28 December 2007

Mine says re-greening soon complete, locals fear ghost town

REGREENING: A Mine Cessation Committee, set up by gold mining company PT Kelian Equatorial Mining, has been carrying out environment restoration efforts ever since it stopped operating in 2003. Until the end of this year, the reforestation process had covered some 1,095 ha, or 91.56 percent of the total area used for mining activities. JP/Nurni Sulaiman

Mine says re-greening soon complete, locals fear ghost town

Nurni Sulaiman, The Jakarta Post, West Kutai

PT Kelian Equatorial Mining (KEM) has been mining and processing gold in Tutung village, Linggang Bigung district, West Kutai, East Kalimantan, since January 1992.

Since then, it has been carrying out its community empowerment program: As many as 82 percent of its 1,000 employees are locals, including a number of contractors and stakeholders.

KEM mines an area in accordance with a working contract signed together with the government in 1985 and a land use agreement, spanning 6,750 hectares, approved by the Forestry Ministry.

It halted its open pit mining operation in May 2003 and completed its gold ore processing in February 2005, producing an average of 14 tons of gold annually. It later engaged in a sustainable land restoration program, restoring more than 90 percent of the area as of December this year.

It had only exploited 1,192 hectares, or 17.66 percent of the total mining concession area for mining and processing activities, while the remaining 82.34 percent of the total area of 6,750 ha remained in the form of primary forest.

The company has been carrying out environment restoration efforts since it commenced operations in 1992. Up until the end of this year, the process has covered 1,095 ha, or 91.56 percent of the total area used for mining activities.

The remaining 96.66 ha is expected to be restored in 2008.

The restoration process includes replanting the area with endemic trees, such as benuang and agathis, and fruit trees, such as durian and rambutan.

PT KEM is currently working together with the Forest Rehabilitation Center/Tropical Forest Research Center of the Mulawarman University in Samarinda to evaluate the rehabilitation program, ecosystem and diverse fauna.

To facilitate the cessation process, PT KEM had set up the Mine Cessation Committee (KPPT) in 2001, comprising various elements and co-headed by then West Kutai regent and company president director.

Committee members include company representatives, Rio Tinto mining company, the regency, provincial and central administrations, area residents, non-governmental groups and academics. The KPPT discussed four key topics -- dam, environment, location and assets, as well as community empowerment and spatial planning.

Recommendations from the meeting were then presented in the Mine Cessation Plan (RPT), which was approved by the government in 2005.

To restore the quality of water before it is dumped in the river, PT KEM uses the wetland method to reduce dissolved iron contents in the water, such as magnesium and zinc.

"We use this method so the quality of water from the mine complies with standards regulated by law. The method, which resembles rice planting, has been tested since September 2005," said PT KEM site administration manager and spokesman Yudhi Nurcahyana.

Each cell or wet plot is covered with a variety of local fauna.

Yudhi said setting up the wetland method would be one of the company's activities prior to its closure, and it would be monitored by an evaluation team comprised of relevant state agencies.

"The team will inspect, monitor and evaluate its progress each month. So far, the team deems the program is in line with RPT goals. The cessation process is expected to end in June 2008," Yudhi said.

In accordance with the KPPT, the mining concession area will be turned into a conservation forest, which will later be managed by PT Hutan Lindung Kelian Lestari (HLKL). Yudhi said PT KEM would monitor the program until it handed over the concession area to the government in 2013. HLKL will be tasked to supervise the program from 2009 to 2013.

However, residents fear the Linggang Bigung district, where the mine is located, would become a ghost town when the mine closes. However, PT KEM has a number of strategies to anticipate this concern.

"We will empower the local community and environment. We will provide training to residents who have so far depended on the mine for their livelihoods, according to their interests, such as sewing, agriculture or fishing."

Yudhi said since it commenced operating, PT KEM had built 208 facilities for local residents, which included 72 public, 53 clean water, 12 health, 39 education, 22 religious and 10 sporting facilities at a total cost of Rp 32 billion (approximately US$3.5 million).

Since 2000, PT KEM has focussed its community development assistance program through productive and independent community-based enterprises, concentrated in 28 villages around the mining area.

Through a local foundation, it built the first agricultural vocational school in East Kalimantan, under the auspices of the education office. The school is located in Bigung Baru village, Linggang Bigung district, and was named Ave Bungen Tana, meaning beautiful princess in the local tongue.

"Funds for its operational, maintenance and facility costs will be derived from KEM's permanent funds amounting to US$1 million. The school was inaugurated by West Kutai Regent Ismael Thomas on Dec. 22 this year," Yudhi said.

PT KEM managing director Mark Hunter said the school was part of the Hutan Kita Masa Depan Kita scholarship program managed by the Tunas Bangsa Foundation under the supervision of the school committee.

"The goal of this partnership is to ensure long term forest rehabilitation and conservation and sustainable management of the Kelian forest protection program in line with the 2004 Mine Cessation Plan, as well as provide better opportunities for the younger generation in West Kutai through the scholarship program. I hope the school can provide greater benefits for people in general," Hunter said.

printer friendly

Post Your Comments

Comments could also be sent to: readersforum@thejakartapost.com

Hutan dan Keadilan Rakyat Papua

SUARA PEMBARUAN DAILY

Catatan Akhir Tahun 2007

Hutan dan Keadilan Rakyat Papua

Hutan Papua dinobatkan menjadi paru-paru dunia karena mampu menyerap karbon yang berbahaya bagi kehidupan bangsa-bangsa. Adakah kompensasi bagi rakyat Papua yang sejak dahulu menjaga hutannya dan kini menjadi berarti bagi kehidupan?

Saat ini konsentrasi dunia tertuju ke Tanah Papua yang dinilai sebagai lokomotif penghasil oksigen bagi kehidupan di bumi. Alasannya, Papua masih memiliki keaslian hutan yang dianggap sebagai paru-paru dunia. Papua memiliki hutan yang luas dengan keanekaragaman flora dan fauna.

Sayangnya, kehidupan masyarakat adat Papua sangat memprihatinkan. Kekayaan alam yang melimpah, khususnya hutan justru saat ini dinilai sebagai bagian yang dapat "menyelamatkan dunia" dari ancaman pemanasan global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

Untuk menyelamatkan dunia, tak ada pilihan lain, kecuali memulai untuk tidak merusak hutan dengan aktivitas penebangan komersial yang hanya meraup keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan keseimbangan alam. Tak heran pada beberapa bulan terakhir, terjadi berbagai bencana alam sebagai dampak kerusakan hutan

Kebijakan penebangan hutan di Papua boleh dikatakan sangat dilematis. Pasalnya, Tanah Papua yang notabene merupakan daratan yang memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat kaya, tidak membuat pemiliknya hidup sejahtera. Sebaliknya, rakyat Papua hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Salah satu cara untuk menjungkirbalikkan kenyataan itu adalah dengan mengelola semua potensi kekayaan alam yang dimiliki Tanah Papua, termasuk hutan yang hendak diubah menjadi paru-paru dunia. Barangkali sudah saatnya semua pihak di dunia harus sadar bahwa rakyat Papua, khususnya masyarakat adat Papua, sejak dahulu selalu mendengungkan soal hak hidup, proteksi terhadap hak hidup masyarakat adat Papua. Mereka justru sangat arif memanfaatkan hutan karena bagi masyarakat adat, hutan adalah kehidupan.

Kehidupan itu wajib dijunjung dan dilestarikan untuk generasi berikutnya. Kesadaran itu muncul ketika sebuah lembaga di bawah PBB menyatakan Papua memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang paling rendah di dunia. Hal ini terlihat dari pendidikan dan kesehatan yang tertinggal, bahkan daerah dengan pengidap HIV/AIDS tertinggi di Indonesia, serta sarana transportasi yang minim.

Tentu saja, kondisi ini menimbulkan pemahaman bahwa Papua pun memiliki hak hidup yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan penduduknya yang sedikit, sesungguhnya dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya. "Apa pun alasannya hutan tak boleh ditebang," ujar Rudi Hanggua Mebri, Direktur Yayasan Sentani Papua, lembaga yang mengadvokasi masalah lingkungan di Kota Jayapura.

Menurutnya, sah-sah saja Papua dimasukkan dalam kebijakan dunia untuk melestarikan hutan. Artinya, ada pelarangan untuk tidak menebang hutan. Di sisi lain warganya juga punya hak menikmati kesejahteraan dari hasil hutan.

Kalau ada pelarangan untuk tidak menebang pohon, maka harus ada kompensasi kepada masyarakat adat pemilik lahan. Kompensasi itu digunakan untuk melanjutkan hidup mereka.

Kompensasi itu bisa digunakan untuk membangun manusia Papua yang kini hidup dalam kondisi memprihatinkan. Hampir 80 persen penduduk Papua hidup dala kondisi miskin.

"Jika tidak ada kompensasi dari negara-negara di dunia, maka tak ada alasan untuk melarang penebangan hutan di Papua, karena hutan akan dimanfaatkan untuk membangun manusia dalam upaya mendongkrak IPM," ujarnya.

Hutan Lestari

Menyelamatkan hutan Papua dari keserakahan, sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di kolong langit. Papua memiliki hutan yang luas dan alami, sehingga dari sana akan terpancar kehidupan.

Marshal Suebu, Pemimpin Club Pencinta Alam Hirosi mengatakan, konsep hutan lestari bukan saja menyelamatkan hutan, tapi yang terpenting adalah menyelamatkan hutan beserta kehidupan di sekitarnya, terutama manusia. "Apa artinya menyelamatkan hutan, tapi manusia dan makhluk yang hidup di dalamnya tidak bisa menikmati hasil hutan," tanyanya.

Marshal Suebu, yang tahun lalu menerima penghargaan Kalpataru dari pemerintah, berharap agar hutan lestari benar-benar diwujudkan, sehingga semua umat manusia dapat menikmati hasil hutan Papua.

Data Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan, total luas hutan Papua 31,4 juta hektare (ha). Lebih dari 14 juta ha adalah hutan lindung dan hutan konservasi. Di hutan-hutan ini tersimpan potensi flora dan fauna endemik yang luar biasa, yang tidak dijumpai di belahan dunia lain.

Data itu juga menyebutkan tentang potensi lain dari hutan Papua, di antaranya adalah potensi lestari kayu komersial mencapai 450 juta meter kubik. Bila dikelola, nilainya bisa mencapai US$ 500 miliar.

Kemudian, potensi kawasan hutan produksi konversi untuk pembangunan perkebunan mencapai 9 juta ha. Setiap 1 juta ha kawasan hutan produksi konversi yang ditanami kelapa sawit bisa menghasilkan bahan bakar nabati (BBN) dalam bentuk 130.000 barel biodiesel per hari dengan nilai ekspor mencapai US$ 5,6 miliar per tahun.

Kemudian, setiap 1 juta ha hutan produksi konversi yang diputuskan untuk tetap dipertahankan sebagai hutan alam (infact forest) dan diikutsertakan dalam program carbon trade melalui pendekatan pencegahan deforestasi (avoided deforestation), bisa menghasilkan penerimaan tunai sampai mencapai kurang lebih Rp 3 triliun.

Selain itu, masih potensi hutan sagu di Tanah Papua seluas 1,3 juta ha. Dengan asumsi tingkat tegakan optimum lestari sebanyak 200 batang sagu per ha, pengolahan pati sagu menghasilkan 15.000 kiloliter bioetanol per ha. Artinya, ada potensi bioetanol sebanyak 19 juta kiloliter setiap tahun, dengan nilai ekspor US$ 13 miliar. Bumi Papua juga punya potensi nipah yang bisa menghasilkan 6 juta kiloliter bioetanol dengan US$ 3,7 miliar.

Apabila semua pihak memperhatikan potensi itu, muncul paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, Papua kaya sumber daya alam, namun di sisi lain, sekitar 80 persen penduduknya tergolong miskin, bahkan miskin absolut. Untuk itu, tak ada alasan untuk tidak memanfaatkan potensi alam Papua sebagai bentuk kebijakan baru untuk membangun Papua agar tidak menjadi yang tertinggal, termiskin, dan terbodoh di negara ini.

Terkait kondisi itu, anggota DPR Papua, Weynand menilai, Papua boleh saja menjadi paru-paru dunia, tetapi harus ada keadilan bagi rakyat. Artinya, kalau dunia merasa bahwa hak hidup mereka mulai terancam dengan menipisnya kandungan oksigen bumi, maka mereka juga harus tahu bahwa rakyat Papua juga punya hak yang sama. Sejak lama Dewan Adat Papua menyuarakan proteksi hak hidup rakyat Papua di atas tanahnya sendiri. Tetapi hal itu tak pernah didengar.

Untuk itu, Watori meminta semua kalangan mencabut pernyataan bahwa rakyat Papua yang hidup di hutan-hutan adalah primitif. Padahal, merekalah yang menjadi "penyelamat dunia" karena telah memelihara yang mampu menyerap karbon. "Sekarang siapa yang primitif? Untuk itu, semua bangsa harus memberi apresiasi kepada rakyat Papua bahwa mereka bukanlah primitif seperti yang dibayangkan. Harus ada bargaining untuk keadilan rakyat Papua," tegasnya. [SP/Gabriel Maniagasi dan Roberth Isidorus VS]




Last modified: 28/12/07

27 December 2007

Saatnya Seriusi Kejahatan Lingkungan


Saatnya Seriusi Kejahatan Lingkungan
Thursday, 27 December 2007
Kasus pembalakan liar harus disamakan perlakuannya dengan penanganan kasus korupsi. Sudah saatnya dibentuk badan atau lembaga ad hoc yang khusus menangani kasus illegal logging, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus korupsi.

Bencana terjadi lagi. Bahkan bulan ini diprediksi akan menjadi bulan yang tidak ramah bagi kehidupan kita.
Hujan deras hanya beberapa jam saja yang mengguyur sebagian besar wilayah Jatim telah mendatangkan bencana dimana-mana. Wilayah Madiun, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, Malang, Jember, hingga Madura, semua terjamah bencana banjir dan longsor.
Bahkan di Karanganyar, Jawa Tengah, puluhan jiwa menjadi korban longsor. Demikian pula di luar Jawa. Di Padang, Sumatera Barat, juga Jambi, ribuan rumah terendam air bah, dan puluhan ribu orang harus mengungsi.

Musibah ini seolah sudah menjadi bencana rutin bagi kita. Dari tahun ke tahun selalu terulang, di hampir seluruh wilayah. Boleh dikata, setiap bulan Desember dan bulan-bulan berikutnya kita diharuskan ekstra waspada akan datangnya musibah, yang sebenarnya kita sendiri ikut berperan dalam terjadinya musibah itu.
Karenanya diperlukan komitmen bersama, bahwa yang diperlukan tidak hanya menolong korban pascabencana dan merehabilitasi kawasan bencana. Tetapi bagaimana komitmen kita untuk mengantisipasi agar bencana tersebut tidak terulang, atau setidaknya meminimalisir korban dan area bencana.

Di Jombang dua hari lalu, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka'ban menyatakan, tingkat kerusakan hutan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tetap saja bahwa potensi terjadinya bencana alam berupa banjir dan longsor masih cukup besar.

Menhut menambahkan, di tahun 2007 ini hampir 90 persen lahan Perum Perhutani seluas 210.000 hektare sudah ditanami pohon. Diperkirakan, tahun 2015 mendatang, hasil penanaman hutan tersebut bisa dinikmati masyarakat.

__._,_.___

26 December 2007

Selamatkan hutan Mrawan, Banyuwangi!

Saya Lebaran lalu naik bis melewati hutan Mrawan, Banyuwangi, Jawa Timur. Mata saya tidak henti melihat
hutan di kiri kanan jalan dengan hati yang miris
sekali.

Betapa tidak, tanah dengan kemiringan 45 derajat
sekarang sudah tidak berhutan! Sebagai gantinya adalah
rumah penduduk dengan tanaman pisang dan kebun biasa
yang tidak akan bisa menahan longsor yang
sewaktu-waktu bisa terjadi. Apakah pemerintah setempat
tidak ambil pusing? Kayaknya begitu, biasanya memang
menunggu musibah terjadi dulu baru bertindak!

Hutan Mrawan terletak di perbatasan antara Kabupaten
Banyuwangi dengan Kabupaten Jember. Di dalamnya
terdapat jalur jalan negara yang vital menghubungkan
dua kabupaten itu. Kegiatan ekonomi daerahpun
tergantung pada jalan tersebut. Ini terbukti malam
hari menjadi lintasan truk-truk tronton yang sarat
dengan muatan barang.

Dulu hutan Mrawan terkenal angker. Banyak dihuni
binatang buas dan kelebatan pohon menyelimuti seluruh
wilayah itu. Jalan negara yang vital itu meliuk-liuk
mengikuti lereng jurang yang rata-rata cukup dalam.
Waktu itu kita tidak akan bisa melihat bukit-bukit
yang berada diseberang jurang saking lebatnya
pepohonan.

Sekarang lalu lintas sepanjang jalur Mrawan itu cukup
ramai sepanjang hari. Sayang keselamatan hutan tidak
terjaga. Semakin hari pepohonan semakin menipis.
Disana sini nampak orang mulai membuat gubug yang
lama-lama menjadi rumah. Bukit dikejauhan nampak sudah
banyak yang gundul.

Yang kita khawatirkan adalah terjadinya tanah longsor
besar seperti yang terjadi dikebanyakan daerah saat
ini. Kalau itu terjadi maka jalanan yang penting itu
tidak bisa digunakan lagi. Memperbaikinya akan memakan
anggaran yang tidak sedikit. Pengaruhnya pada ekonomi
di Banyuwangi dan Jember juga akan sangat merugikan.

Untuk itu saya mengetuk perhatian Pemerintah Daerah
setempat baik Banyuwangi maupun Jember untuk segera
bertindak. Usir rumah-rumah liar disitu, dan lakukan
reboisasi yang benar-benar reboisasi (maaf, biasanya
dana reboisasi dikorupsi kan?).

Salam,

Dananjaya

25 December 2007

Rarak Ronges dituding Penyebab Banjir Taliwang,




Masyarakat Minta Sekda KSB dan Kadis Hutabunga di Co

Rabu, 26 Desember 07 (09:21) - oleh : admin

Taliwang, Sumbawanews.com.-
Kerusakan kawasan hutan rarak ronges dituding sebagai biang banjir besar yang menenggelamkan beberapa Kecmatan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).


Kasus dikuasainya tanah enclave (tanah negara) oleh oknum-oknum pejabat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mengatasnamakan anak, istri maupun keluarganya membuat masyarakat di KSB geram dan terbukti banjir banding menenggelamkan sebagian kecamatan di KSB.

Ketua LSM Liner KSB Put Syaifuddin berharap dengan musibah banjir kali ini Bupati KSB Zulkifli Muhadli dapat mengambil tindakan tegas terhadap dua oknum yang telah mengusai tanah enclave ( tanah negara ) di hutan rarak ronges. Kedua oknum tersebut yakni Kadis Hutanbunga, Ir, Abdul Hakim, MM. dan Sekda KSB Amrullah Ali.


Informasi yang diserap redaksi dari masyarakat yang terkena banjir, kecaman dari masyarakat makin menguat terhadap kebijakan Bupati KSB yang sengaja tidak bertidak tegas terhadap kedua oknum tersebut.


"Ancaman sudah mulai nampak dari masyarakat Brang Rea dan bahkan jika persoalan ini tidak bisa dituntaskan sampai dengan 31 Desember 2007, masyarakat akan bergerak," ujar sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya.


Bahkan masyarakat sudah memberikan deadline agar segera mencobot Ir, Abdul Hakim, MM. sebagai Kadis Hutanbunga dan Amrullah Ali sebagai Sekda KSB.(sn01)

http://www.sumbawanews.com/index.php?view=lihatartikel&id=9533&topik=1

[sobat-hutan] Banjir Besar Menenggelamkan Taliwang

Banjir Besar Menenggelamkan Taliwang

Rabu, 26 Desember 07 (09:01) - oleh : admin

Taliwang, Sumbawanews.com.-
Banjir besar kembali melanda ibukota Kabupaten Sumbawa Barat ( KSB), banjir bandang ini menerjang kota Taliwang  sekitar pukul 02.00 WITA Rabu (26/12).

Sebelumnya pada tahun 2002, banjir banding juga pernah menenggelam Kecamatan Taliwang yang mengakibatkan ribuan rumah tenggelam dan memporak-porandakan ratusan rumah yang berada dipinggir kali.

Informasi yang didapatkan Sumbawanews.com dari tokoh KSB; Amir Jawas, banjir kali ini jauh lebih besar dari banjir tahun 2002 lalu.

Amir Jawas menyesalkan sikap penentu kebijakan di KSB yang membiarkan hutan di KSB di babat habis, padahal Amir Jawas sudah memperingatkan dampak dari pembabatan hutan tersebut.

Pandangan Amir Jawas ini juga didukung oleh Ketua Front Pemuda Taliwang ( FPT); Syahril Amin yang saat ini kebetulan berada di Jakarta.

Menurut Syahril kebijakan pemerintah yang tidak tegas terhadap penebangan kayu mengakibatkan banjir banding seperti ini.

Informasi yang disampaikan Ketua LSM Liner KSB put Syaifuddin dari lokasi banjir, tinggi air didaerah bangkat Monte mencapai 2,5 M, Desa Beru Kecamatan Brang Rea 2,5 M, dan Taliwang 2,5 M.

Hampir semua infrastruktur yang baru dibangun tenggelam, termasuk kawasan kemutar telu (KTC). Diperkirakan semua infrastruktur tersebut akan rusak akibat banjir yang semakin meninggi ini.

Hujan selama 3 hari berturut belum juga redah bahkan semakin deras, bisa jadi ketinggian air semakin meninggi.

Informasi dari masyarakat KSB, Bupati KSB, Zulikifli Muhadli tidak berada ditempat dan belum ada bantuan yang masuk kedaerah lokasi banjir (sn01)

http://www.sumbawanews.com/index.php?view=lihatartikel&id=9532&topik=1

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Odd News

You won't believe

it, but it's true

New business?

Get new customers.

List your web site

in Yahoo! Search.

Cat Fanatics

on Yahoo! Groups

Find people who are

crazy about cats.

.

__,_._,___

23 December 2007

[sobat-hutan] Nuansa Ular 2008

SIOUX lembaga Studi Ular Indonesia dan Yayasan Wagleri bekerjasama dengan RIMPALA (Rimbawan Pecinta Alam) Fakultas Kehutanan IPB bermaksud menggelar acara pengenalan ular Indonesia dengan tajuk...
 
 
NUANSA ULAR 2008
Hari       : Sabtu
Tanggal : 12 Januari 2008
Tempat  : Fakultas Kehutanan IPB, Darmaga, Bogor
Pukul    : 09.00 - 14.00 WIb
 
 
ilustrasi kegiatan.......
 
...peserta akan diajak untuk lebih mengenal ular yang merupakan satwa liar berbahaya yang habitatnya paling dekat dengan manusia. Secara aspek biologis, para peserta mendapatkan penjelasan langsung dari Bpk. Budi Suhono, salah satu peneliti dari LIPI yang menulis beberapa buku tentang ular di Indonesia dan telah menjadi mitra bagi SIOUX. presentasi menggunakan audio visual yang menarik dan atraktif diharapkjan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang biologi ULAR.
 
selanjutnya peserta akan diajak untuk berlatih menangangi ular jika bertemu di satu tempat di alam bebas atau masuk rumah TANPA membunuh ular tersebut dengan aman. Fasillitator yang akan membantu adalah seorang instruktur SIOUX yang pernah terlibat di beberapa episode Petualang Liar (TV7), dan saat ini masih mendampingi Jejak Petualang (trans7) untuk mendampingi tim dalam penanganan ular di seluruh Indonesia. Peralatan standard dan sederhana akan diperkenalkan oleh tim SIOUX dalam menangani ular tersbeut,
 
setelah makan siang, para peserta akan dilatih oleh salah satu instruktur SIOUX yang telah memiliki pengalaman untuk menangani gigitan ular dari yang tidak berbisa hingga yang berbisa tinggi. peralatan pertolongan pertama akan menjadi pegangan pokok untuk mempelajari teknik pertolongan ini dan juga akan diperkenalkan beberapa jenis pengobatan alternatif yang dapat ditemui di alam.
 
menjelang akhir acara, para peserta akan dilihatkan ragam jenis ular khas indonesia yang paling banyak ditemui di alam dengan menunjukkan karakternya, ciri ciri, habitat, tingkat bahaya, hingga aspek biologis yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi ragam jenis ular tersebut. Ular yang akan di perkenalkan mulai dari yang tidak berbisa, berbisa sedang hingga yang berbisa tinggi dan ular raksasa.
 
pengenalan ular secara langsung ini dimaksud untuk lebih memberikan pemahaman dan pendalaman bagi peserta tentang bahaya ular dan kiat kiat untuk menghadapinya TANPA harus membunuh dan melukai si ular tersebut dengan mempertimbangkan keamanan diri sendiri dan lingkungan.
 
 
Pendaftaran :
Umum Rp 90.000,00
Mahasiswa Rp 75.000,00
 
Fasilitas :
- seminar Kit
- makalah pengantar dari SIOUX
- majalah Explore
- makan siang
 
 
 
konfirmasi pendaftaran :
Via telp atau SMS ke :
Dian : 0817 6454 101
iil     : 0813 11100 491
 
atau datang ke sekretariat RIMPALA di kampus IPB
 
profil sioux dapat dilihat di friendster.com dngn email : sioux_indonesia@yahoo.co.id
 
 
tempat TERBATAS !!!
segera daftarkan diri anda dan
JANGAN LEWATKAN... !
 
 
penyelenggara :
 
Yayasan Wagleri
SIOUX - lembaga Studi Ular Indonesia
RIMPALA
 
 
supported by :
 
SCOUTSHO
Scout Uniform # Scout Equipment & Gear # Scoutlook
 
partner media :
majalah EXPLORE
(SIOUX hadir di setiap edisi untuk mengupas karakteristik ular Indonesia)
 
 
terima kasih
 
 
Ketua Yayasan Wagleri - Pendiri SIOUX
 
Aji Rachmat
 
 

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Get it all here

Breaking news to

entertainment news

New web site?

Drive traffic now.

Get your business

on Yahoo! search.

Move More

on Yahoo! Groups

This is your life

not a phys-ed class.

.

__,_._,___

Re: [sobat-hutan] Deforestasi Hutan Jambi Terjadi Sejak 1970

DARI SIDANG UNFCCC

Di sidang-sidang side-event UNFCCC ybl di Nusadua,
Bali hal ini sudah dilaporkan oleh sebuah LSM dan
didukung oleh NGO : Watch Indonesia. Masalah ini sudah
diagendakan untuk dibahas lebih dalam. Oleh karena
Indonesia sudah meratifikasi Kyoto-Protocol, dan juga
Bali-Road-Map, maka Indonesia akan terikat oleh
convensi REDD (Reduction Emission from Deforestation
for Developing Country). Selain itu deforestation di
Sumatera untuk tanaman kelapa sawit, dan deforestation
lahan gambut di Kalimantan untuk kebun kelapa sawit
juga dipermasalahkan. Kiranya perlu dicermati oleh
Pemerintah kita masalah-masalah yang kritis ini,
karena nanti pada COP-14 (2008) di Polandia,
sangsi-sangsi akan sudah dikenakan bagi negara
pelanggar batas kenaikan emisi greenhouse gasses.

Demikian sekedar informasi
Bhagawan Dwija
-------------------------------------------------------

--- Sunny <ambon@tele2.se> wrote:

> HARIAN ANALISA
> Edisi Sabtu, 22 Desember 2007
>
> Deforestasi Hutan Jambi Terjadi Sejak 1970
>
> Jambi, (Analisa)
>
> Laju deforestasi atau penyusutan hutan Jambi untuk
> kepentingan ekonomi seperti perkebunan, serta
> perambahan dan pembalakan liar telah terjadi sejak
> 1970.
>
> Padahal sebelum itu hutan Jambi masih amat baik atau
> berkisar empat juta hektar, namun akhir 1970-an
> tinggal 2,2 juta hektar, kata Gubernur Jambi
> Zulkifli Nurdin pada pembekalan perempuan untuk
> memberdayakan hutan di Jambi, Jumat.
>
> Hingga pada 2000-an tutupan hutan tinggal seluas 1,6
> juta hektar termasuk empat taman nasional yang ada
> di daerah itu yakni TN Kerinci Seblat, TN Berbak, TN
> Bukit Dua Belas, dan TN Bukit Tiga Puluh.
>
> Dampaknya kini menjadi persoalan baru yang menyentuh
> seluruh sendi kehidupan, baik dalam jangka pendek
> maupun jangka penjang.
>
> Meningkatnya jumlah marginalisasi lahan dan lahan
> kritis juga berdampak terhadap kuantitas dan
> kualitas produksi sejumlah komoditas.
>
> Masalah sumber daya air dan daerah aliran sungai
> (DAS) juga muncul seperti banjir dan kekeringan yang
> mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
>
> Selain itu diikuti pula kian menurunnya
> keanekaragaman hayati, berkurangnya habitat satwa
> liar dan ladang perburuan Orang Rimba atau suku anak
> dalam (SAD).
>
> Dampak kerusakan hutan tersebut terimbas mewabahnya
> berbagai penyakit yang mengganggu kesehatan
> masyarakat.
>
> Untuk mempertahankan hutan Jambi yang masih tersisa
> itu, Zulkifli mengimbau para bupati agar lebih
> selektif menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK).
>
> "Saya minta para bupati agar berhati-hati dan
> selektif menerbitkan IPK kalau tidak ingin berurusan
> dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar
>

__________________________________________________________
Never miss a thing. Make Yahoo your home page.
http://www.yahoo.com/r/hs

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Get it all here

Breaking news to

entertainment news

New web site?

Drive traffic now.

Get your business

on Yahoo! search.

Parenting Groups

on Yahoo! Groups

Single Parenting

to managing twins.

.

__,_._,___

22 December 2007

[sobat-hutan] Gerakan Tanam Pohon Picu Kenaikan Harga Bibit

 
 22/12/2007 13:09 WIB

Gerakan Tanam Pohon Picu Kenaikan Harga Bibit
Indro Bagus SU - detikcom

Tangerang - Demam isu pemanasan global turut membawa berkah bagi penjual tanaman. Kembali maraknya gerakan menanam pohon belakangan ini berakibat pada kenaikan harga bibit pohon.

Demikian disampaikan Dirut Angkasa Pura II Edie Haryoto dalam pencanangan "Hutan Raya Bandara Soekarno-Hatta", di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Sabtu (22/12/2007).

"Salah satu indikasi bahwa gerakan ini cukup berhasil adalah kenaikan harga bibit pohon belakangan ini," ujar Edie.

Menanggapi hal tersebut Menneg BUMN Sofyan Djalil menyatakan, kenaikan harga bibit pohon merupakan hal yang wajar. Meningkatnya harga bibit tersebut terkait masalah ketersediaan dan permintaan (supply and demand) atas bibit pohon.

"Itu kan cuma masalah supply-demand saja. Saat ini demand-nya jauh lebih banyak dari supply-nya, sebagai dampak gerakan ini. Namun, seiring berkembangnya gerakan ini, saya kira bisnis bibit pohon juga akan meningkat, sehingga supply akan dapat mengimbangi demand," jelas Sofyan.

Program penanaman pohon di Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan rangkaian dari kegiatan serupa yang dilakukan BUMN dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). Program ini dilakukan di areal seluas 25 hektar dengan penanaman secara simbolis 1.500 pohon, dari target 1 juta pohon.

"25 Hektar merupakan langkah awal mewujudkan hutan raya bandara di areal 1.600 hektar," kata Edie.

Ke depannya, kegiatan serupa akan dilakukan di lokasi lain. Beberapa pekan lalu Jasa Marga dan ILUNI UI juga melakukan penanaman pohon di ruas tol Cipularang.

"Atas kerjasama dengan Angkasa Pura II dan ILUNI UI, hari ini kita memulai gerakan penanaman areal bandara. Tidak hanya di sini. Dua minggu lagi kita akan adakan di lokasi lain," kata Sofyan
. (ard/sss)

Baca juga

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Fashion News

What's the word on

fashion and style?

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

HDTV Support

on Yahoo! Groups

Help with Samsung

HDTVs and devices

.

__,_._,___

[sobat-hutan] Deforestasi Hutan Jambi Terjadi Sejak 1970

HARIAN ANALISA
Edisi Sabtu, 22 Desember 2007
 

Deforestasi Hutan Jambi Terjadi Sejak 1970

Jambi, (Analisa)

Laju deforestasi atau penyusutan hutan Jambi untuk kepentingan ekonomi seperti perkebunan, serta perambahan dan pembalakan liar telah terjadi sejak 1970.

Padahal sebelum itu hutan Jambi masih amat baik atau berkisar empat juta hektar, namun akhir 1970-an tinggal 2,2 juta hektar, kata Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin pada pembekalan perempuan untuk memberdayakan hutan di Jambi, Jumat.

Hingga pada 2000-an tutupan hutan tinggal seluas 1,6 juta hektar termasuk empat taman nasional yang ada di daerah itu yakni TN Kerinci Seblat, TN Berbak, TN Bukit Dua Belas, dan TN Bukit Tiga Puluh.

Dampaknya kini menjadi persoalan baru yang menyentuh seluruh sendi kehidupan, baik dalam jangka pendek maupun jangka penjang.

Meningkatnya jumlah marginalisasi lahan dan lahan kritis juga berdampak terhadap kuantitas dan kualitas produksi sejumlah komoditas.

Masalah sumber daya air dan daerah aliran sungai (DAS) juga muncul seperti banjir dan kekeringan yang mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu diikuti pula kian menurunnya keanekaragaman hayati, berkurangnya habitat satwa liar dan ladang perburuan Orang Rimba atau suku anak dalam (SAD).

Dampak kerusakan hutan tersebut terimbas mewabahnya berbagai penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat.

Untuk mempertahankan hutan Jambi yang masih tersisa itu, Zulkifli mengimbau para bupati agar lebih selektif menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK).

"Saya minta para bupati agar berhati-hati dan selektif menerbitkan IPK kalau tidak ingin berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Get it all here

Breaking news to

entertainment news

Ads on Yahoo!

Learn more now.

Reach customers

searching for you.

Featured Y! Groups

and category pages.

There is something

for everyone.

.

__,_._,___

20 December 2007

[sobat-hutan] Hutan Lebat Papua Dibabat Habis, Persiapan untuk Kebun Sawit

REFLEKSI:  Apakah kebun sawit adalah milik penguasa negara berkedudukan tinggi, dan inikah yang SBY & co berkampnye untuk menanaman 75 juta pohon?
 
KOMPAS
Jumat, 21 Desember 2007
 
 

Pengalihan Hutan
Hutan Lebat Papua Dibabat Habis, Persiapan untuk Kebun Sawit

Merauke, Kompas - Lahan yang sedang dibebaskan para investor perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua, adalah hutan yang masih lebat dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Pembebasan lahan yang sudah dilakukan juga berpotensi menimbulkan konflik, karena tidak melibatkan warga suku Malind Anim yang berada di Papua Niugini.

Para warga Kampung Muting, Distrik Muting, Kamis (20/12), menuturkan, 20.000 hektar hutan ulayat suku Malind Bian Anim di Hulu Sungai Maro sedang dibebaskan oleh para investor perkebunan sawit.

Tokoh suku Malind Bian Anim Robert Kaize menuturkan, pembebasan lahan itu dilakukan oleh PT Papua Agro Lestari. Kedua perusahaan itu masing-masing mengantongi izin prinsip Gubernur Papua untuk mengurus pengalihan 39.000 hektar hutan produksi-konversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Lahan yang sedang dibebaskan itu adalah hutan yang lebat. Di dalamnya ada kura-kura, ikan arwana, buaya, burung cenderawasih, pohon gambir, pohon meranti, rotan, dan sagu. Di tempat itulah selama ini kami berburu dan meramu. Para investor sudah membayarkan uang Rp 125 juta sebagai uang muka saat saya ikut menandatangani hasil perundingan pembebasan itu. Kabarnya, juga ada dua cek lain senilai Rp 750 juta," kata Kaize di Muting, Minggu lalu.

Tokoh suku Yeinan yang ikut proses pembebasan, Sebastianus Majai, menjelaskan, PT Papua Agro Lestari juga "membebaskan" 10.000 hektar hutan ulayat suku Malind Yeinan Anim di hulu Sungai Maro, Distrik Ulilin.

"Nilai uang muka pembebasan lahan yang sudah dibayarkan kepada pemilik ulayat adalah Rp 500 juta. Hutan yang dibebaskan itu adalah hutan lebat, penuh dengan berbagai pepohonan dan binatang. Selama ini, hutan itu menjadi tempat kami berburu dan mencari pohon sagu," tutur Majai di Merauke, Rabu lalu.

Kaize dan Majai menjelaskan, proses pembebasan lahan itu belum selesai, dan masih dirundingkan lebih lanjut. "Yang jelas, rencana lahan yang akan dibebaskan di Distrik Muting sementara diperkirakan 20.000 hektar," kata Kaize.

Meski menyatakan pengalihan lahan menjadi kebun sawit akan membuat marga kehilangan lahan berburu, Kaize dan Majai menyatakan tidak menolak rencana pembukaan sawit itu. "Kalau kami menolak, bagaimana nasib kami? Akan tetapi, kalau kami terima, kami mengkhawatirkan dampaknya.

Menteri Kehutanan Malam Sabat Kaban, Rabu (19/12) di Su- kabumi, Jawa Barat, mengatakan bahwa departemennya membutuhkan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) sebanyak 15.000 orang untuk mengimbangi luasnya hutan di Indonesia. Padahal Departemen Kehutanan baru memiliki 1.000 anggota SPORC.

Di Bandar Lampung, 11 kelompok tani menerima hak definitif pengelolaan hutan. Kesebelas kelompok tani ini berasal dari Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Utara.

Hak definitif dari tiga bupati tempat kelompok tani tersebut beraktivitas disebut Hutan Kemasyarakatan atau HKm, dan pengelolaannya berbasis masyarakat. (AHA/HLN/ROW

__._,_.___
Recent Activity
Visit Your Group
Yahoo! News

Kevin Sites

Get coverage of

world crises.

New business?

Get new customers.

List your web site

in Yahoo! Search.

Best of Y! Groups

Check out the best

of what Yahoo!

Groups has to offer.

.

__,_._,___