya tidak dapat
ditanami lagi. Petani pun kemudian meninggalkan lahan ini. Tanaman
kayu kemudian mati dan bisa ditebak pencurian kayu pun merebak.Lahan
hutan negara pun kemudian menjadi lahan kritis.

Tahun 1995, muncul program Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Penduduk dari Dusun Jlagrum, Wediutah, Gemulung, dan Plebengan yang
bergabung dalam KTH Sedyo Makmur kembali diberi hak untuk
memanfaatkan hutan. Namun lagi-lagi penduduk diberi kewajiban untuk
mencari bibit pohon jati yang akan dijadikan tanaman pokok di lahan
negara tersebut. Belum cukup, penduduk juga diwajibkan menanam
johar, flamboyan dan sonokeling sebagai tanaman pelidung. "Karena
ingin bisa mengolah lahan kami tetap melaksanakan. Bibit jati
diperoleh secara swadaya dengan cara melaksanakan kerja bakti
pengumpulan bibit," katan Tambiyo lagi.

Luas tanah dibagi berdasarkan kesepakatan antar anggota
kelompok dan perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Masing-
masing KK mendapatkan lahan garapan atau andil 0,1 - 1,5 hektar.
Program ini boleh dibilang sukses karena kawasan kritis tersebut
saat ini telah berubah menjadi hutan jati yang rimbun. Kesuksesan
warga menyulap lahan batu menjadi hutan ini tidak lepas karena
adanya janji jika panen penduduk berhak mendapat hasil 60 persen
hasil penjualan kayu jati. Rakyat sekitar hutan memang penjaga
terbaik hutan itu sendiri.

Bahkan sejak 2002, hanya ada lima orang pencuri yang
tertangkap. Itupun yang diambil hanya satu dua batang pohon.
Biasanya dipakai untuk mengganti pintu atau memperbaiki rumah.
Apabila ada pencurian, penyelesaiannya secara kekeluargan. Sebelum
tahun 1995 boro-boro mau menjaga hutan, kalau ada pencuri pun mereka
diamkan.
Usaha untuk mengamankan juga dilakukan dengan membuat
peraturan desa tentang keamanan hutan. Hal ini akibat tidak semua
penduduk desa merupakan petani. Sanksi berupa denda sampai
kehilangan hak kelola hanya mengikat penduduk yang tergabung dalam
KTH. Jika terjadi perusakan yang dilakukan penduduk desa di luar
anggota KTH, belum ada sanksi yang mengikat.
November 2005, ijin resmi melakukan HKm di Semanu baru ada
ditandai dengan turunnya SK Bupati pada bulan November 2005.
Sayangnya, ijin ini hanya memberikan hak pengolahan lahan selama
lima tahun. Ini tentu sangat membingungkan, karena dengan masa itu
kayu jati jelas belum bisa dipanen. Akhirnya janji penduduk
mendapatkan bagi hasil kayu menjadi bohong besar saja. Untuk itu
petani penggarap masih menunggu ijin pengelolaan tetap dengan jangka
waktu 25 tahun untuk bisa mendapatkan bagi hasil dari tanaman kayu.
Saat ini usia jati yang ditanam di lahan HKM sudah berusia
antara sepuluh sampai sebelas tahun. Sebenarnya sudah layak tebang.
Namun masyarakat belum berani melakukan penjarangan karena takut
dituduh ilegal. "Kayu itu kami yang nandur, kami yang memelihara,
kami yang menjaga dari pencurian selama ini, tentunya kami juga
berharap kelak akan mendapatkan hasilnya," ujar Pak Yitno Sujarwo,
pelindung KTH Sedyo Makmur.

Akhirnya, petani harus bersabar dan tetap mengandalkan
pendapatan dari mengolah lahan pertanian yang seperti disebut di
atas lebih pantas disebut lahan batu. Hidup mereka memang tidak bisa
lepas dari hutan. "Dari kecil sampai sekarang ini, penghidupan
keluarga kami tidak terlepas dari hutan. Mulai dari menjadi buruh
penanam kayu samapai menggarap tumpangsari," ujar Mulyorejo, anggota
KTH Sedyo Makmur.

Mata pencaharian utama penduduk Jlagrum adalah petani. Pekerjaan
ini diambil karena kebanyakan warganya hanya lulusan SMP yang tidak
memiliki keahlian lain. Sebagian petani, semisal Tambiyo masih
beruntung, karena memiliki lahan warisan seluas 0,3 hektar untuk
digarap. Bagaimana dengan warga lainnya? Padahal sekitar 20 persen
warga Dusun Jlagrum tidak memiliki tanah sendiri. Hingga
diperbolehkan menggarap lahan milik negara merupakan satu-satunya
harapan mereka.

Selain penanaman jati, KTH Sedyo Makmur memiliki kegiatan
bersama untuk menaikan tingkat ekonomi anggotannya. Mulai dari
pembuatan demplot kolonjono, ternak kambing, dan simpan-pinjam
pupuk. Sejak tahun 95, dibuat demplot penanaman kalonjono di lima
tempat. Bibitnya berasal dari swadaya masyarakat. Dengan panen tiga
kali dalam setahun, uang penjualan rumput ini dimasukkan dalam kas
kelompok. Harga sepikul rumput 10.000-15.000. Untuk peternakan
kambing, dikembangkan di sub Plebengan. Sedang usaha pupuk simpan-
pinjam pupuk dikembangkan di sub Jragum.
Untuk memperkuat posisi tawar petani dengan pihak pengambil
kebijakan di luar, dibentuklah Paguyuban Kelompok Tani Hutan
Kemasyarakatan (KTHKm) se-Gunungkidul. Paguyuban yang terbentuk atas
kerjasama KTH, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, beberapa LSM, dan
Pusat Kajian Hutan Rakyat ini dipakai untuk mewakili petani dalam
menyampaikan aspirasinya. Anggotanya berupa perwakilan dari 35 KTH
yang beranggota 2.950 petani. Sayangnya, banyak pengurus KTH yang
bukan petani murni. "Di masyarakat Gunungkidul masih kuat budaya
priyayi. Pengurus-pengurus KTH biasanya pegawai negeri atau tentara,
yang belum tentu benar-benar petani. Masyarakat masih menganggap PNS
lebih terhormat dari petani biasa. Jadi keputusan yang mereka buat
kadang tidak terlalu mengakomodasi kepentingan petani," ujar Wawan,
staf Pusat Kajian Hutan Rakyat yang menjadi pendamping KTH Sedyo
Makmur.

Yang pasti, masyarakat telah berhasil menghijaukan lahan cadas
milik negara yang selama ini terbengkalai. Apakah prestasi ini layak
atau tidak untuk dihargai? Hanya nurani yang bening yang bisa
menjawabnya. (***)



http://sobat-hutan.blogspot.com

No comments: